Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,026 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2011

Penyertaan Modal Pemarintah Kota Surakarta pada Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota Pedaringan Surakarta Tahun Anggaran 2011

Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 2 ...

Hal. 2, File: 4793PERDA_NO_1_TAHUN_2011.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 16 ...

Hal. 3, File: 4793PERDA_NO_1_TAHUN_2011.pdf

... LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 1 WALIKOTA KOTA SURAKARTA RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA ...

... Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 1950 Nomor 45); 1 ...

Hal. 1, File: 4793PERDA_NO_1_TAHUN_2011.pdf

Download :
4793PERDA_NO_1_TAHUN_2011.pdf

Abstrak

penyertaan modal -- perusahaan daerah pusat pergudangan kota pedaringan

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemarintah Kota Surakarta pada Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota Pedaringan Surakarta Tahun Anggaran 2011

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta, perlu adanya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta; bahwa sesuai ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 4 Tahun 1984; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2009;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jumlah dan sumber, penganggaran, bentuk, pencairan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2011.
8 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor No. 1 Tahun 2016

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5063) 10. ...

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pernbangunan untuk Kepentingan Umum ( Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 11. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 5, File: PERDA NO 1 TH 2016 TTG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2016.pdf

... Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334; 32. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 36. ...

Hal. 10, File: PERDA NO 1 TH 2016 TTG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2016.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...

... Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan ...

... Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ( Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) ...

Hal. 11, File: PERDA NO 1 TH 2016 TTG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2016.pdf

Abstrak

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Thn 2016/No 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

Dalam memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor bersama Walikota Bogor telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1503-Keu/2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Penyempurnaan yang dimaksud dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2016.
UU No 16 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 2 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 109 Tahun 2000; PP No 24 Tahun 2004; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 73 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 38 Tahun 2007; PP No 39 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 48 Tahun 2008; PP No 5 Tahun 2009; PP No 69 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014; PERPRES No 54 Tahun 2010; PERPRES No 73 Tahun 2011; PERPRES No 71 Tahun 2012; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 11 Tahun 2007; PERMENDAGRI No 17 Tahun 2007; PERMENDAGRI No 21 Tahun 2007; PERMENDAGRI No 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI No 72 Tahun 2012; PERMENDAGRI No 77 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 52 Tahun 2015; PERDA Kota Bogor No 3 Tahun 2004; PERDA Kota Bogor No 15 Tahun 2004; PERDA Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007; PERDA Kota Bogor No 13 Tahun 2007; PERDA Kota Bogor No 3 Tahun 2008; PERDA Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009; PERDA Kota Bogor No 7 Tahun 2009; PERDA Kota Bogor No 3 Tahun 2010; PERDA Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2010; PERDA Kota Bogor No 6 Tahun 2010; PERDA Kota Bogor No 7 Tahun 2010; PERDA Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2011; PERDA Kota Bogor No 16 Tahun 2011; PERDA Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2011; PERDA Kota Bogor No 5 Tahun 2013; PERDA Kota Bogor No 3 Tahun 2014.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2016.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2016.
22 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2022

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN IRIGASI

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 10. ...

... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 11. ...

... Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640); ...

Hal. 3, File: Peraturan_Daerah_Nomor_1_Tahun_2022_tentang_Pengelolaan_Irigasi.pdf

... 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 3. ...

... Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. ...

Hal. 2, File: Peraturan_Daerah_Nomor_1_Tahun_2022_tentang_Pengelolaan_Irigasi.pdf

... SALINAN BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN IRIGASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...

... 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang dalam ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

Hal. 1, File: Peraturan_Daerah_Nomor_1_Tahun_2022_tentang_Pengelolaan_Irigasi.pdf

Download :
Peraturan_Daerah_Nomor_1_Tahun_2022_tentang_Pengelolaan_Irigasi.pdf

Abstrak

Pedoman

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, BERITA DAERAH

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN IRIGASI

ABSTRAK:

a. bahwa demi terselenggaranya penyediaan air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat di segala bidang kehidupan dan penghidupan, diperlukan adanya pengaturan penggunaan pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan, pemeliharaan serta pengendalian jaringan irigasi yang ada; b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang dalam Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 hektar dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pengelolaan Irigas
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Seumatera Selatan 2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Leambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 531); 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 534); 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640); 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 771).
TUJUAN DAN FUNGSI IRIGASI; PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI; PENYEDIAAN AIR IRIGASI ; HAK GUNA AIR UNTUK IRIGASI; PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI; PENGGUNAAN AIR IRIGASI; LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2022.
27

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2019

Inovasi Daerah

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 2 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. ...

... Peraturan Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 8. ...

Hal. 2, File: PERDA NO. 1 TAHUN 2019_INOVASI DAERAH.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. ...

Hal. 1, File: PERDA NO. 1 TAHUN 2019_INOVASI DAERAH.pdf

... Pasal 16 (1) Keputusan kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan oleh kepala Daerah kepada Menteri. (2) Menteri melakukan pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagai dasar ...

... , tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali ...

... terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan. (4) Pelaksanaan Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala melalui perangkat daerah ...

Hal. 7, File: PERDA NO. 1 TAHUN 2019_INOVASI DAERAH.pdf

Download :
PERDA NO. 1 TAHUN 2019_INOVASI DAERAH.pdf

Abstrak

INOVASI DAERAH

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/NO. 190, TLD.2019/NO.149, LL SETDA KAB. SBT : 14 HAL

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Inovasi Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya inovasi daerah. Inovasi daerah dikembangkan dengan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Dareah tentang Inovasi Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Indonesia Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-001 Tahun 2017.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Inovasi Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019.
Penjelasan 7 Hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2011

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... 2 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang ...

... dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. ...

Hal. 2, File: 114_Nomor 1 Tahun 2011_Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang .pdf

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa ...

... Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan ...

Hal. 3, File: 114_Nomor 1 Tahun 2011_Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang .pdf

... 4 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah; 9. ...

... Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ...

... DAERAH KOTA CIMAHI dan WALIKOTA CIMAHI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG SEKRETARIAT DAERAH ...

Hal. 4, File: 114_Nomor 1 Tahun 2011_Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang .pdf

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kota Cimahi No. 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi

Download :
114_Nomor 1 Tahun 2011_Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang .pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2020

Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBD Tahun Anggaran 2020

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun ...

... Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 12 ...

... Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang ...

Hal. 3, File: Perbup No 1 th 2020 ttg Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBD TA 2020.pdf

... Menimbang BUPATI POHUWATO GUBERNUR GORONTALO PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR: 1 TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 ...

... BUPATI POHUWATO, :a. bahwa dalam rangka penatausahaan keuangan daerah sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan ...

Hal. 1, File: Perbup No 1 th 2020 ttg Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBD TA 2020.pdf

... (2) (3) (4) (S) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya. ...

... Ditetapkan di Marisa Pada Tanggal 2 Januari 2020 WAKIL BUPATI POHUWATO AMIN HA Diundangkan di Marisa pada tanggal 2 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO, DJONI NENTO BERITA DAERAH KABUPATEN ...

... POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR 1 de KOORDINASI ( Fl KAS At M KEPALA KABASHUKIAA | AST. ...

Hal. 26, File: Perbup No 1 th 2020 ttg Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBD TA 2020.pdf

Abstrak

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2019/No. 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBD Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, yang dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan No.9 Tahun 2015; PP No.108 Tahun 200; PP No. 109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pohuwato No.08 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pohuawato No.7 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 termasuk didalamnya mengatur tentang Azas Umum Mekanisme Pembayaran, Mekanisme Pelaksanaan,Pengisian Kas Umum Daerah Pada Rekening Kas Pengeluaran, Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persedian/Ganti Uang/Tambah Uang Persediaan (SPP-UP/GU/TUP), Pencairan Dana Uang Persedian dan Tambah Uang Persediaan Pada SKPD, Pendapatan dan Pengeluaran Biaya Melalui PPK BLUD RSUD, dan Pengelolaan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Terdiri dari 26 halaman tanpa lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2020

Perpustakaan

Arsip

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 17. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan ...

Hal. 3, File: Perda Nomor 1 Tahun 2020 ttg Perpustakaan.pdf

... BUPATI BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERPUSTAKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJAR, Menimbang : a. bahwa perpustakaan ...

... 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. ...

... Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); ...

Hal. 1, File: Perda Nomor 1 Tahun 2020 ttg Perpustakaan.pdf

... 2 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 8. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 10. ...

Hal. 2, File: Perda Nomor 1 Tahun 2020 ttg Perpustakaan.pdf

Download :
Perda Nomor 1 Tahun 2020 ttg Perpustakaan.pdf

Abstrak

Perpustakaan

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2020/No.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perpustakaan

ABSTRAK:

a. bahwa perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat merupakan saranan penyelenggaraan pendidikan untuk mengembangkan potensi masyarakat Kasbupaten Banjar agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, yang berkualitas serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional; b. bahwa dalam rangka lebih membudayakan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat serta pelestarian hasil budaya daerah Kabupaten Banjar, memerlukan perhatian dan dukungan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan agar mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman yang berbasis teknologi dan informasi; c. bahwa berdasrkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pasal 12 ayat (2) huruf q dan huruf W Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang PErubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Perpustakaan;
1. UU Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai UU; 2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 4. UU nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik; 5. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 8. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara; 9. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 10. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tueklkah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 11. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 12. UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 13. UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem Perbukuan; 14. UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; 15. PP Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter; 16. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 17. PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perpustakaan; 18. PP nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 19. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 20. PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 21. Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
Ruang lingkuo Pengaturan penyelenggaraan Perpustakana meliputi: a. Kebijakan dan tanggung jawab; b. penyelenggara perpustakaan; c. koleksi perpustakaan; d. penyelenggaraan perpustakaan; e. Layanan Perpustakaan; f. Sumber Daya Manusia Perpustakaan; g. pelestarian koleksi, naskah kuno dan pengembangan koleksi budaya; h. pembudayaan kegemaran membaca; i. fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan; j. kerjasama dan peran serta masyarakat; k. penghargaan; l. kelembagaan; m. pendanaan; n. pembianaan dan pengawasan; dan o. sanksi administratif.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2020.
44 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020

Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2020

APBD Perumahan, Permukiman

Hasil pencarian pada file:

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 2. ...

... Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

... Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ...

Hal. 2, File: Perbup Belu Nomor 1 Tahun 2020.pdf

... Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Mengingat bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif ...

... BELU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SfANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2020 TENT ANG PERATURAN BUPATI BELU NOMOR 1 TAHUN 2020 ...

Hal. 1, File: Perbup Belu Nomor 1 Tahun 2020.pdf

... Dipindai dengan CamScanner Diundangkan di Atjbua . ..., pada tanggal 3 Janua~i 2020 \,JPL~.SEKRETARIS DA~RAH KABUPATEN BELU, t ·. Peraturan Bupati ini rrrulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu. ...

... I (2) Besaran belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (l)terdiri dari : a.Ketua Rp.29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah); b.Wakil Ketua I rupiah) ;dan c.Wakil Ketua II I ...

Hal. 4, File: Perbup Belu Nomor 1 Tahun 2020.pdf

Download :
Perbup Belu Nomor 1 Tahun 2020.pdf

Abstrak

kebutuhan-rumah tangga-dewan perwakilan rakyat daerah

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2020
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
4 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2018

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Menetapkan - 2 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; 9. ...

... dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 ; 11. ...

Hal. 2, File: Perwal 1 Tahun 2018 pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran.pdf

... WAUKOTA MADIUN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa ...

... kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditetapkan dalam Peraturan Kepala ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tent:ang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. ...

Hal. 1, File: Perwal 1 Tahun 2018 pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran.pdf

... kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hunJf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan ...

... perundang-undangan ; b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Walikota ; atau c. yang bersifat ...

... Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Pimpinan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia ...

Hal. 7, File: Perwal 1 Tahun 2018 pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran.pdf

Abstrak

APBD, Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD NOMOR 1/G

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan pasal 133 ayat (3) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sehingga perlu menetapkan peraturan Walikota Madiun tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Madiun Tahun ANGGARAN 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Mengatur mengenai jenis pemberian bantuan, penganggaran atas pemberian hibah , pelaksanaan dan penatausahaan pemberian hibah, pedoman pelaporan dan pertanggungjawaban atas hibah yang diatur pada bab II - Bab III. Pada bab IV mengatur mengenai bantuan Sosial yang meliputi ketentuan umum, bagian kedua penganggaran bagian ketiga pelaksanaan dan penatausahaan, bagian keempat pedoman pelaporan dan pertanggungjawaban, hal lainnya mengatur mengenai Permohonan hibah dan bantuan sosial, monitoring dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2018.
25 Halaman - 1 Lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2014

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

... -2- 4. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. ...

Hal. 3, File: Perda-Kabser-No-1-Tahun-2014.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 4. ...

Hal. 2, File: Perda-Kabser-No-1-Tahun-2014.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 1); dan 15. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09). ...

... Pasal I Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang ...

Hal. 4, File: Perda-Kabser-No-1-Tahun-2014.pdf

Download :
Perda-Kabser-No-1-Tahun-2014.pdf

Abstrak

perub-perda-no-19-2011-pembentukan-organisasi-dinas

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya penggalian potensi pendapatan asli daerah dan pelayanan PBB dan BPHTB bagi masyarakat yang efektif dan efisien didasarkan pada ratio jumlah penduduk, luas wilayah yang harus ditangani, perlu perubahan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang ideal dan proporsional.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No 43 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 , UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda Kabupaten Serang No. 15 Tahun 2006, Perda Kabupaten Serang No. 5 Tahun 2008, Perda Kabupaten Serang No. 19 Tahun 2011, Perda Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2013, Perda Kabupaten Serang No. 9 Tahun 2013.
Perda ini berisi perubahan struktur organisasi dinas pendapatan daerah Kabupaten Serang.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Merubah Perda No. 19 Tahun 2011
4

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT