PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,028 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 2020
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020

Dana Desa

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220); 9. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700); 10. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 11. ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... BUPATI NUNUKAN PROVINSI KALIMATAN UTARA PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2020 ...

... Anggaran 2020; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber ...

... 2020; ...

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERBUP Kab. Nunukan No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2017
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KWENANGAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) se~almana telah dlubah beberapa ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ISO, Tall,1bahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan ProdukHukum Daerah; 11. ...

... Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran NegaraRepubllk Indonesia Nomor 1821); . 2. ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, > Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4n4)i 3. ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. ...

... BABV ~NTUANPE~HAN Pasal8 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lampung Utara Nornor 17 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan dl Bldang Perizinan dan Non Perizinan ...

... Agar setiap .orang mengetahulnya, memerintahiPeraturan Bupati Inl, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung utara. NO !. 2. 3 4 5. 6. 1. ...

... S" - \ - 2017 SEKRETARIS DAi~t:iKAaI~~~MPUNG UTARA} R BERITA DAERAH KABUPATEN lAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR: L. ...

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021
Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2017; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2020 ...

... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah ...

... Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... 2 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah ...

... dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan ...

... Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan ...

... Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah ...

... Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 96); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH. ...

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERGUB Prov. Jawa Barat No. 66 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tanda Jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Dan Pejabat Setingkat Menteri

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Statuta Organisasi/Lembaga

Hasil pencarian pada file:

... MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TANDA JABATAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, MENTERI, DAN PEJABAT ...

... Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 3. ...

... Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Surat Kepresidenan Republik Indonesia; 5. Peraturan . . . ...

... MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 2 - 5. ...

... Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 664); MEMUTUSKAN: Menetapkan ...

... Tanda Jabatan adalah tanda berbentuk pin yang menunjukan jabatan Presiden/Wakil Presiden/Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri. 2. ...

... MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 5 - b. putih untuk bagian kanan atas dan kiri bawah perisai serta pita; c. merah untuk bagian kiri atas dan kanan bawah perisai; dan d. ...

... Perisai dalam Lambang Negara mengandung makna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; b. ...

... Setingkat Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. ...

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2019
Penyusutan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 2019, No.164 -2- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN ...

... PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. ...

... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa ...

... 2019, No.164 -13- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2019 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...

... TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2007
Penataan Ruang, Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242); 10. ...

... Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota; 13. ...

... Sie Infokum – Ditama Binbangkum 1 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, ...

... ); 2. ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 6. ...

... Sie Infokum – Ditama Binbangkum 8 (2) Bupati/Walikota dapat memberikan insentif kepada penyelenggara RTHKP privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan RTHKP. (3) Gubernur ...

... BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan beserta Lampirannya ...

... Pasal 22 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 Januari 2007 MENTERI DALAM NEGERI, ...

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan beserta Lampirannya
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... 2018, No.120 -3- MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA ...

... Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1446) diubah sebagai berikut: 1. ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. ...

... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik ...

... PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL ...

... GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi ...

... ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun ...

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERMENDAGRI No. 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,Serta Walikota Dan Wakil Walikota
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2022
Piagam Audit Intern di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... 4.Peraturan ... 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 .Nomor5, TambahanLernbaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4355); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor:60.,Tahun ... 2008 tentang Sistern PengendaliantIntern Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4890 ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. ...

... Pasa14 Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku, maka Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 01 Tahun 2019 tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan ...

... Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan .Nasional; -2Menetapkan - 2 Menetapkan 4. ...

... Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; MEMUTUSKAN: : PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL ...

... 2.Hasil ... L. PENILAIANBERKALA 1. ...

... Pengawas Internal menyampaikan ·laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RIsebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 2. ...

... Pengawas Internal menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. ...

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 01 Tahun 2019 tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Implementasi Transaksi Nontunai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

... beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 4. ...

... Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Implementasi Transaksi Nontunai di Lingkungan ...

... Pemerintah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG ...

... Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Implementasi Transaksi Nontunai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 1); - 2 - Menetapkan ...

... MUCHAMAD NUR AZIZ Ditetapkan di Magelang pada tanggal ,-. ft·""'~ri ~,.3 I WA~IKOTA~AGELANG, I . l t Pasal II Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang. ...

... Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nontunai jika transaksi per rekening belanja lebih dari Rp 400.000,00 ...

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERWALI Kota Magelang No. 1 Tahun 2022 tentang Implementasi Transaksi Nontunai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2023
Pengembangan Ekonomi Kreatif

Perekonomian

Hasil pencarian pada file:

... ); 2. ...

... Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. ...

... Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. ...

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ...

... Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6760 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651 ...

... WALI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BANJARBARU ...

... Indonesia Tahun 1945; b. bahwa pengembangan sektor usaha ekonomi kreatif di Kota Banjarbaru perlu didukung oleh kebijakan daerah melalui upaya pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif ...

... 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ...

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan