Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,039 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka No. 1 Tahun 2017

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 45. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 47. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); 48. ...

Hal. 9, File: NOMOR-1-2017.pdf

... Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 40 ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 41. ...

... Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525; 42. ...

Hal. 8, File: NOMOR-1-2017.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 34. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 35. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 39.Peraturan Presiden ...

Hal. 7, File: NOMOR-1-2017.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Majalengka No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017

Download :
NOMOR-1-2017.pdf

Abstrak

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD 2017/1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

Pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017, maka perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 1977; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2007; Permendagri No. 21 Tahun 2007; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 77 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Perda Kabupaten Majalengka No. 8 Tahun 2005; Perda Kabupaten Majalengka No. 2 Tahun 2009; Perda Kabupaten Majalengka No. 5 Tahun 2009; Perda Kabupaten Majalengka No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Majalengka No. 14 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
12 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... HUKUM - 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun ...

... tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun ...

Hal. 2, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2017.pdf

... HUKUM - 1 - SALINAN BUPATI LEBAK PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBAK ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten baran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan ...

Hal. 1, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2017.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 2006 Nomor 15); 10. ...

... Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8); 11. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 15); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN ...

Hal. 3, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2017.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Lebak Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak

Download :
PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2017/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dikelola sesuai dengan azas-azas pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu diatur pelaksanaannya secara komprehensif; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No. 23 Tahun 2014 ;3.UU No.30 Tahun 2014 ;4.PP No.58 Tahun 2005 ;5.PP No. 39 Tahun 2007 ;6.PMDN No.13 Tahun 2006 ;7.PMDN No. 55 Tahun 2008;8.PMDN No.19 Tahun2016 ;9.Perda Kab. Lebak No.15 Tahun 2006;10.Perda Kab. Lebak No.8 Tahun 2016 ;11.Perda Kab. Lebak No. 15 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.maskud , tujuan dan azas pengelolaan keuangan daerah ;3.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
11 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2021

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 13. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 14. ...

Hal. 3, File: Perda.1-2021.Pengelolaan BMD.pdf

... - 2 - 4. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. ...

Hal. 2, File: Perda.1-2021.Pengelolaan BMD.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. ...

Hal. 1, File: Perda.1-2021.Pengelolaan BMD.pdf

Download :
Perda.1-2021.Pengelolaan BMD.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 19. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 21. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 ...

Hal. 4, File: Perda Nomor 1 Tahun 2021.pdf

... 2 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4502) ...

Hal. 2, File: Perda Nomor 1 Tahun 2021.pdf

... 1 PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...

... (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ...

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); ...

Hal. 1, File: Perda Nomor 1 Tahun 2021.pdf

Download :
Perda Nomor 1 Tahun 2021.pdf

Abstrak

APBD

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;; b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Anggaran Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 14 Oktober 2020; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4750 Tahun 2020
Peraturan ini tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan isi sebagai berikut : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.6.780.124.354.738,00 (Enam triliyun tujuh ratus delapan puluh miliyar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp. 6.580.124.354.738,00 (Enam triliyun lima ratus delapan puluh miliyar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) yang bersumber dari : a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan transfer; dan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp. 6.780.124.354.738,00 (Enam triliyun tujuh ratus delapan puluh miliyar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas: a. Belanja Operasi; b. Belanja Modal; c. Belanja Tidak Terduga; dan d. Belanja Transfer. Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2021.
14

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon No. 1 Tahun 2013

Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kota Ambon

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan Desa

Hasil pencarian pada file:

... ) Tahun 1957 Nomor 80), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645), 2. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043), 3. ...

... kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569), ...

Hal. 1, File: Perwali 1-2013 (ekstrak).pdf

... Telp.353546 ext. 207 , KodePos 97124 naa mu waw333—— A.A — vw 5 — SURAT PAKSA Nomor : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET EKONOMI DAERAH KOTA ...

... AMBON Menimbangbahwa : NamaWajibPajak/ Penanggung Pajak NPWPD : Alamat/Tempat Tinggal : Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini : NO.TGL STPD / SEPKB / JENIS TAHUN | SKPKBT / SK PEMBETULAN / ...

... Memerintahkan Wajib Pajak/ Penaggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank Persepsi/PT.Pos Indonesia ditambah 79 ...

Hal. 76, File: Perwali 1-2013 (ekstrak).pdf

... LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 1 TAHUN 2013 TANGGAL 7 JANUARI 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Di KOTA AMBON BENTUK FORMULIR MUTASI SEBAGIAN ...

... / SELURUHNYA OBJEK DAN SUBJEK PBE Ambon, Nomor Lampiran Perihal : Mutasi Obyek/Subyek PBB Tahun Kepada : Yth. ...

... SPPT PBB di atas namakan pembeli/penyewa/pengontrak tersebut diatas: atau 2. SPPT PBB sebagian diatas namakan pembeli/penyewa/ pengontrak tersebut diatas dan sisanya tetap atas nama Wajib Pajak lama. ...

Hal. 49, File: Perwali 1-2013 (ekstrak).pdf

Download :
Perwali 1-2013 (ekstrak).pdf

Abstrak

pbb p2 - tata cara pemungutan

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2013/1, LL SEKOT AMBON : 14 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kota Ambon

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu mengatur tata cara pemungutannya yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 16 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 19 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan No. 148/MK.07/2010; PERDA KOTA AMBON No. 4 Tahun 2013.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Ambon, dengan menetapakan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pendaftaran objek PBB baru, dilakukan oleh Subjek pajak atau wajib pajak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pendataan objek dan subjek PBB dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP. Penilaian objek PBB dilakukan oleh Pemerintah Kota baik secara masal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan. Hasil penilaian objek pajak digunakan sebagai dasar penentuan NJOP. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2013.
Lampiran 82 Hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur No. 1 Tahun 2015

Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong dan Tanah yang Terindikasi Terlantar

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Sumber Daya Alam

Hasil pencarian pada file:

... 2 Pasal la ayat (6) Unddg-Undog Dasd Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentmg Pembentuku Daerah-Daerah Kabupaten dalm Linekunge Provinsi Jawa Bdat @enta Negara Republik ...

... K€dua Atas Unddg Unddg Nomor 23 Taiu 2014 tentmg Pemerintaim Daerah (Irmbdd Necara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, TmbanM kmbdm Negda Republik Indonesia Nomor 5679)r Peraturan Pemeriotah Nomor ...

... Presiden Republik Indonesia Nomor 3.1 TanE 2003 tentdg (ebijakd Nasionar Di Bidms Pertdano (Lembaran Nesda Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60); 8, Peratur@ Menteri Negda A8tuia/Kepala BPN Nomor 3 TahE ...

Hal. 2, File: PD.1-2015.pdf

... 9- Peraturan (epala Badd Perttnaim Nasional Republik Indonesia Nomor 4'tahu! ...

... Nasional Republik Indone6ia Nomor 4 Tanun 2010 Tentdg Tata Cara Penertiban'ldru}I Terldtai 10. ...

... Peraturd Daerah Kabupaten Ciajur Nomor 03 Tahun 20Oa tentag Uruse Peme.intahan Dserah (kmbde Daeran lGbupaten cianjur Tahun 2004 Nomor 03 Seri D)j MENEIAPIPERATURAN DAERAH TENTANC PEMANFMTAN ...

Hal. 3, File: PD.1-2015.pdf

... BUPATI CIANJUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 1 'TAEUN 2015 TENTANO PEMANFAATAN DAN PENYELESAIAN MASAL,{}i TANAH KOSONG DAN TANAH YANG TERINDIKAS] TERL,ANTAR DENIIAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...

... m€mmfaatkan tdan-tman ko$nq 16s ada di {ilayah Kabupaten, denem mendminya denean tanmd pdsd/semudm ves bisa bemdfaat bagi nasyaratat sekit4 lokasi tdan Grsebuti banwa beldask@ Unddg-Undag Nomor 23 Tdnun ...

... 2014 tentds Pemennbnm Daeran *bagaimana telah beberapalali diuball teralhir dengu Unddg Undang Nomor 9 Tonun 2015 tentdg Perubahan (edua Atas Undang-Vndmg Nomor 23 Tanun 2014 tentmg Pemeintand Daeran, ...

Hal. 1, File: PD.1-2015.pdf

Download :
PD.1-2015.pdf

Abstrak

PEMANFAATAN DAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOSONG DAN TANAH YANG TERINDIKASI TERLANTAR

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2015/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong dan Tanah yang Terindikasi Terlantar

ABSTRAK:

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, maka setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib menggunakan tanahnya sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Adanya kebijakan untuk memelihara ketahanan pangan nasional perlu ditetapkan kewajiban setiap pemegang hak atas tanah atau pihak yang memperoleh penguasaan atas tanah untuk memanfaatkan tanah-tanah kosong yang ada di wilayah kabupaten, dengan menanaminya dengan tanaman pangan/semusim yang bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar lokasi tanah tersebut. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No 9 Tahun 2015, Pemerintah Kab/Kota berwenang untuk menetapkan kebijakan pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan PERDA tentang Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong dan Tanah yang Terindikasi Terlantar.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 23 Tahun 2014; PP No 38 Tahun 2007; PP No 11 Tahun 2010; KEPRES No 34 Tahun 2003; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 3 Tahun 1998; Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional No 4 Tahun 2010; Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 2 Tahun 2003; PERDA Kab Cianjur No 1 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa Pemerintah Daerah memberitahukan kepada Badan Hukum melalui pengumuman mengenai pelaksanaan inventarisasi Tanah Kosong untuk dimanfaatkan dengan tanaman pangan/semusim dalam rangka ketahanan pangan nasional. Berdasarkan hasil inventarisasi Tanah Kosong, Pemerintah Daerah melaksanakan identifikasi meliputi: objek dan subjek; status tanah; dan kemampuan tanah. Masyarakat dapat melaporkan secara tertulis terhadap tanah yang terindikasi terlantar di wilayahnya kepada Pemerintah Daerah. Bupati melaporkan pelaksanaan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong kepada Pemerintah cq. Badan Pertahanan Nasional dan Kementerian Pertanian melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Jawa Barat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2015.
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
6 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2019

Kawasan Tanpa Rokok

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... 2 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276); 6. ...

... Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/2011–Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ...

Hal. 2, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2019.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara ...

... 1964 Nomor 7) menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3.Undang-Undang... ...

Hal. 1, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2019.pdf

... 1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK I. ...

... Kesadaran Negara akan bahaya merokok tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ditegaskan mengenai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mewujudkan ...

... Pada tahun 2014, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok wilayah Provinsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa ...

Hal. 11, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2019.pdf

Download :
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

kawasan tanpa rokok

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/NO.109, TLD NO.95

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan lingkungan kerja dan lingkungan tumbuh dan berkembang yang sehat, daerah sebagai bagian dari negara berkewajiban memberikan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya merokok yang dilakukan secara terpadu sebagai jaminan hak asasi manusia di bidang kesehatan; bahwa merokok merupakan perilaku yang berdampak negatif terhadap kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan sehinggauntuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas lingkungan yang sehat, perlu ditetapkan kawasan tanpa rokok yang mengikat semua lembaga penyelenggara dan individu pemapar asap rokok pada wilayah kawasan tanpa rokok Provinsi Sulawesi Tengah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/2011–Nomor 7 Tahun 2011;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kawasan tanpa rokok, kewajiban dan larangan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2014
10 halaman; Penjelasan 4 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20OO (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 74, Tambahan Iembaran ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); ...

Hal. 1, File: Perda 1 Tahun 2015.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Dengan Persetujuan ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2. ...

Hal. 2, File: Perda 1 Tahun 2015.pdf

... BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... DARMA Diundangkan di Bontang pada tanggal 26 Jantari 2Ol5 SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 1 NOREG. ...

... PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (ro12014\ 7 SYIRAJUDIN ...

Hal. 7, File: Perda 1 Tahun 2015.pdf

Download :
Perda 1 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 1 Tahun 2012

Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 23. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tantang Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 25. ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( lik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 ; 26. ...

Hal. 4, File: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 15. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tantang Pinjaman Daerah ( gara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219) 16. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272 19. ...

Hal. 3, File: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012.pdf

... 2 3. ...

... Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 12. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 2, File: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012.pdf

Download :
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012.pdf

Abstrak

APBD

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2012/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2011
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang No. 1 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Walikota Singkawang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Menteri Dalam vegeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14.Peraturan Menteri Dalam ...

... Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/V/2011 tentang Peoman Pelasanaan Jaminan esehatan iasyarakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336); 16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/MENKES ...

... /VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan kesehatan Dasar Jamkesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 394); 17.Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas ...

Hal. 2, File: PERWALI-NO-1-TAHUN-2013-ocr.pdf

... Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan ienteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20i1 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan iembaran Negara Republik indonesia Nomor 3298); 2. ...

Hal. 1, File: PERWALI-NO-1-TAHUN-2013-ocr.pdf

... + ' 20.Peraturan Walikota Singkawang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan ...

... Sosial; MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUEAHAN ATAS PERATURAN WALIK0TA SINGKAWANG N0M0R 23 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN ...

... DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASIHIBAH DANBANTUAN SOSIAL Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan ...

Hal. 3, File: PERWALI-NO-1-TAHUN-2013-ocr.pdf

Download :
PERWALI-NO-1-TAHUN-2013-ocr.pdf

Abstrak

HIBAH DAN BANSOS

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2013/NO.1, LL kota Singkawang: 6 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Singkawang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial

ABSTRAK:

Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 42 ayat (4) Permendagri No.39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Singkawang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.8 Tahun 1985, UU No.12 Tahun 2001, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP no.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.32 Tahun 2011, Permendagri No.39 Tahun 2012, Perda No.2 Tahun 2008, Perda No.6 Tahun 2008, Perwako No.23 Tahun 2011
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan pasal 11, pasal 24, pasal 31 Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2013.
Perubahan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini memiliki 6 halaman;

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT