Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 248.199 peraturan dalam 1,042 detik

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Tasikmalaya No. 71 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya

Download file:

2021PW327826055_TUGAS_POK...RTU_INSPEKTORAT2.pdf

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Tasikmalaya No. 72 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya

Download file:

2021PW327826056_TUGAS_POK...INAS_PENDIDIKAN1.pdf

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Tasikmalaya No. 74 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya

Download file:

2021PW327826058_TUGAS_POK..._RTU_DINAS_PUTR2.pdf

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Tasikmalaya No. 75 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya

Download file:

2021PW327826059_TUGAS_POK...DINAS_PERWASKIM2.pdf

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tasikmalaya

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Tasikmalaya No. 76 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tasikmalaya

Download file:

2021PW327826060_TUGAS_POK..._UMKM,_PERINDAG1.pdf

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Tasikmalaya No. 77 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

Download file:

2021PW327826061_TUGAS_POK...NAS_PERHUBUNGAN1.pdf

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 62 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Tasikmalaya No. 78 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya

Download file:

2021PW327826062_TUGAS_POK..._DINAS_DUKCAPIL3.pdf

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 56 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Pangandaran No. 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran

Download file:

56. Pendelegasian Kewenan...dan Nonperizinan.pdf

PENDELEGASIAN - KEWENANGAN - PENYELENGGARAAN - PERIZINAN - BERUSAHA - DAN - NONPERIZINAN - DI - DAERAH - KEPADA - KEPALA - DINAS - PENANAMAN - MODAL - DAN - PELAYANAN - TERPADU - SATU - PINTU

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, BD Kab. Pangandaran Tahun 2022 No. 56

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 7 Tahun 2021; PP No. 10 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. 28 Tahun 2021; PP No. 29 Tahun 2021; PP No. 30 Tahun 2021; Pepres No. 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Pepres No. 49 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peraturan Kepala BKPM No. 3 Tahun 2021; Peraturan Kepala BKPM No. 4 Tahun 2021; Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2021; PerdaKab. Pangandaran No. 11 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021; Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang g Pendelegasian Wewenang Bupati Pangandaran dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; Pelaporan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; Pepres No. 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Pepres No. 49 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021; Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2022
13 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Hasil pencarian pada file:

Download file:

2023pd3201003.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 68 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Kedudukan Susunan Organisasi Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perbup Kab. Kulon Progo No. 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Download file:

Perbup Kulon Progo No. 65...an dan Kearsipan.pdf

KEDUDUKAN – DINAS – PERPUSTAKAAN

2016

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 68, BD.2016/NO.70

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan Susunan Organisasi Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Kebudayaan.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UndangUndang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dinas terdiri dari : 1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas 2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri Sub Bagian- Sub bagian 3. Unsur Pelaksana : Bidang –bidang yang masing-masing terdiri dari seksi-seksi, Kelompok Jabatan fungsional tertentu, Unit pelaksana teknis dinas. Susunan organisasi dinas terdiri dari : 1. Kepala, 2. Sekretariat terdiri dari : Sub bag Umum dan kepegawaian dan Sub bag Perencanaan dan keuangan. 3. Bidang Perpustakaan terdiri dari : Seksi Pembinaan dan Pelayana Perpustakaan; dan Seksi Pengadaan Pengolahan Dokumentasi Perpustakaan. 4. Bidang Kearsipan terdiri dari : Seksi Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan; dan Seksi Akuisisi Pelestarian Pengolahan dan Dokumentasi Kearsipan. 5. Kelompok jabatan fungsional tertentu 6. Unit pelaksana teknis dinas.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
19 HLM; -

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2023.