Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,04 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2018

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

Hasil pencarian pada file:

... - 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 > Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik j Indonesia Nomor 1820); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang j Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 4. ...

... 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

Hal. 2, File: PERDA NO 1 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.pdf

... WALI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA t WALI KOTA BALIKPAPAN, i Menimbang ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ...

Hal. 1, File: PERDA NO 1 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.pdf

... Indonesia Tahun 1945. 25. ...

... Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat keija dan tata tertib perusahaan. 26. ...

... BAB II PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN Pasal 3 ; (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ketenagakeijaan di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pemerintah ...

Hal. 4, File: PERDA NO 1 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.pdf

Download :
PERDA NO 1 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.pdf

Abstrak

KETENAGAKERJAAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/NO.1; TLD NO. 42

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

Tenaga kerja merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan, karena itu proses rekruitmen, penempatan, pemagangan, pelatihan dan produktivitas, serta perlindungan tenaga kerja yang terstruktur dan terpadu perlu dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat mewujudkan kondusivitas ketenagakerjaan; Pengaturan ketenagakerjaan di Kota Balikpapan mencakup pembangunan sumberdaya manusia, peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pengupahan dan pembinaan hubungan industrial; Untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 huruf G tentang Pemerintahan Daerah, dimana bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
Peraturan Daerah ini membahas tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan diantaranya yang terkait dengan pelatihan dan pemagangan Tenaga Kerja, Pencari Kerja dan Pemberi Kerja, rekrutmen dan seleksi Tenaga Kerja, penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan kerja dan pengupahan, Hubungan Industrial dan kesejahteraan Tenaga Kerja, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dan pelayanan Ketenagakerjaan dalam jaringan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2018.
Peraturan yang akan Diatur: Ketentuan mengenai tata cara, prosedur dan persyaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota; Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota; Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pelaporan Pencari Kerja diatur dengan Peraturan Wali Kota; Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk pelaporan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota; Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rekrutmen dan pelaporan Tenaga Kerja diatur dengan Peraturan Wali Kota; Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penempatan Tenaga Kerja dan pelaporannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (8) diatur dengan Peraturan Wali Kota; Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pembuatan, pencatatan dan pelaporan Peijanjian Kerja Waktu Tertentu dan Peijanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu diatur dengan Peraturan Wali Kota; Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota; Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Wali Kota.
23 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2015

Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Miskin Daerah Kota Surakarta Tahun 2015

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

... dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 ...

... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5360); 2. ...

... Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2 ...

Hal. 2, File: 5811_PERWALI_NO_1_TAHUN_2015.pdf

... 1 BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN D.015 NOMOR 1 Ditetapkan di Surakarta pada tanggal :). ...

... Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Pasal 14 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 1-8 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran beras Miskin Daerah Kata Surakarta Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak ...

Hal. 7, File: 5811_PERWALI_NO_1_TAHUN_2015.pdf

... Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. W alikota adalah Walikota Surakarta. 2. ...

... PENYALURAN BERAS MISKIN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015. ...

... Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7); 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ...

Hal. 3, File: 5811_PERWALI_NO_1_TAHUN_2015.pdf

Download :
5811_PERWALI_NO_1_TAHUN_2015.pdf

Abstrak

PENYALURAN BERAS MISKIN - PETUNJUK TEKNIS

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2014/No. 1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Miskin Daerah Kota Surakarta Tahun 2015

ABSTRAK:

bahwa masih terdapat masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Surakarta yang tidak mendapat alokasi Beras Miskin dari Pemerintah Pusat sehingga perlu dialokasikan dan disalurkan Beras dari Pemko Surakarta; bahwa demi terselenggaranya Penyaluran beras yang tertib, tepat guna, tepat sasaran, tertib administrasi dan bermanfaat bagi RT sasaran perlu diatur Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Miskin Daerah Kota Surakarta Tahun2 015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwali tentang petunjuk Teknis Penyaluran Bersa Miskin Daerah Kota Surakarta Tahun 2015;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU no 18 Tahun 2012; UU no 23 Tahun 2014; PP No 68 Tahun 2002; Perpres No 54 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, tujuan dan sasaran, penatalaksanaan, mekanisme, pengembalian, pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2015.
Peraturan Walikota Surakarta Nomro 1B Tahun 2014 dicabut.
8 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa

Dana Desa

Hasil pencarian pada file:

... -14tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 2093); 6. ...

Hal. 2, File: perbup 1-2016.pdf

... -13BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 1 PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA DENGAN ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan ...

Hal. 1, File: perbup 1-2016.pdf

... -21Diundangkan pada Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 1 pada tanggal 5 Januari 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd AGUNG TRIJAYA ...

Hal. 9, File: perbup 1-2016.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa

Download :
perbup 1-2016.pdf

Abstrak

alokasi dana desa

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2016/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2014;
Peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan ayat (3) Pasal 4, ayat (1) Pasal 6, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2016.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2014 diubah.
9 halaman

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2015

Penambahan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Pt Geo Dipa Energi

Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... - 4 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...

... JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. ...

... LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1 ...

Hal. 4, File: PP Nomor 1 Tahun 2015.pdf

... - 2 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3. ...

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 ...

Hal. 2, File: PP Nomor 1 Tahun 2015.pdf

... SALINAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GEO DIPA ENERGI ...

... 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ...

... Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang . . . ...

Hal. 1, File: PP Nomor 1 Tahun 2015.pdf

Download :
PP Nomor 1 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso No. 1 Tahun 2016

Pemilihan Kepala Desa

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kab. Poso No. 30 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Abstrak

kepala desa - pemilihan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.1, TLD NO.5911

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemilihan Kepala Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1958; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; Permendagri No.112 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemilihan Kepala Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup pemilihan Kepala Desa, tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pengunduran jadwal pemilihan Kepala Desa, calon Kepala Desa, pelaksana tugas Kepala Desa, pemberhentian Kepala Desa, pembiayaan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 30 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Penjelasan : 6 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2017

KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG TAHUN ANGGARAN 2017

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. ...

... Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Serita Negara Republik Indonesia Nomor 310); 15. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2); 16. ...

Hal. 3, File: PERBUP NO. 1 TAHUN 2017 OCR.pdf

... Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ...

... Indonesia Nomor 3851); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); a. ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 1 TAHUN 2017 OCR.pdf

... 2 3. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. ...

Hal. 2, File: PERBUP NO. 1 TAHUN 2017 OCR.pdf

Download :
PERBUP NO. 1 TAHUN 2017 OCR.pdf

Abstrak

pengelolaan keuangan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2017/NO.1, TBD NO.1, LL KAB.SEKADAU: 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan belanja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau, maka dipandang perlu menetapkan besaran pagu uang persediaan/ganti uang tahun anggaran 2017 sesuai ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.71 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.2 Tahun 2010, Perda No.4 Tahun 2016, Perda No.7 Tahun 2016, Perbup No.73 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Batas maksimum Jumlah SPP-UPP, SPP-GU dan teknis Permintaan Pembayarannya; ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
7 halaman dan 3 halaman lampiran

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2020

Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas Batam

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

... Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/ PMK.O4 | 2Ol7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1214); Peraturan Menteri Perdagangan Nomor O6lMDAG/ PER/ 1 / 20 1 3 tentang p6lim pahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Impor Produk Hortikultura Kepada Badan ...

... Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106); 9 Hry l- ...

Hal. 3, File: Perka BP Batam No. 1 Tahun 2020.pdf

... UndangUndang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas ...

... dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 57l,, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor ...

... Republik Indonesia Nomor 6215); Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdaganga.n Bebas dan PeLabuhan Bebas Batam; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/MIND/PER/7/2009 tentang ...

Hal. 2, File: Perka BP Batam No. 1 Tahun 2020.pdf

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ...

... Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (lrembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... 4661); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO0 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan b 2 ...

Hal. 1, File: Perka BP Batam No. 1 Tahun 2020.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

Download :
Perka BP Batam No. 1 Tahun 2020.pdf

Abstrak

2020

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam NO. 1, peraturan.go.id; 6 hlm

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas Batam

ABSTRAK:

a bahwa daliam rangka penyusunan kuota yang transparan, akuntabel dan partisipatif, serta memberikan kepastian metode perhitungan kuota yang terukur, maka perlu mengubah kembali ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas Batam dan Pelabuhan Bebas Batam; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (lrembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO0 tentang Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO7 tentang Penetapa.n Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO7 tentarrg Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 57l,, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195); Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata l,aksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 17, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52771; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdaganga.n Bebas dan PeLabuhan Bebas Batam; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/MIND/PER/7/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 179); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.O4|2O|2 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/ PMK.O4 | 2Ol7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.O4|2O|2 tentang Tata l,aksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Tel,ah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dal Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1214); Peraturan Menteri Perdagangan Nomor O6lMDAG/ PER/ 1 / 20 1 3 tentang p6lim pahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Impor Produk Hortikultura Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun; 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45 /MDAGIPERIT/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9 14); 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.25 Tahun 2009 tentang Penetapa.n Pelabuhan Bebas pada Kawasan Perdagangan Bebas dal Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan dan Karimun; 12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Pemasukan Barang ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; 13. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Peliabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Ke4'a Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam14. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; 15. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan pgldagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun Tahun 2079 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; 16. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Ke{a di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PeLabuhan Bebas Batam; 17. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Unit Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas darr Pelabuhan Bebas Batam;
Menghapus Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b dan huruf f, Pasal 29 ayat (1) huruf c d,

CATATAN:

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2020.
Mengubah Peraturan Kepala Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
6 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022

Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Hak Asasi Manusia

Hasil pencarian pada file:

... 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573), Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 ...

... Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh, 2. 3. 4. 5. 2 ...

Hal. 2, File: PERDA NO 1 TAHUN 2022.pdf

... Menimbang WALIKOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAYAKUMBUH, ...

... perlu dijaga dan dipertahankan salah satunya dengan mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum dalam tata kehidupan masyarakat di Kota Payakumbuh, c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 UndangUndang Nomor ...

... 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa ketenteraman, ketertiban umum ...

Hal. 1, File: PERDA NO 1 TAHUN 2022.pdf

... Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencegahan, Penertiban dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2003 Nomor 1, sebagaimana diubah beberapa kali ...

... , terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencegahan, Penertiban dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat ...

... Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2007 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

Hal. 39, File: PERDA NO 1 TAHUN 2022.pdf

Download :
PERDA NO 1 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 2016

Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 5. ...

... Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 184); MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN ...

... Sekretaris : Menteri Dalam Negeri; merangkap anggota c. Wakil Sekretaris : Menteri Keuangan; merangkap anggota d. Anggota : 1. Menteri Pertahanan; 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. ...

Hal. 2, File: Keppres Nomor 1 Tahun 2016.pdf

... Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa ...

... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4.Peraturan… ...

Hal. 1, File: Keppres Nomor 1 Tahun 2016.pdf

... -4- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Sekretaris Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2016 14 Februari 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...

Hal. 4, File: Keppres Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Download :
Keppres Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2014

Strategi Pembangunan Daerah yang Responsif Gender

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah

Hasil pencarian pada file:

... Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 10. ...

Hal. 4, File: LD 1 SERI E (STRATEGI PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER) PDF.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14. ...

Hal. 5, File: LD 1 SERI E (STRATEGI PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER) PDF.pdf

... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. ...

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah ...

Hal. 3, File: LD 1 SERI E (STRATEGI PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER) PDF.pdf

Download :
LD 1 SERI E (STRATEGI PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER) PDF.pdf

Abstrak

strategi-daerah-responsif-gender

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/No.1 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Strategi Pembangunan Daerah yang Responsif Gender

ABSTRAK:

bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, perlu dibuat peraturan mengenai pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Strategi Pembangunan Daerah Responsif Gender;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2010.
Peraturan ini memuat ketentuan umum; strategi kebijakan pembangunan; perencanaan;pelaksanaan; pemantauan dan evaluasi; peran masyarakat;pembiayaan; sanksi administratif; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2014.
27 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.