Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 252.490 peraturan dalam 1,047 detik

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1/KOMNAS HAM/IX/2010 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia

Abstrak

Hak Asasi Manusia Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan Komnas HAM No. 1/KOMNAS HAM/IX/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1/KOMNASHAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia

Download file:

Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2010.pdf

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2021.pdf

Organisasi dan Tata Kerja - Badan Riset dan Inovasi Nasional - brin

2021

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional NO. 1, BN.2021 (977) : 69 hlm.; jdih.brin.go.id

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Dasar hukum Peraturan BRIN ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2019; UU Nomor 11 Tahun 2020; dan Perpres Nomor 78 Tahun 2021.
Peraturan BRIN ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. BRIN merupakan lembaga pemerintah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BRIN mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
Lampiran file: 127 hlm.

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 6 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Tenaga Nuklir

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BRIN No. 6 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Tenaga Nuklir

Download file:

Peraturan BRIN Nomor 6 Tahun 2021.pdf

Organisasi Riset Tenaga Nuklir - batan

2021

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional NO. 6, BN.2021 (1084) : 19 hlm.; jdih.brin.go.id

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Tenaga Nuklir

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Tenaga Nuklir.
Dasar hukum Peraturan BRIN ini adalah UU Nomor 10 Tahun 1997; UU Nomor 11 Tahun 2019; UU Nomor 11 Tahun 2020; Perpres Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2021; dan Peraturan BRIN Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan BRIN ini mengatur tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Tenaga Nuklir (BATAN) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. BATAN berada di bawah BRIN dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIN yang dipimpin oleh Kepala. BATAN mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang Ketenaganukliran, serta Penyelenggaraan Ketenaganukliran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 22 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Klirens Etik Riset

Abstrak

Kode Etik

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BRIN Nomor 22 Tahun 2022.pdf

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 30 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi pendidikan dan pelatihan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BRIN Nomor 30 Tahun 2022.pdf

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 41 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BRIN Nomor 41 Tahun 2022.pdf

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 32 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi pendidikan dan pelatihan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BRIN Nomor 32 Tahun 2022.pdf

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 36 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional

Abstrak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BRIN Nomor 36 Tahun 2022.pdf

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 39 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BRIN Nomor 39 Tahun 2022.pdf

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset

Abstrak

Arsip Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan BRIN No. 18 Tahun 2022 tentang Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset

Download file:

Peraturan BRIN Nomor 12 Tahun 2023.pdf

Wajib Serah - Wajib Simpan - Data Primer - Hasil Riset

2023

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional NO. 12, BN 2023 (825) : 28 hlm.; hukor.brin.go.id

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset

ABSTRAK:

Untuk memperluas jangkauan dan pengaturan mengenai wajib serah dan wajib simpan Data Primer dan keluaran hasil Riset, perlu mengganti Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 18 Tahun 2022 tentang Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset.
Dasar hukum Peraturan BRIN ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2019; Perpres Nomor 78 Tahun 2021; dan Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2021.
Peraturan BRIN ini mengatur tentang Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan wajib serah dan wajib simpan Data Primer dan keluaran hasil Riset dilakukan melalui proses yang transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan: a. untuk dapat ditelusur dalam repositori; b. untuk diakses oleh pihak yang memiliki kepentingan atas data tertentu melalui pemberian otorisasi; c. untuk diintegrasikan dengan perangkat dan upaya yang seminimal mungkin; dan d. untuk dapat digunakan kembali.

CATATAN:

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 18 Tahun 2022 tentang Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 425), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 11 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT