... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 1950 Nomor 44); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah ...
... Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5495); 4. ...
... Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 27.1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 35.1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati ...
... Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 25); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI ...
... Pasal 2 (1) Standardisasi Harga Barang dan Jasa untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sleman Tahun2020 yang berfungsi ...
... yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 27.1 Tahun 2018 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor ...
... 35.1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 27.1 Tahun 2018 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019. (2) Perencanaan anggaran untuk Penyelenggaraan ...
... Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa untuk Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sleman Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pembiayaan pemilihan kepala desa, perlu menetapkan standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan kepala desa Kabupaten Sleman tahun 2020; bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi
Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020, dalam hal kegiatan yang pelaksanaan dan penyelesaiannya dibatasi waktunya oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau
pelaksanaan ketugasan bersifat lintas instansi/lembaga dan/atau lintas sektor dalam menghasilkan kebijakan untuk Pemerintah Daerah dapat ditetapkan standardisasi
harga jasa tersendiri;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Bupati Sleman Nomor 27.1 Tahun 2018 ebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 35.1 Tahun 2019; Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019;
Materi Pokok: Standarisasi harga barang dan jasa untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa adalah harga barang dan jasa yang digunakan sebagai standar dalam menyusun perencanaan anggaran belanja untuk Pemilihan Kepala Desa Kabupaten
Sleman Tahun 2020 mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, penetapan sampai dengan pelantikan Kepala Desa.
terpilih
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
Jumlah Halaman: 5 hlm. Lampiran: 4 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 600/Kep.1. Distakot/2005 Tahun 2005
... 2014, No.56 3 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4286); 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4502) ...
... 2014, No.56 4 (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5340); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANMENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN ...
... dan pihak penjamin. (3) Pasien dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia dan keluarganya serta Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik ...
... kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya. ...
... 2014, No.56 6 Lampiran I dan Lampiran II PeraturanMenteri ini diatur oleh Kepala Badan Layanan umum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia. ...
... Pasal 11 (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan ...
... pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia dengan pihak penjamin. ...
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:
... Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4833) sebagaimana ...
... Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun2020-2024 (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 10); 9. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2019 Nomor 1447); 11 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Negara RepublikIndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5887) Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor2Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2018 Nomor2, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6178). 10. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun2020Nomor 1781). 15. ...
... KOTA PONTIANAK TAHUN2020-2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALi KOTA PONTIANAK, Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, ...
... Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Tahun2020- 2024; 1. ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; Mengingat: ...
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53.25, BD.2022/NO. 53.25, LL KOTA PONTIANAK : 64 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan lnventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dilakukan dalam waktu Verifikasi dan Validasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; 2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008; 3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013; .Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Nomor 129 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021;
Pendahuluan; Gambaran Pelayanan; Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis; Tujuan Dan Sasaran; Strategi Dan Arah Kebijakan; Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan; Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021
5 Halaman dan 59 Halaman Lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 16 Tahun 2014
... Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234), Peraturan ...
... Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3530), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun ...
... Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman ...
... Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3209): Undang ...
... - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2000 Nomor 258,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4060): Undang - Undang Nomor ...
... 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4286), ...
... Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4355), Undang - Undang Nomor 15 ...
... RepublikIndonesiaTahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5025), Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik ...
... IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5049), oi ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1981; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.22 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; PP No.12 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 1983; PP No.42 Tahun 1993; PP No.44 Tahun 1993; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi pelayanan di tepi jalan umum termasuk didalamnya mengatur tentang nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif retribusi, masa retribusi dan saat retribusi terutang, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan retribusi, tata cara pembayaran dan penagihan, pengelolaan dan penetapan lokasi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, insentif pemungutan,pengahapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa, penyidikan, ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 18 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 7/HK/2023 Tahun 2023
... 2 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2002 Nomor 134. ...
... Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6841); 5 ...
... Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6841); 5 ...
... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran IndonesiaRepublikIndonesiaNomor 1655); 2. ...
... Peraturan Pemerintab Pengganti Undang- Undang Nomor2Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2022 Nomor 238, Tambaban Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6841); ...
... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran IndonesiaRepublikIndonesiaNomor 1655); 2. ...
... Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem ...
... Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun2020 tentang tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten ...
... Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun2020 tentang tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 7 /HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG, TIM PENILAI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG, SEKRETARIAT DAN PENILIK BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202, Pasal 239 ayat (4), Pasal 240 ayat (1) huruf b,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Tim Profesi Ahli (TPA) Bangunan Gedung, Tim Penilai Teknis (TPT) Bangunan Gedung,
Sekretariat dan Penilik Bangunan Gedung (Penilik) sebagai pelaku penyelenggaraan Bangunan Gedung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Profesi Ahli
Bangunan Gedung, Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung, Sekretariat dan Penilik Bangunan Gedung Kabupaten Karangasem Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Undang-UndangNomor23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 /PRT /M/2018
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022
Kepada anggota Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu diberikan Jasa Tim Ahli dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini,Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023.
-
-
9 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 61/A-07/HK/2023 Tahun 2023
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
... 2. ...
... Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun2020 tentang Standar Harga satuan Regional (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 57); 8. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 1781); 1 ’• ...
... BUPATI GIANYAR PROVINSI BALI KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 61/A-07/HK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 BUPATI GIANYAR, Menimbang ...
... Undang-Undang Nomer 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 1655); ...
... /Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa ; 11. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17); 12. ...
... Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54); 14. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61/A-07/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 61/A-07/HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal yang terkait dengan karya Seni Rupa pada Bagian Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Gianyar, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar
Tahun 2023 untuk Penilai Karya Seni Rupa yang memiliki karakter dan kekhasan Kabupaten Gianyar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Gianyar tentang Pembentukan
Tim Pelaksana Kegiatan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023.
Undang-Undang Nomer 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007,Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018,Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022,Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022,Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2022,
Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 dengan susunan Keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
-
-
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 29.5 Tahun 2019
... BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 29.5 TAHUN 2019 TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945 ; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 1950 Nomor 44); ...
... Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor188.31/7809/SJ Tanggal 2 November 2017 perihal Penjelasan Terhadap Implementasi Subtansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 ...
... Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta PeraturanMenteri Dalam Negeri RepublikIndonesiaNomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan ...
... BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2020. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4286); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2017 ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional ketua DPRD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 7 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kemampuan Keuangan Kabupaten Sleman; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2019.
Jumlah Halaman: 6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 22 / HK /2023 Tahun 2023
... 2Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5494); 3. ...
... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
... Tahun2020Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6477); 5. ...
... Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 1655); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
... Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2021 Nomor 845); 11. ...
... telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem ...
... Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 15); 13. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22 / HK /2023, KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 22/HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TIM EVALUASI JABATAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem belum mempunyai dasar penghitungan dalam pemberian
tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa Evaluasi Jabatan merupakan metode untuk menghasilkan nilai jabatan dan kelas jabatan yang akan digunakan untuk menentukan besaran tunjangan yang
adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab suatu jabatan;
c. bahwa untuk memperlancar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, perlu membentuk Tim Evaluasi Jabatan Kabupaten
Karangasem;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi
Jabatan Kabupaten Karangasem Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Semesta Berencana Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023.
-
-
9 Halaman dan Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
