PERBUP - URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2006/No.7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas, RSUD Ajibarang
telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas D sesuai dengan
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1339/MENKES/SK/IX/2005; bahwa ketentuan Pasal 1 o Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas menyatakan
uraian tugas pokok dan fungsi pada RSUD Ajibarang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupatan Banyumas Nomor 1 Tahun 2006;
Tugas Pokok dan Fungsi; Susunan Organisasi; Uraian Tugas Pokok dan Fungsi; Tata Kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2006.
13 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2001
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diadakannya penataan
kelembagaan perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 12
Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu
disesuaikan; bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur retribusi Izin Gangguan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
Hinder Ordonatie (STBL 1926 Nomor 226); Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; UU No 23 tahun 1997; UU No 22 tahun 1999; UU No 34 tahun 2000; PP No 27 Tahun 1999; PP No 25 tahun 2000; Perda Kab Daerah Tk II Banyumas No 11 Tahun 1985; Perda Kab Banyumas No 20 Tahun 2000; Perda Kab Banyumas No 23 Tahun 2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi, perizinan, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, saat retribusi terutang, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan, kedaluwarsa penagihan. ketentuan pidana, pelaskanaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2002.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 12 Tahun 1998 dicabut.
29 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penjabaran Tugas Dan Fungsi; Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2010.
87 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2009
bahwa sebagai dasar hukum pemungutan pajak restoran yang merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat, telah diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran; bahwa dengan dilaksanakannya penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan perubahan atas beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukannya, maka ketentuan yang mengatur Pajak Restoran dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
Nomor 11 Tahun 1985 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009.
Peraturan daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Objek Dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak; Wilayah Pemungutan Dan Tata Cara Penghitungan Pajak; Masa Pajak, Saat Pajak terutang Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; Tata Cara Penghitungan Penetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran Pajak; Tata Cara Penagihan Pajak; Pengurangan; Keringanan Dan Pembebasan Pajak; Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Keberatan Dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kadaluwarsa; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Pelaksanaan Dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2009.
23 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2006
PERBUP - PEMBENTUKAN, TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS INSTALASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2006/No.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Instalasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupatan Banyumas Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan, Tugas Pokok dan Uraian Tugas lnstalasi
pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001; Peroturen Daerah Kabupatan Banyumas Nomor 1 Tahun 2006
Pembentukan; Kedudukan; Tugas Pokok dan Uraian Tugas; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2006.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2007
PERBUP - PEMBAGIAN BIAVA PEMUNGUTAN KEPADA PELAKSANA TIDAK LANGSUNG TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2007/No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Biaya Pemungutan Kepada Pelaksana Tidak Langsung Terhadap Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembagian Uang Perangsang Kepada Pelaksana Tidak Langsung
Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Banyumas perlu disesuaikan; bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu mengatur kembali Peraturan Bupati Banyumas tentang Pemberian Biaya
Pemungutan Kepada Pelaksana Tidak Langsung Terhadap
Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Urldang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 17 T ahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006
Pembagian Biava Pemungutan Kepada Pelaksana Tidak Langsung Terhadap Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2007.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2004
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA
2004
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, LD.2004/No. 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tatakerja Sadan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Banyumas dan dalam rangka meningkatkan kinerja
organisasi maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Pejabat dan Tatakerja pada Sadan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Menteri Dalam Negeri Nomor. 01/SKB/M.PAN/412003 Nomor
17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 T ahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2006
PERBUP - PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN PENGEMBANGAN (UPP) PROGRAM BUDIDAYA IKAN DI KABUPATEN BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2006/No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) Program Budidaya Ikan Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran dan perguliran dana
peng_uatan modal dan kelembagaan Kelompok Pembudidaya lkan
(POKDAKAN) perlu adanya Unit Pelayanan Pengembangan (UPP)
Budidaya lkan; bahwa sehubungan dengan itu, agar pelaksanaannya dapat
berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Unit Pelayanan
Pengembangan (UPP) dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Poratumn Pemerintoh Nomor 54 Tahun 2002; Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Nomor: 1224
/DPB.5/HK.150.D5N/2006; Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor:
5011/DPB.5/HK 150.05/Xll/2004; Keputusan Bupati Banyumas Nomor 77 Tahun 2002; Keputusan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2003
Pembentukan; Maksud dan Tujuan; Tugas, Fungsi dan Kegiatan Budidaya Ikan; Anggota dan Pengurus UPP, Susunan Organisasi Kpengurusan UPP; Tata Cara Penyaluran dan Pengembangan Dana Penguat Modal; Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2006.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2007
PERBUP - JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN SERTA JUMLAH KENDARAN YANG MELAYANI TRAYEK DI KABUPATEN BANYUMAS
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2007/No.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota Dan Angkutan Perdesaan Serta Jumlah Kendaran Yang Melayani Trayek Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa transportasi di
Kabupaten Banyumas, khususnya jasa pelayanan angkutan kola
dan angkutan pedesaan, perlu diatur jaringan trayek dan jumlah
kendaraan angkutan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa
angkutan; bahwa jaringan trayek dan jumlah kendaraan angkulan kola serta
angkutan perdesaan telah diatur dengan Peraluran Bupati Nomor
14 Tahun 2006 tentang Penetapan Jaringan Trayek dan Jumlah
Angkutan Kata yang melayani T rayek di Kabupalen Ban yum as dan
Peraluran Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Penetapan Jaringan Trayek dan Jumlah angkutan Perdesaan yang
melayani Trayek di Kabupaten Banyumas, karena perkembangan
keadaaan dipandang sudah tidak sesuai lagi; bahwa Pimpinan DPRO Kabupaten Banyumas lelah memberikan
persetujuan alas konsep Peraturan Bupati Banyumas tentang
jaringan lrayek angkutan kota dan angkutan perdesaan serta
jumlah kendaraan yang melayani lrayek di Kabupaten Banyumas.
berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Banyumas Nomor
188.4/2/2007 tanggal 27 Juli 2007; bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut pad a huruf a, b, dan c perfu mengatur kembali jaringan trayek angkutan
kota dan angkutan perdesaan serta jumlah kendaraan yang
melayani trayek di Kabupaten Banyumas dengan Peraturan
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2005; Peraturan Oaerah Kabupaten Banyumas Nomor 15
Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2005
Jaringan Trayek Angkutan Kota Dan Angkutan Perdesaan Serta Jumlah Kendaran Yang Melayani Trayek Di Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2007.
36 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penjabaran Tugas Dan Fungsi; Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2010.
89 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
