Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,013 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2020

Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Memperhatikan ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan; 2. ...

Hal. 2, File: Perwal Pekalongan 1 2020.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); ...

Hal. 1, File: Perwal Pekalongan 1 2020.pdf

... LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG REKENING BANK UMUM PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN REKENING BANK UMUM PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ...

... Setda Kota Pekalongan 2-007-12908-7 11 Sekretariat DPRD 2-007-01501-4 12 Badan Keuangan Daerah 2-007-01502-2 13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 2-007-07892-0 14 Badan ...

... -4 26 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2-007-01516-2 27 Dinas Kesehatan 2-007-01517-1 28 Dinas Pendidikan 2-007-01518-9 ...

Hal. 8, File: Perwal Pekalongan 1 2020.pdf

Download :
Perwal Pekalongan 1 2020.pdf

Abstrak

rekening-bank umum-perangkat daerah

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2020/No. 1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan dan pemantauan rekening penerimaan dan pengeluaran kas oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya, perlu ditetapkan Rekening Bank Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007. memperhatikan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Rekening milik Pemerintah Daerah, terdiri dan: a. Rekening BUD; b. Rekening SKPD; c. Rekening BLUD; dan d. Rekening Lainnya

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
12 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2015

Penetapan Desa

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 3. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...

Hal. 1, File: 1538601102-perda-1-2015-penetapan-desa.pdf

... - 2 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 2. Bupati adalah Bupati Magelang. 3. ...

Hal. 2, File: 1538601102-perda-1-2015-penetapan-desa.pdf

... - 13 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DESA I. ...

... Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 29 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun ...

... Penetapan desa-desa tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penetapan dan penegasan batas desa, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...

Hal. 13, File: 1538601102-perda-1-2015-penetapan-desa.pdf

Download :
1538601102-perda-1-2015-penetapan-desa.pdf

Abstrak

PENETAPAN DESA

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Penetapan Desa di wilayah Kabupaten Magelang; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2015.
14

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana No. 1 Tahun 2013

Penyelenggaraan Menara

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 16. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 18. ...

Hal. 3, File: peraturan_daerah_2013_1.pdf

... 2 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi gara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 9. ...

... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 11. ...

Hal. 2, File: peraturan_daerah_2013_1.pdf

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan Tahun 1958 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1687); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); ...

Hal. 1, File: peraturan_daerah_2013_1.pdf

Download :
peraturan_daerah_2013_1.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN-MENARA

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/NO.32

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Menara

ABSTRAK:

a bahwa menara sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi dengan fungsi khusus harus sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, serta perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara; b bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Jembrana telah mendorong meningkatnya pembangunan menara dengan berbagai sarana pendukungnya; c bahwa dalam rangka mengelola kegiatan pembangunan, pemanfaatan, dan pengelolaan menara di Kabupaten Jembrana dengan kondisi sumber daya alam yang terbatas, perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan menara secara komprehensif, taat asas, terpadu, dan berwawasan ke depan; d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kali, dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 10 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/3/2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/Per/M.Kominfo/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/Per/M.Kominfo/04/2009; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012.
1. KETENTUAN UMUM; 2. AZAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP; 3. PEMBANGUNAN MENARA; 4. IZIN MENDIRIKAN MENARA; 5. PEMANFAATAN MENARA; 6. PEMANFAATAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA; 7. PERSEBARAN DAN KETENTUAN TEKNIS; 8. KEWAJIBAN; 9. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; 10. SANKSI ADMINISTRATIF; 11. KETENTUAN PENYIDIKAN; 12. KETENTUAN PIDANA; 13. KETENTUAN PERALIHAN; 14. KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
24

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019

Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tcntang Standar Layanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 16. ...

... Peraturan Pemer-in tah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Tahun 2018 Nomor 97. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 17. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembcntukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 18. ...

Hal. 4, File: perda_1_th_2019.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 13. ...

Hal. 3, File: perda_1_th_2019.pdf

... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dasen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. ...

Hal. 2, File: perda_1_th_2019.pdf

Download :
perda_1_th_2019.pdf

Abstrak

PENDIDIKAN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan

ABSTRAK:

a. bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumberdaya manusia yang berkarakter, beraklak mulia, berbudaya yang didasarkan pada ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa; b. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelengggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 10 Tahun 1950; UU No. 20 tahun 1903, Undang-Undang No.14 Tahun 2005, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No.30 Tahun 2014, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Prov. Jateng No. 9 Tahun 2016.
Peraturan Daerah mengantur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Pemerintah Provinsi Bidang Pendidikan Bab. Penyelenggaraan Pendidikan, Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan, Pengendalian Dan Pengawasan, Pendanaan Pendidikan, Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2019.
37 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2021

Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ...

... Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 6. ...

... Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 8); 7. ...

Hal. 2, File: Perwal 1 Tahun 2021 fix .pdf

... 3822); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 4. ...

... Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 5. Peraturan Menteri... SALINAN ...

Hal. 1, File: Perwal 1 Tahun 2021 fix .pdf

... Pasal 2 (1) Standar Harga Satuan meliputi : a. standar harga satuan barang atau jasa; dan b. standar satuan biaya. (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran ...

... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. ...

... Pasal 4 Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini maka Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 188.45/337/KUM/2020 tentang Penetapan Standar Harga Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021 dicabut ...

Hal. 3, File: Perwal 1 Tahun 2021 fix .pdf

Download :
Perwal 1 Tahun 2021 fix .pdf

Abstrak

Standar/Pedoman

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2021/No.1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021
Dasar Hukum: UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Perda Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2020; Perwali Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2020.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021. Standar Harga Satuan meliputi : standar harga satuan barang atau jasa; dan standar satuan biaya. Standar Harga Satuan tercantum dalam lampiran. Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan sebagai: batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD; petujuk penyusunan RKA SKPD; dan bahan penghitungan penyusunan RKA SKPD; dan dalam pelaksanaan APBD berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran; dan perkiraan besaran biaya tertinggi yang dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2021.
Mencabut Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/337/KUM/2020 tentang Penetapan Standar Harga Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021
160 halaman; Lampiran 156 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 1 Tahun 2013

Penyediaan Dana Belanja yang Bersifat Mengikat dan yang Bersifat Wajib dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013 untuk Tanggal 02 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2013

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; - 2 ...

Hal. 2, File: PERBUB LABUHANBATU SELATAN NO.1 TAHUN 2013.pdf

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

Hal. 1, File: PERBUB LABUHANBATU SELATAN NO.1 TAHUN 2013.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungiawaban Bendahara Serta Penyampaiannya. 13. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. 0 Menetapkan: MEMU TUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DANA ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 2. ...

Hal. 3, File: PERBUB LABUHANBATU SELATAN NO.1 TAHUN 2013.pdf

Download :
PERBUB LABUHANBATU SELATAN NO.1 TAHUN 2013.pdf

Abstrak

APBD-PENGESAHAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2013/NO.01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan Dana Belanja yang Bersifat Mengikat dan yang Bersifat Wajib dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013 untuk Tanggal 02 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2013

ABSTRAK:

Untuk menjamin kelangsungan pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib pada satuan kerja perangkat daerah, perlu disediakan kredit anggaran sambil menunggu Perda APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013.
UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2008; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 55 Tahun 2008; Permendagri Nomor 37 Tahun 2012.
Perda ini mengatur maksud dan tujuan, ruang lingkup, penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2013.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
5 Hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1978

Kesempatan Bagi Penduduk Setempat Berpindah Ke Dalam Proyek Transmigrasi

Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Hasil pencarian pada file:

... www.hukumonline.com 1 / 3 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG KESEMPATAN BAGI PENDUDUK SETEMPAT BERPINDAH KE DALAM PROYEK TRANSMIGRASI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang ...

... Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran negara Nomor 2043); 3. ...

... Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1973 tentang penetapan Beberapa Propinsi sebagai Daerah Transmigrasi; 7. ...

Hal. 1, File: KEPPRES_NO_1_1978.PDF

... www.hukumonline.com 3 / 3 jawab dalam bidang Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri. Pasal 10 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ...

... Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 21 Februari 1978 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SOEHARTO ...

Hal. 3, File: KEPPRES_NO_1_1978.PDF

... www.hukumonline.com 2 / 3 Transmigrasi diharuskan mengajukan permohonan Kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Transmigrasi dengan melalui Menteri Dalam Negeri. ...

... Pasal 3 Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan pasal 1 dan pasal 2 diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri. ...

... Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bertanggung ...

Hal. 2, File: KEPPRES_NO_1_1978.PDF

Download :
KEPPRES_NO_1_1978.PDF

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2020

PENCABUTAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Desa

Hasil pencarian pada file:

Download :
PERDA 1 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2008

Pelaksanaan Perda Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerint,ih Nomor 27 Tahun 198,3 lentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lemb?iran Negara RI Nomor 3258 ); 10. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (L-embaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530); 14, Peraturan Pemerintah NenlOr 14 Tahun 2000 ...

... dan Pemerintahan Daerah KabupatenfKota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 17. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan. ...

Hal. 2, File: PERWAKO-1-2008.pdf

... WALIKOTA PALEMBANG PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR \ TAHUN 20Q8 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TERMINAL 0ENGAN RAHMAT TUHAN ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tlngkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) 2. ...

... Undang.Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undar1gan (Lembara11 Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4389); 6. ...

Hal. 1, File: PERWAKO-1-2008.pdf

... Pa~at2 Menugaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kata Palembang untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kata Palembang Nama.r 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tem1inal. ...

... Agar setlap aFang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Serita Daerah K6ta Palembang. ••ndat\GI< .. di ,,s,~ ,ad, tansooJ 7-I- 2008 9tKn! ...

Hal. 3, File: PERWAKO-1-2008.pdf

Download :
PERWAKO-1-2008.pdf

Abstrak

RETRIBUSI-TERMINAL

2008

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2008/NO.1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Perda Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal, maka perlu menetapkan peraturan pelaksananya dengan Peraturan Walikota.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 14 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2001; Perda No. 44 Tahun 2002; Perda No. 15 Tahun 2004; Perda No. 10 Tahun 2005; Perda No. 1 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan perda dan penugasan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk melaksanakan perda No. 1 Tahun 2008 tentang penyeleggaraan dan retribusi terminal.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2008.
3

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai No. 1 Tahun 2017

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran ...

Hal. 1, File: Perda 1 Tahun 2017.pdf

... dan Anggota DPRD yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 ...

... Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ...

... Nomor 2, Seri E Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor ...

Hal. 13, File: Perda 1 Tahun 2017.pdf

... Pasal 29 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai(Lembaran ...

... Daerah Nomor 2, Seri E Nomor 2),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai ...

... Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2007 Nomor 8, ...

Hal. 11, File: Perda 1 Tahun 2017.pdf

Download :
Perda 1 Tahun 2017.pdf

Abstrak

DPRD - HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1, TLD NO.117

Peraturan Daerah (PERDA) tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai(Lembaran Daerah Nomor 2, Seri E Nomor 2),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 31), sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan : 6 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 1978.

ABSTRAK:	BAHWA DENGAN TELAH DIUNDANGKANNYA UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, MAKA PEDOMAN TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN MENGALAMI PERUBAHAN YANG SIGNIFIKAN DAN TIDAK PERLU DIATUR DALAM PERDA PASAL 18 UUD 1945; UU 12/1950; UU 6/2014; UU 23/2014; UU 12/2011; DST PERATURAN INI MENGATUR TENTANG PENCABUTAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020. PERDA NOMOR 10 TAHUN 2009 3