PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 0,999 detik
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
... Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik ...
... Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E), Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar alam Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun ...
... telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah Kota ...
... Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran ...
... Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10), 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. ...
... TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAGAR ALAM, bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...
... Pedoman pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2021, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 ...
... Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4115): ...
- Download :
- PERWAL NO 001 TAHUN 2021 s.pdf
Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah
... BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM ...
... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Negara Tahun 1953 Nomor 9 -Undang ( ...
... Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ; 2. ...
... Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH ...
... NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PASER. ...
... RAHMAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 1. ...
... LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN ...
... PASER A Pemeriksaan Darah lengkap 1 Darah Lengkap 10.000 Rp 15.000 Rp 25.000 Rp 50.000 Rp 2 Hb 3.000 Rp 4.500 Rp 7.500 Rp 15.000 Rp 3 Laju endap darah 3.000 Rp 7.500 Rp 4.500 Rp 15.000 Rp 4 Leukosit 3.500 ...
... Benzidine Test 3.500 Rp 3.500 Rp 3.000 Rp 10.000 Rp D Glucosa 1 Gula darah puasa 3.000 Rp 4.500 Rp 7.500 Rp 15.000 Rp 2 2 JJp 3.000 Rp 4.500 Rp 7.500 Rp 15.000 Rp 3 Gula darah sewaktu 3.000 Rp 4.500 Rp ...
Kepegawaian, Aparatur Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. ...
... dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6 Peraturan ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedo man Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781). ...
... , PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEJABAT PEN ATAU SAHAAN PEN GGU NA BARANG, PEN Ci RU S BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ...
... Bupati ini yang dimaksud dengan: I. � Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya. 2. ...
... BUPATI MALUKU BARAT DAYA PROVIN SI MALUKU PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA NOMOR I TAHUN 2022 TENTANG KRITERIA PENETAPAN PEJABAT FUNGSIONAL SELAKU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA TEKN1S ...
... BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang BUPATI MALUKU BARAT DAYA, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ...
... ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya; b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/ ...
APBD
... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 25. ...
... 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 27. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 28. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah ...
... Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 7. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 15. ...
... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 16. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. ...
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
... BUPATI PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR : 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 60 TAHUN 2017 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH ...
... Bahwa berdasarkan perhitungan pengelompokan kemampuan keuangan daerah Tahun Anggaran 2020 serta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...
... Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 60 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. ...
... Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016; 11. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 14. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 15. ...
... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 1 TAHUN 2017 ...
Hukum Acara dan Peradilan
... Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...
... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. ...
... Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 6. ...
... Pera turan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran ...
... Ayat (2) Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik adalah Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. ...
... TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 73 ...
- Download :
- LD_Perda_1_2021_sign.pdf
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman
... Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 6322): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Penta Negara ...
... Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor &U36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten bpalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ...
... BUPATI INDKRAGIRI HILIR bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...
... Nomer 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4286): Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloiaan ...
... Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398): 5. 5. ...
... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ...
... Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakal Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ...
... Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ...
-
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Desa Standar/Pedoman
... Mengingat: c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua At.as Peraturan Menteri ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. ...
... Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ...
... Nomor 72 Tahun 2014 tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); 7. ...
... (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih temyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilih. 5. ...
... Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara ...
... keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang diakui oleh Pemerintah; e. berusia paling rendah ...
-
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi
- Download :
- Perda No. 1 Tahun 2022.pdf
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7); 10 Peraturan ...
... Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15 Seri A Nomor 4); 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ...
... Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan ...
... «f WALIKOTA PONTIANAK PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2010 PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI ...
... Walikota Pontianak Nomor 43 Tahun 2009 perlu disesuaikan kembali. , c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Walikota Pontianak Nomor 43 Tahun ...
... ( Lembaran Negara Tahun 1959 Tahun 1972, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 ); 2. ...
... Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. , , Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah ...
... TONI HERIA O, MT Pembina Utama Muda NIP. 19541129 198003 1 016 SERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2010 NOMOR 1 ...
Standar/Pedoman
... Salinan BADAN STANDARDISASI NASIONAL PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN ...
... STANDARDISASI NASIONAL, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi ...
... Nasional tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia; Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...
... -2merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. ...
... Pasal 2 Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (Berita ...
... Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1907), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...
... -4LAMPIRAN I PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 1. ...
... Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia b. ...
... Peraturan BSN No. 5 Tahun 2012 Tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Standardisasi Dan Kegiatan Yang Terkait - Istilah Umum 3. ...
-
Perka BSN No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia
-
Peraturan BSN No. 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia
- Download :
- Peraturan BSN 1 Tahun 2018.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan