PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,033 detik
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
... 2020, No. 726 -2- dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang ...
... Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216); 2. ...
... Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 6. ...
... BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 726, 2020 BNPT. Rencana Strategis. Tahun 2020 – 2024. ...
... PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN 2020 – 2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA ...
... Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah www.peraturan.go.id ...
... 2020, No. 726 -4- (3) Data dan informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020 ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...
... KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id ...
- Download :
- peraturan BNPT No. 1 Tahun 2020.pdf
... Y A- • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. ...
... Negara Republik Indonesia Nomor 5404); 7. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; 10 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi ...
... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ...
... Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor ...
... 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5512): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan ...
... Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (lUMK) dilakukan oleh camat dan tidak dikenakan biaya, retribusi atau pungutan lainnya. (3) Setiap penerbitan lUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Camat ...
... wajib menyampaikan Laporan kepada Bupati melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muna BAB V KETENTUAN PENUXUP Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... zAyat KAIMOEDDIN Diundangkan di Raha Pada tanggal - o i 2016 SEKRETARIS DAERAH NURDIN PAMONE BERITA r>AP.RAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2016 NOMOR 1 paraf koo UNIT/SATUAN KERJA SEKDA KAB. ...
- Download :
- Perbup Muna No. 01 Tahun 2016.pdf
Kepegawaian, Aparatur Negara
... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); a. bahwa dalam rangka ...
... Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 6. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten ...
... Muna c Nomor 6). ·~ d. l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ...
... Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... Pasal 4 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penetapan Harl Kerja dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna ...
... BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 3 Dikecualikan dari ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dunaksud dalam Pasal 2 adalah: a. hari kerja bagi ASN di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ditetapkan 6 {enam) ...
- Download :
- Perbup Muna No. 01 Tahun 2017.pdf
Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2AA5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor l4A,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 11. ...
... Nomor 4737); l3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasr Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741 ...
... diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2AA7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dnerah; 1C, Peraturan fvlenteri ...
... Peraturan ltllenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2UA tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengetolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah; 20. ...
... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02|2O1A tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011; 21. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaafr Barang Milik Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2O1O Nomor 7); 26. ...
... Republik lndonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 10 Tahun zOM tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AA4 Nomor 53, Tambaha'n Lembaran Negara Republik ...
... Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun ...
... 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Ncgara Republik lndonesia Nomor 4578); 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ...
- Download :
- 20180220043601_perbup_no_1_th_2011.pdf
Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
... 2016, No. 3 -2Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2. ...
... Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14); 4. ...
... Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ...
... PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 20162015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG ...
... berdasarkan perkembangan pelaksanaan pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri, perlu mengubah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesiawww.peraturan.go.id ...
... 2016, No. 3 -7Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...
... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2016 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL ...
... PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANAwww.peraturan.go.id ...
-
Permen Ristekdikti No. 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri
- Download :
- Permenristekdikti Nomor 1 Tahun 2016.pdf
Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman
- Download :
- Perkabakamla 01 2020 (1).pdf
Struktur Organisasi
... MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA NOMOR ! ...
... REPUBLIK INDONESIA, • Menimbang Mengingat Menetapkan bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun .2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ...
... Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. ...
... MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA - 159Pasal 471 Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...
... LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 700 Sal~nan. sesuai dengan aslinya Sekretaris Kementerian Koordinator, ...
... MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA - 158BABXVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 469 (1) Seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan ...
... Bidang Kesejahteraan Rakyat, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi kementerian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator ini. (2) Seluruh jabatan yang ...
... BABXVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 470 Dengan berlakunya Peraturan Menteri Koordinator mI, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat nomor 24jPERjMENKOjKESRAjVIIj201O tentang Organisasi dan ...
-
Permenko PMK No. 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Download :
- Permenko PMK 1 Tahun 2015 - salinan.pdf
Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
... Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133); 5. ...
... Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736); ...
... Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia ...
... Tahun 2020 Nomor 887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR ...
... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ...
... www.peraturan.go.id BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1, 2022 KEMENPP-PA. Forum Anak. Perubahan. ...
... PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 18 TAHUN ...
... 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN FORUM ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa negara wajib menjamin pemenuhan ...
- Download :
- Nomor 1 Tahun 2022.pdf
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...
... beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 4. ...
... bahwa untuk mendukung pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang agar dapat berjalan efektif, efisien, tertib, transparan, dan dapat dipertanggunjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan ...
... / pengeluaran dan bendahara penerimaan/pengeluaran pembantu dilakukan secara nontunai; b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah perlu adanya peraturan ...
... WALIKOTA MAGEI.ANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENT ANG IMPLEMENTASITRANSAKSINONTUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG Menimbang BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 1. ...
... BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 1 KOTA MAGELANG, Diundangkan di Magelang pada tanggal 3 Ja()uori ;;)on_ Ditetapkan di Magelang pada tanggal 3 ync.ro0' ~~~ pengundangan Peraturan Walikota ini ...
... dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang. memerin tahkan mengetahuinya, orang setiap Agar Pasal 13 Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (2) Surat Perintah Pencairan ...
-
PERWALI Kota Magelang No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Implementasi Transaksi Nontunai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
Pariwisata dan Kebudayaan Desa
... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ...
... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 191); 12. ...
... Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 4. ...
... sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ...
... Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3. ...
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan