Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 0,986 detik

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254); 5. ...

... Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN ...

Hal. 2, File: 2022pmperin1.pdf

... Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pulp dan Kertas; 6. ...

... Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Logam dan Mesin; 8. ...

... Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/ PER/7/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 ...

Hal. 42, File: 2022pmperin1.pdf

... - 44 - LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI ...

... Provinsi Sumatera Barat 2. Provinsi Jambi 4. BSPJI Pekanbaru Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 1. Provinsi Riau 2. Provinsi Kepulauan Riau 5. ...

... Provinsi Banten 2. Provinsi Jawa Barat 3. Provinsi DKI Jakarta 8. BSPJI Surabaya Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 1. Provinsi Bali 2. Provinsi Nusa Tenggara Barat http://jdih.kemenperin.go.id/ ...

Hal. 44, File: 2022pmperin1.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kimia dan Kemasan
. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Industri Agro
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Tekstil
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pulp dan Kertas
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Barang dan Bahan Teknik
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Logam dan Mesin
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kerajinan dan Batik
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/ PER/7/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru

Download :
2022pmperin1.pdf

Abstrak

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI - ORGANISASI DAN TATA KERJA - UNIT PELAKSANA TEKNIS

2022

Peraturan Menteri Perindustrian NO. 1, BN.2022/No.187, http://jdih.kemenperin.go.id: 43 hlm.

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri yang lebih professional, efektif, efisien, dan berdaya guna, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja serta mengubah nomenklatur unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.
Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PERPRES No. 107 Tahun 2020, PERMENPAN No. PER/18/M.PAN/11/2008, PERMENPERIN No. 7 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Balai Besar Kimia, Farmasi dan Kemasan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan indsutri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri kimia, farmasi dan kemasan, dipimpin oleh Kepala. Balai Besar industri Agro berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri agro, dipimpin oleh Kepala. Balai Besar Keramik dan Mineral Nonlogam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri keramik dan mineral nonlogam. Balai Besar Tekstil berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri , mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri kecil, dipimpin oleh Kepala. Balai Besar Bahan dan Barang Teknik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri bahan dan barang teknik, dipimpin oleh Kepala. Balai Besar Selulosa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri selulosa, dipimpin oleh Kepala. Balai Besar Logam dan Mesin berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri logam dan mesin, dipimpin oleh Kepala. Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatanteknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri kulit, karet dan plastik, dipimpin oleh Kepala. Balai Besar Kerajinan dan Batik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri kerajinan dan batik, dipimpin oleh Kepala. Balai Besar Pencegahan Pencemaran Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri, dipimpin oleh Kepala. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri hasil perkebunan, mineral logam dan maritim, dipimpin oleh Kepala. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah, dipimpin oleh Kepala. Bagan susunan organisasi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri tercantum dalam Lampiran II.

CATATAN:

Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/PER/6/2006; 39/M-IND/PER/6/2006; 40/M-IND/PER/6/2006; 41/M-IND/PER/6/2006; 42/M-IND/PER/6/2006; 43/M-IND/PER/6/2006; 44/M-IND/PER/6/2006; 45/M-IND/PER/6/2006; 46/M-IND/PER/6/2006; 47/M-IND/PER/6/2006; 48/M-IND/PER/6/2006; 49/M-IND/PER/6/2006; 26/M-IND/PER/7/2017 dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku, akan tetapi ketentuan pelaksananya masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dan seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
52 HLM, Lampiran halaman 44-52.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2019

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemeintahan Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 25 ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 28. ...

Hal. 5, File: Perda Maluku Tengah No. 1 Tahun 2019 (ekstrak).pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 22. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 'Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 4 ...

Hal. 4, File: Perda Maluku Tengah No. 1 Tahun 2019 (ekstrak).pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3 ...

Hal. 3, File: Perda Maluku Tengah No. 1 Tahun 2019 (ekstrak).pdf

Download :
Perda Maluku Tengah No. 1 Tahun 2019 (ekstrak).pdf

Abstrak

APBD 2018 - pertanggungjawaban

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/NO.200, TBD.2019, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 15 HAL

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 298 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturari Daerah tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Iaporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggran berakhir. Berdasarkan pertimbangantersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2018.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor Noruor 21 Tahun 2007; Tahun 2004; Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemeintahan Nomor 83 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 ·Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2018.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2018.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2019.
Penjelasan 3 Hal

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2014

Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD dr. Doris Sylvanus

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. ...

... Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); 20. ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/ I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit; 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/ III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit; 23. ...

Hal. 3, File: Perda_1_2014.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); SALINAN ...

Hal. 1, File: Perda_1_2014.pdf

... 2 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); ...

Hal. 2, File: Perda_1_2014.pdf

Abstrak

organisasi

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD dr. Doris Sylvanus

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kemampuan pelayanan kesehatan, memenuhi keperluan fasilitas kesehatan sebagai wahana pembelajaran klinik, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus, telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0115/2014. Dengan adanya peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus sebagai Rumah Sakit Pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/ XI/2006; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/ XI/2008; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/ I/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/ III/2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 47) diubah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 47) diubah
10 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir No. 1 Tahun 2011

Penyertaan Modal Daerah Ke PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel dan PD. Petrogas Ogan Ilir

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor ...

... 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844); 6. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan ...

Hal. 2, File: Perda-No.1-Tahun-2011-tentang-Penyertaan-Modal-Daerah-pada-Bank-Sumsel-Babel-dan-PD-Petrogas.pdf

... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik ...

... Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); ...

Hal. 1, File: Perda-No.1-Tahun-2011-tentang-Penyertaan-Modal-Daerah-pada-Bank-Sumsel-Babel-dan-PD-Petrogas.pdf

... (3) Pembagian Dividen dan laba hasil perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. ...

... Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... NAHROWI, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19541227 198903 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI D ...

Hal. 5, File: Perda-No.1-Tahun-2011-tentang-Penyertaan-Modal-Daerah-pada-Bank-Sumsel-Babel-dan-PD-Petrogas.pdf

Abstrak

PENYERTAAN-MODAL-DAERAH-PT-BANK-PEMBANGUNAN-SUMSEL-BABEL-PD-PETROGAS

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah Ke PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel dan PD. Petrogas Ogan Ilir

ABSTRAK:

Dalam rangka memperkuat struktural permodalan dan peningkatan persentase saham daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu penyertaan modal daerah; Penyertaan modal tersebut kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel dan PD. Petrogas Ogan Ilir, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Daerah ke PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel dan PD. Petrogas Ogan Ilir, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai tujuan; besaran; sumber dana; dividen atas penyertaan modal; serta hak dan kewajiban.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Petauran Bupati.
5 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2019

BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan

Hasil pencarian pada file:

... 2 3. ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. ...

... Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan ...

Hal. 2, File: PERDA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin.pdf

... 1 BUPATI BANGKA BARAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033 ...

Hal. 1, File: PERDA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin.pdf

... 15 (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan langsung kepada pemberi ...

... keluarga atau kuasanya. (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan: a. kartu jaminan kesehatan ...

... masyarakat; b. kartu bantuan langsung tunai; c. kartu keluarga sejahtera; d. kartu beras miskin; e. kartu indonesia pintar; f. kartu indonesia sehat; g. kartu keluarga sejahtera; h. kartu perlindungal ...

Hal. 15, File: PERDA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin.pdf

Abstrak

BANTUAN HUKUM - ORANG MISKIN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN

ABSTRAK:

bahwa keterbatasan kemampuan ekonomi orang miskin dalam menghadapi permasalahan hukum perlu mendapat bantuan hukum untuk memberikan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum kepada orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Orang Miskin;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.10 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang lingkup dan Tujuan, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban, Pemberian Bantuan Hukum, Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum, Pemberian Dana Bantuan Hukum, Evaluasi, Penganggaran dana Bantuan Hukum, Larangan, Pengawasan dan Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2019.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat permohonan bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat permohonan dana bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan pencairan bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana pemberian bantuan hukum setiap tahapan atau tingkatan diatur dalam Peraturan Bupati. Kriteria orang miskin diatur dalam Peraturan Bupati
21

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2011

Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan pada Bandar Udara Depati Amir, Bangka di Provinsi Bangka Belitung dan Bandar Udara Sultan Thaha, Jambi di Provinsi Jambi

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... ); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar- udaraan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4146); 5. ...

... Republik lndonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 164); ...

Hal. 2, File: Perka BKN Nomor 1 Tahun 2011.pdf

... Peraturan Pernerintah Nornor 89 Tahun 2010 tentang Penarnbahan Penyertaan Modal Negara Republik lndonesia ke Dalam Modal Saharn Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II (Lernbaran Negara Republik ...

... dengan Peraturan Presiden Nornor 64 Tahun 2005; 8. ...

... Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, sebagairnana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian ...

Hal. 3, File: Perka BKN Nomor 1 Tahun 2011.pdf

... KEPEGAWAIAN NEGARA STATUS KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SlPlL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN PADA BANDAR UDARA DEPATI AMIR, BANGKA Dl PROVlNSl BANGKA BELITUNG DAN BANDAR UDARA SULTAN THAHA, JAMBl Dl PROVlNSl JAMBl PERATURAN ...

... KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2011 TANGGAL : 17 JANUARI 2011 ...

Hal. 1, File: Perka BKN Nomor 1 Tahun 2011.pdf

Download :
Perka BKN Nomor 1 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2006

Pembentukan Kecamatan Bandungan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Kebijakan Pemerintah

Hasil pencarian pada file:

... 2 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

Hal. 2, File: Peraturan_Daerah_1_2006.pdf

... 1 DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BANDUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ...

... (dua) wilayah; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; ...

Hal. 1, File: Peraturan_Daerah_1_2006.pdf

... 3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang . 2. ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. ...

... BAB II PEMBENTUKAN KECAMATAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Kecamatan Bandungan . (2) Kecamatan Bandungan Meliputi : a. Kelurahan Bandungan ; b. Desa Candi ; c. Desa Jetis ; d. ...

Hal. 3, File: Peraturan_Daerah_1_2006.pdf

Download :
Peraturan_Daerah_1_2006.pdf

Abstrak

pembentukan kecamatan

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2006/NOMOR.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Bandungan

ABSTRAK:

bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, volume kegiatan pemerintah dan pembangunan, aspirasi masyarakat serta guna lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas bidang pemerintahan dan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Ambawara, dipandang perlu kecamatan tersebut dikembangkan menjadi 2 (dua) wilayah; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, ditegaskan bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pembentukan Kecamatan Bandungan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 197; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan Kecamatan Bab III Ketentuan Peralihan Bab IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2006.
8 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal No. 1 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik

APBD Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang ...

... Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 7. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. ...

Hal. 2, File: Perda No. 1 Th. 2016 - Perubahan Bankeu Parpol.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana ...

... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 15. ...

Hal. 3, File: Perda No. 1 Th. 2016 - Perubahan Bankeu Parpol.pdf

... - 4 - Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 2) diubah sebagai berikut ...

... politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. ...

... Indonesia Tahun 1945. 2 . ...

Hal. 4, File: Perda No. 1 Th. 2016 - Perubahan Bankeu Parpol.pdf

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Download :
Perda No. 1 Th. 2016 - Perubahan Bankeu Parpol.pdf

Abstrak

partai politik - bantuan keuangan partai politik

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu diubah, dan agar pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu mengubah Peraturan Daerah Tegal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Sehingga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008;
1. Merubah ketentuan pasal 1 2. Merubah ketentuan pasal 7 3. Merubah ketentuan pasal 8 4. merubah ketentuan pasal 11 5. merubah ketentuan pasal 12

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Sebagian Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2010
9 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo No. 1 Tahun 2015

Perubahan Ketiga atas Perda No 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... [2] 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. ...

... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. ...

Hal. 2, File: PERDA 2015 - 01 Perubahan Ketiga atas Perda No 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... ) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. ...

... Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 5. ...

Hal. 1, File: PERDA 2015 - 01 Perubahan Ketiga atas Perda No 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.pdf

... [4] SALINAN LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM A ...

... Pasar Kelas I Pasar Kelas II Pasar Kelas III Pasar Ikan 1.Pasar Baru 2.Pasar Gotong Royong 1.Pasar Wonoasih 2.Pasar Ketapang 3.Pasar Mangunharjo 4.Pasar Randu Pangger 5.Pasar Kronong 1. ...

... Ternak unggas (ayam, itik, angsa, entok, merpati dan puyuh) Rp. 200/ekor/kali masuk 2. Pelayanan kesehatan hewan : a. Ternak besar (sapi, gudel, kerbau dan kuda) Rp. 20.000,00/ekor b. ...

Hal. 4, File: PERDA 2015 - 01 Perubahan Ketiga atas Perda No 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 1 Tahun 2008

Lambang Daerah Kabupaten Kubu Raya

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pariwisata dan Kebudayaan

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentung Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), 3. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176), 7. ...

Hal. 1, File: PERDA-NO-1-TAHUN-2008-TTG-LAMBANG DAERAH KAB KUBU RAYA.pdf

... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423); 2. ...

Hal. 1, File: PERDA-NO-1-TAHUN-2008-ocr.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesialahun 1958 Nomor 71. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790); I1. ...

Hal. 2, File: PERDA-NO-1-TAHUN-2008-TTG-LAMBANG DAERAH KAB KUBU RAYA.pdf

Abstrak

administrasi-pemerintahan

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2008/NO.1, TLD No.1, LL KAB. KUBU RAYA: 15 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lambang Daerah Kabupaten Kubu Raya

ABSTRAK:

bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah Kabupaten/Kota perlu membentuk Lambang Daerah yang merupakan identitas daerah yang menggambarkan historis, geografis, kultur, semangat dan harapan masyarakat; bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan UU No.35 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Kubu Raya
Peraturan Daerah ini adalah : UU No.9 Tahun 1990; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.35 Tahun 2007; PP No.66 Tahun 1951; PP No.42 Tahun 1958; PP No.43 Tahun 1958; PP No.38 Tahun 2007; PP No.77 Tahun 2007; PP No.78 Tahun 2007
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Jenis Lambang Daerah; Kedudukan dan Fungsi; Desain Lambang Daerah; Penggunaan dan Penempatan; Pembinaan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2008.
Perbup ini memiliki 9 halaman dan 6 halaman penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT