Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2019

SISTEM DUKUNGAN TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LOKAL

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

LANDASAN,AZAS,PRINSIP DAN TUJUAN BIDANG BIDANG KEGIATAN MASYARAKAT KRETERIA KELAYAKAN USULAN YANG DIDUKUN SASARAN PEMBERIAN DUKUNGAN BATASAN DUKUNGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MEKANISME PENGELOLAAN INSTANSI PENGARA LARANGAN KETENTUAN PIDANA KETENTUAN PENYIDIKAN

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2019 tentang SISTEM DUKUNGAN TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LOKAL

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Takalar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Pattallassang

Tanggal Penetapan

27 Februari 2002

Tanggal Pengundangan

27 Februari 2002

Tanggal Berlaku

27 Februari 2002

Sumber

BD.2002/NO.01

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Takalar

Bidang

Halaman ini telah diakses 714 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Takalar Nomor 1 Tahun 2002.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

SISTEM DUKUNGAN TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LOKAL
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, BD.2002/NO.01
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG SISTEM DUKUNGAN TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LOKAL
ABSTRAK:	Untuk mengefektifkan mekanisme koordinasi antara instansi terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta dapat tersalurnya bantuan/subsidi pembangunan bagi usulan kegiatan partisipatif kelompok masyarakat desa lokal secara lebih transparan dan sederhana; Kegiatan pembangunan partisipatif masyarakat lokal menjadi tumpuan bagi pembangunan berkelanjutan, sehingga diperlukan proses penyiapan sosial yang memadai bagi masyarakat; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a” dan “b” perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Dukungan Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Desa Lokal; 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839,) 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Negara Nomor 3373); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000,tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahn Lembaran Negara Nomor 4090); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2001 tentang Garis-Garis Besar Haluan Daerah (GBHD) Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Tahun 2001, Nomor 01); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2001 tentan Organisasi Lembaran Teknis Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah 2001 Nomor 04); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 17 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Properda) Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 44); LANDASAN,AZAS,PRINSIP DAN TUJUAN BIDANG BIDANG KEGIATAN MASYARAKAT KRETERIA KELAYAKAN USULAN YANG DIDUKUN SASARAN PEMBERIAN DUKUNGAN BATASAN DUKUNGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MEKANISME PENGELOLAAN INSTANSI PENGARA LARANGAN KETENTUAN PIDANA KETENTUAN PENYIDIKAN
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2002. 9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2019

SISTEM DUKUNGAN TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LOKAL

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT