... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4575); 6. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 1781); 9. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2021 Nomor 926 10. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah ...
... beberapakali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5679); ...
... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, diubah sebagai berikut: 1. ...
... Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan g. ...
... Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah. (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.060.000.000,00. (3) Jasa ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022 NOMOR 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
b. Keuangan Daerah; bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022;
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
8. Indonesia Peraturan Tahun 2019 Nomor 1447); Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Republik Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Pedoman Daerah Indonesia Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik
Tahun 2021 Nomor 926
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889Tahun 2021 tentang Hasil Inventarisasi, Validasi Dan Ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun
2021 Nomor 73);
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022.
PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
10
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 1 Tahun 2017
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 2091); 11. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 2092); 12. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri RepublikIndonesiaNomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2016 Nomor 6); 17. ...
... IndonesiaTahun 1945; b. bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun ...
... 9, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia 1820); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5495); ...
... Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMERINTAHAN DESA I. ...
... Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. ...
... Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita - cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan disahkannya Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintahan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 82 Tahun 2015; Permendagri No. 83 Tahun 2015; Permendagri No. 84 Tahun 2015; PermenDPDTT No. 3 Tahun 2015; Perda No. 11 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang Pemerintahan Desa, dengan isi singkat sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Kewenangan Desa;
3. Pemerintahan Desa;
4. Laporan Pambakal;
5. Peraturan Di Desa;
6. Kerja Sama Desa;
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
8. Pembinaan, Pengawasan dan Pendampingan;
9. Sanksi;
10. Ketentuan Peralihan;
11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2017.
35 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kab.Tebo Tahun 2023 No.1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023 - 2043
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 17 angka 16 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Undang- undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023 - 2043;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI No.2 Tahun 2022; UU No.32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI No.2 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI No.2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2017; Peraturan pemerintah No. 21 Tahun 2021; Peraturan Presiden No.13 Tahun 2012; Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jambi No.10 Tahun 2013.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023 - 2043
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2023.
Peraturan Daerah Kabupaten Tebo No.6 Tahun 2013
97
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2022
... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6322); 5. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2019 Nomor 1447); ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN ...
... BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. ...
... IndonesiaTahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4347); ...
... Bagian Keenam Surplus dan Defisit Paragraf 1 Umum Pasal 83 (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. (2) Dalam hal ...
... Paragraf 2 Surplus Pasal 84 Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk: a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; b. penyertaan modal Daerah; c. pembentukan Dana Cadangan; d. ...
... Pasal 85 Pemerintah Kabupaten wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa pemerintahan daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 37 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No 77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Diatur mengenai ketentuan umum, pengelolaan keuangan daerah, APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah, penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, BLUD, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
Mencabut Peraturan Daerah No 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
82 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 1 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penataan Dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Dengan perkembangan Kota Makassar yang semakin meningkt seiring dengan terjadinya berbagai macam fasilitas di bidang telekomunikasi, maka dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang memperhatikan kesesuaian dan efisiensi pemanfaatan ruang dan memiliki tingkat keamanan lingkungan serta estetika lingkungan.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959; 2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981; 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; 4. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999; 5. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999; 6. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002; 8. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007; 9. Undang-Undang No. 9 Tahun 1953; 10. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009; 11. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009; 12. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009; 13. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009; 14. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; 15. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1971. 16. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996; 17. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 1999.
MENGATUR TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2013.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2016
... dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran-Negara RepublikIndonesiaTahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 1091; 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga KesehatanIndonesiaTahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3637); 7. ...
... PeraturanMenteriKesehatanNomor 340/MENKES/PER /III /2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit; 14. PeraturanMenteriKesehatanNomor 755/Menkes/Per /IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di ...
... BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HASANUDDIN DAMRAH MANNA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ...
... seluruh lapisan masyarakat; c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 61 ...
... Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten ...
... Keputusan MenteriKesehatanNomor 772/Menkes/SK/ VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws); 16 . ...
... Keputusan MenteriKesehatanNomor 631/Menkes/SK/IV2005 tentang Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staf By laws) di Rumah Sakit; 17. ...
... Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. ...
TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HASANUDDIN DAMRAH MANNA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 01
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HASANUDDIN DAMRAH MANNA
ABSTRAK:
Bahwa kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya, bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
UU Darurat Nomor 4 Tahun 1956
UU Nomor 29 Tahun 2004
UU Nomor 36 Tahun 2009
UU Nomor 44 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 32 Tahun 1996
PP Nomor 23 Tahun 2005
PP Nomor 53 Tahun 2010
Permendagri Nomor 1 Tahun 2002
Permendagri Nomor 6 Tahun 2007
Permendagri Nomor 61 Tahun 2007
Permendagri Nomor 79 Tahun 2007
Permenkes Nomor 340/MENKES/PER/III /2010
Permenkes Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011
Kepmenkes Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002
Kepmenkes Nomor 631/Menkes/SK/IV2005
Perbub Bengkulu Selatan Nomor 17 Tahun 2014
Tata Kelola Rumah Sakit, struktur organisasi, Tata kelola Korporasi.
Visi, Misi, Tujuan Strategis dan Nilai-Nilai Dasar. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Rumah Sakit. Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten. Pejabat Pengelola. Pengangkatan Pejabat Pengelola, Persyaratan menjadi Direktur, Kepala Bagian / Kepala Bidang Dan Kepala Sub Bagian / Sub Bidang. Tugas dan Fungsi Direktur, Kabag dan Kabid. Pemberhentian Direktur, Kepala Bagian dan Kepala Bidang. Dewan Pengawas. Organisasi Pendukung. TATA KELOLA STAF MEDIS
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
47 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2020
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD No. 141/2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bener Meriah kepada Pemerintah, memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah kepada masyarakat;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (Enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Qanun ini adalah: UUD RI Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 41 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 02 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PerPres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 123 Tahun 2019; Permendagri No. 38 Tahun 2018; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 120 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 07 Tahun 2018
Dalam Qanun ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaCOVID-19 / Corona
Hasil pencarian pada file:
... Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun2020. ...
... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan 4) Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; serta 5) Ketentuan ...
... Presiden RepublikIndonesia; 2. Wakil Presiden RepublikIndonesia; ...
... Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RepublikIndonesia; 4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan; 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 6. ...
... Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi; 12. MenteriKesehatan; 13. Menteri Sosial; 14. Menteri Ketenagakerjaan; 15. Menteri Perindustrian; 16. Menteri Perdagangan; 17. ...
... Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 22. Sekretaris Kabinet; 23. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 24. Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia; 25. Jaksa Agung RepublikIndonesia; 26. ...
... yang ditetapkan oleh MenteriKesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1 (satu) dan vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dari target vaksinasi ...
... capaian vaksinasi dosis 1 (satu) lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun minimal sebesar 40% (empat puluh persen); dan b. penurunan level Kabupaten/Kota dari level 2 (dua) menjadi level 1 (satu), dengan ...
... Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, MenteriKesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/202l, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/ 2021, Nomor 443-5847 Tahun ...
Instruksi Menteri Dalam Negeri NO. 1, https://covid19.go.id : 30 hlm.
Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali
ABSTRAK:
CATATAN:
Instruksi Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2022
... dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6573); 3. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4435 ...
... Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PeraturanMenteri Energi ...
... untuk a. bahwa Menimbang MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL REPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA PERATURANMENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL REPUBLIKINDONESIANOMOR 1TAHUN 2022 ...
... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTERI ENERGI DANSUMBER DAYA MINERAL NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATAMINYAKDANGAS BUMI MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIKINDONESIA ...
... PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2019 Nomor 862); 8. ...
... PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2021 Nomor 733) ...
... Pasal I Beberapa ketentuan dalam PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun ...
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 1, BN. 2022 No. 22, jdih.esdm.go.id
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2022.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2017
... PeraturanMenteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 964); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...
... Menteri Ketenagakerjaan RepublikIndonesiaNomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas peraturanmenteri Ketenagakerjaan Nomor 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengunaan Tenaga Kerja asing (Berita Negara ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 2036); 16. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234); 8. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
... Peraturan Presiden RepublikIndonesiaNomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakejaan di Perusahaan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 320); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3904) sebagaimana telah ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
Penerbitan perpanjangan izin memperkerjakan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota yang merupakan urusan pemerintah daerah memenuhi kriteria sebagai retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf C UU No. 28 Tahun 2009. Besarnya tarif retribusi perpanjangan izin memperkerjakan TKA harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 7 Tahun 1981, UU No. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 6 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2012, Perpres No. 72 Tahun 2014, Perpres No. 87 Tahun 2014, Permenaker No. 16 Tahun 2015, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Ketentuan Umum, Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi, Golongan Retribusi, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi, Saat Retribusi Terutang dan Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran, Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran, Peninjauan Tarif Retribusi, Tata Cara Penagihan Retribusi, Sanksi Administratif, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Pemanfaatan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2017.
9 Halaman; Penjelasan : 3 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
