Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2001

Retribusi Izin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi, perizinan, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, saat retribusi terutang, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan, kedaluwarsa penagihan. ketentuan pidana, pelaskanaan dan pengawasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Banyumas

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2001

Tempat Penetapan

Purwokerto

Tanggal Penetapan

08 September 2001

Tanggal Pengundangan

10 September 2001

Tanggal Berlaku

02 Januari 2002

Sumber

LD.2002/No. 2

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Banyumas

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 18 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan-Nomor-9-Tahun-2001-tentang-peraturan-daerah-kabupaten-banyumas-nomor-9-tahun-2001-tentang-retribusi-ijin-gangguan-OCR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 12 Tahun 1998

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2002/No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:	bahwa dengan telah diadakannya penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu disesuaikan; bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur retribusi Izin Gangguan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah; Hinder Ordonatie (STBL 1926 Nomor 226); Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; UU No 23 tahun 1997; UU No 22 tahun 1999; UU No 34 tahun 2000; PP No 27 Tahun 1999; PP No 25 tahun 2000; Perda Kab Daerah Tk II Banyumas No 11 Tahun 1985; Perda Kab Banyumas No 20 Tahun 2000; Perda Kab Banyumas No 23 Tahun 2000; Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi, perizinan, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, saat retribusi terutang, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan, kedaluwarsa penagihan. ketentuan pidana, pelaskanaan dan pengawasan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2002. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 12 Tahun 1998 dicabut. 29 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521