... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dalam upaya ...

... percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan ini menginstruksikan: Kepada : 1. ...

... Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II; 2. Sekretaris Kabinet; 3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan; 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - 15. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; 16. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 17. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional; 18. ...

... dengan Para Menteri dan Gubernur pada tanggal 2-3 Februari tahun 2010. ...

... Reformasi birokrasi dan tata kelola; 2. Pendidikan; 3. Kesehatan; 4. Penanggulangan kemiskinan; 5. Ketahanan pangan; 6. Infrastruktur … ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 - 3. ...

... Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat, terutama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, kebudayaan ...

... Bank Indonesia. ...

... WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019-2025 DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 4. ...

... Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1173 Tahun 2015 ...

... Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran ...

... Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara ...

... Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara ...

... Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); 10.Peraturan Mahkamah Agung Nomor ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282) 5. ...

... Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Mengingat C. bahwa untuk ...

... .:',: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 56 dan 57, UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 68Bdan:68 C, Undang-Undang Nomor 50 Tab-Lin2009~j:)~saL60 Bdan 60 C,Undang-Undang ...

... PEDOMANPEMBERIANLAYANAN HUKUM BAGIMASYARAKAT TIDAKMAMPUDIPENGADILAN TENTANG PERATURANMAHKAMAHAGUNG REPUBLIK·INDONESIA NOMOR 1 TABUN2014 KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA '.' ." . ...

... - 2 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ; 5. ...

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490 ...

... Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ; 2. ...

... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ; 3. ...

... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ; SALINAN ...

... Warga Negara Republik Indonesia ; b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum ; c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan ; d. ...

... Kesehatan ; d. Kerjasama ; e. Kerajinan ; f. Prestasi kerja ; g. ...

... ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) Tahun dalam pangkat terakhir. ...

... 2 3. ...

... Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); 8. ...

... bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat ...

... 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ; 2. ...

... diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); ...

... 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembran Daerah Kabupaten ...

... Paser Nomor 21) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 Tentang Perubanan Atas Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten ...

... Paser Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembran Daerah Kabupaten Paser Nomor 12) diubah sebagai berikut : 1. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 4. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 6 ...

... IWAY KANAIxïj LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEMEKARAN KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN UMPU SEMENGUK ...

... yang ada telah memenuhi syarat-syarat dan kriteria yang diperlukan untuk dibentuknya kecamatan barn; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang... ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252); 7. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan. 2. ...

... SALINAN PRE5 IDEN REPUBUK INDONESIA PBRATURAN PEMERIN'I AH REPUBLII{ INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TBNTANG TA'TA CARA PEMBRIKSAAN PENERIMAAN NBGARA BUKAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA NSA PRESIDEN ...

... REPUBLIK INDONESIA, Menimbang irahwa untuk melaksanakan kctentuan pasal ST Undang-undang Nomor Q T'ahun 2o1g tentang penerimaan Nrgara Bukan Pajak, perlu rncnctapkan Peraturan pemerintatr tentang Tata ...

... Pasal 5 ayat {2} Undang-Unciang Dasar Ncgara Republik lndonesia Tahun 1945; 2. undang-undang I'lomor g rahun 20lB tentang penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Incronesia Tahun 2018 Nomrlr ...

... PRESIDEN FEPUBUK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2O2I TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGAR,q, BUKAN PAJAK I UMUM Kontribusi PNBP memiliki arti ...

... Sementara itu, Menteri selaku pengelola fiskal, di samping menriliki tanggung jawab menyusun kebijakan di bidang pNBp, sesuai undang-undang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan pengelolaan ...

... Untuk meniapai tujuan tersebut, Peraturan Pemerintah ini mengatur tata cara Perneriksaan PNBP yang meliputi: SK No 061833 A 1. Instansi ...

... FRESIDEN REPUSUK IHE}ANESIA -28_ Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta ...

... pada tanggal 4 Januari 2021" PRESIDEN REPUBLIK INDCINESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2A2I MBNTBRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. ...

... LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIH INDONESIA TAHUN 2A2L NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA ti Bidang Hukum dan ndang-undangan, trd trd nna Djaman ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); Peraturan ...

... Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 4593 ); Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun ...

... Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ...

... Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ( Lembaran Negara Republik ...

... Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai UndangUndang (Lembaran ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); ...

... 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. 12. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik ...

... Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003); Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan ...

... WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...

... Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan ...

... Utara Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum PNS; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 28. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 15. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 16. ...

... Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 22. ...

... 2 Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. ...

... telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. ...

... Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. ...