Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,026 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... N e g a r a Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan L e m b a r a n Negara Republik Indonesia Nomor 3966); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

Hal. 1, File: (310) PERDA_NOMOR_1_TAHUN_2018.pdf

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 N o m o r 11 9 , Tambahan ...

Hal. 2, File: (310) PERDA_NOMOR_1_TAHUN_2018.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN UMUM Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah d a n Retribusi ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi objek pungutan retribusi khususnya pelayanan kesehatan d i Rumah Sakit Umum Daerah ...

... dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif. ...

Hal. 13, File: (310) PERDA_NOMOR_1_TAHUN_2018.pdf

Download :
(310) PERDA_NOMOR_1_TAHUN_2018.pdf

Abstrak

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/NO.1, TLD NO.-

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi objek pungutan retribusi khususnya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; PP Nomor 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan golongan retribusi jasa umum,termasuk cara pengukuran, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, tata cara penyelesaian keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan keringanan dan pembebasan, kedaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, serta peninjauan dan penetapan tarif.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2018.
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012
12 halaman; Penjelasan 3 halaman; Lampiran 26 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 1 Tahun 2000

Penetapan Hari Jadi Kota Makassar

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Republik Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara No. 1822); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahu n 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan ...

Hal. 2, File: PERDA-NOMOR-1-TAHUN-2000.pdf

... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan. ...

... Kota Makassar adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang perubahan nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi ...

... BAB I HARI JADI DAN PERINGATAN Pasal 2 Hari jadi Kota Makassar ditetapkan tanggal 9 Nopember 1607. ...

Hal. 3, File: PERDA-NOMOR-1-TAHUN-2000.pdf

... II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota ...

... Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan adalah yang dahulu bernama Kota Ujung Pandang berdasarakan Perturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah ...

... Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulwesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan ...

Hal. 6, File: PERDA-NOMOR-1-TAHUN-2000.pdf

Download :
PERDA-NOMOR-1-TAHUN-2000.pdf

Abstrak

hari jadi

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2000/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Hari Jadi Kota Makassar

ABSTRAK:

a. Dengan kembalinya nama Makassar yang memiliki latar belakang sejarah, social budaya, social politik, ekonomi, dan agama yang diimplementasikan dalam berbagai dimensi kehidupan yang dapat dibanggakan dimasa lalu, maka hari jadi Kota Makassar yang selama ini dihitung dari saat Stadsgemeente Makassar sebagai daerah berpemerintahan berdiri sendiri, perlu dikaji kembali guna menemukan hari jadi yang lebih bersesuaian dengan keberadaan Kota Makassar masa lalu, kini dan masa depan b. Hari jadi Kota Makassar dimaksud huruf a sebagai jati diri Kota Makassar dan diharapkan dapat menjadi motivasi untuk lebih memacu pembangunan Kota Makassar bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dipilih dari momentum atau kejadian penting berdasarkan kebenaran sejarah dimasa lalu c. Tanggal 9 Nopember 1607 sebagian momentum atau kejadian penting dalam sejarah Makassar dipandang patut untuk dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai hari jadi Kota Makassar dengan suatu Peraturan daerah Kota Makassar
1. Undang-undang No. 29 Tahun 1959 2. Undang-undang No. 13 Tahun 1964 3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1971 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
Bahwa selama ini tanggal 1 April setiap tahunnya diperingati sebagai hari jadi Kota Makassar yang dahulu disebut sebagai Kotapraja Makassar / Kotamadya daerah Tingkat II Ujung pandang, dihitung dari saat Stadsgemeente Makassar sebagai daerah yang berpemerintahan berdiri sendiri. Makassar sebagai tempat kedudukan Pemerintahan Kota Makassar (dahulu Kotapraja Makassar/Kotamadya daerah Tingkat II Ujung pandang)dan Makassar sebagai Ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahaan Batas- atas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten kabupaten Gowa,Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan yang namanya diubah dari Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar,tanpa perubahan luas wilayah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan , memiliki sejarah yang cemerlang dimasa lalu,penetapan hari jadinya tidaklah tepat bila dihitung dari kelahiran Stadsgemeente Makassar karena tidak sesuai dengan keberadaan kota Makassar karena tidak sesuai dengan keberdaan Kota Makassar dimasa lalu,sekarang dan masa depan. Untuk menemukan harijadi yang lebih bersesuaiandengan fakta-fakta sejarah masa lalu yang merupakan suatu fenomena yang amat terkait dengan latar belakang budaya,social politik dan ekonomi dimasa sekarang dan masa depan,telah dilakukan pengkajian ulang secara mendalam dengan memperhatikan masukan berbagai kalangan masyarakat. Penetapan hari jadi Kota Makassar yang akan diperingati setiap tahun olh Pemrintah Kota dan warga masyarakat,diharapkan dapat menjadi motifasi untuk lebih meningkatkan pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar dan lebih memacu perkembangan kehidaupan berbangsa dan bernegara dimasa yang akan dating.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2000.
7

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2013

Pembentukan Desa-Desa Baru Hasil Pemekaran Desa Di Kabupaten Mamasa

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa; 9. ...

Hal. 2, File: Perda Kab. Mamasa No. 1 Tahun 2013.pdf

... Republik Indonesia Nomor 3851); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah ...

Hal. 1, File: Perda Kab. Mamasa No. 1 Tahun 2013.pdf

... BAB VI PEMBINAAN Pasal 7 Pemerintah daerah melakukan persiapan terhadap desa baru untuk memfasilitasi pembentukan pemerintahan desa paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan daerah ini ditetapkan. ...

... Pasal 8 (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan memfasilitasi terhadap desa-desa baru untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan desa. (2) Dalam hal pemerintahan desa berjalan ...

... BENHARD BUNTUTIBOYONG, MH.,M.Si Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 19540430 198003 1 010 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2013 NOMOR 122 ...

Hal. 4, File: Perda Kab. Mamasa No. 1 Tahun 2013.pdf

Abstrak

desa-pemekaran

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/No.122

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Hasil Pemekaran Desa Di Kabupaten Mamasa

ABSTRAK:

desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Sesuai dengan aspirasi serta perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih dinamis menuntut peningkatan pelayanan publik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat proses pelayanan dengan memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa dan pertimbangan lainnya, maka perlu adanya pemekaran desa di Kabupaten Mamasa.
dasar hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No,12 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005: Permendagri No.27 Tahun 2006; Permendagri No.29 Tahun 2006.
dalam PERDA ini diatur mengenai pembentukan dan batas wilayah desa, kepala desa dan perangkat desa, pengaturan pembagian kekayaan desa, serta kewenangan desa di daerah Kabupaten Mamasa.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2013.
Dengan berlakunya Perda ini maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan Perda ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
4 halaman, Lampiran 8 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara Nomor 1 Tahun 2019

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN

Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Hasil pencarian pada file:

... 2 4. ...

... Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 2, File: 2019perdamorut1.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2690); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); SALINAN ...

Hal. 1, File: 2019perdamorut1.pdf

... Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ...

... MOROWALI UTARA dan BUPATI MOROWALI UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ...

... Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali Utara. 2. ...

Hal. 3, File: 2019perdamorut1.pdf

Download :
2019perdamorut1.pdf

Abstrak

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/No.1, TLD No.41

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN

ABSTRAK:

bahwa Kabupaten Morowali Utara adalah daerah agraris dan maritim merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian dan perikanan; bahwa petani dan nelayan sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan dan pemberdayaan yang sistematis dan berkelajutan; bahwa regulasi mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan belum komprehensif;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/ OT.140/8/2013;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perencanaan; Pendataan; Perlindungan Petani dan Nelayan; Pemberdayaan Petani dan Nelayan; Pembiayaan; Pengawasan; dan Peran serta masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
19 halaman; Penjelasan 6 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2021

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun Anggaran 2021

APBD

Hasil pencarian pada file:

... - 5 Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksant ^endapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 23. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN ...

Hal. 5, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2021 TTG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH T.A 2020.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 18. ...

... Peraturan Pem.erintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ilibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 19. ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 2 1. ...

Hal. 4, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2021 TTG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH T.A 2020.pdf

... Anggaran 2020; Mengingat : 1. ...

... ); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. ...

Hal. 2, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2021 TTG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH T.A 2020.pdf

Abstrak

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2021/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah perlu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah yang memenuhi Prinsip-prinisip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka No. 1 Tahun 1998

Pajak Pengembalian dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. ...

... ADEL BERTY Disahkan oleh Menteri Diundangkan dalam lembaran Dalam Negeri Republik Daerah Kabupaten Daerah Indonesia dengan Ke- Tingkat II Kolaka Nomor 6 Putusan Nomor 973.52- Tahun ...

... 1998 Tanggal 27 Juli 553 Tahun 1998 Tanggal 1998. ...

Hal. 13, File: Perda Kolaka No.01 Tahun 1998.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor.27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian Golongan C; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 10. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691); 11. ...

... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 12. ...

Hal. 2, File: Perda Kolaka No.01 Tahun 1998.pdf

... LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA NOMOR : 1 TAHUN 1998 SERI A NOMOR : 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA NOMOR : 1 TAHUN 1998 T E N T A N G PAJAK PENGEMBILAN ...

... Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 2. ...

... Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolahan Lingkungan Hidup 1 2 ...

Hal. 1, File: Perda Kolaka No.01 Tahun 1998.pdf

Download :
Perda Kolaka No.01 Tahun 1998.pdf

Abstrak

BAHAN GALIAN GOLONGAN C

1998

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 1998/ NO. 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Pengembalian dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) huruf e Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997, Tentang Pajak Daerah DAN Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan Golongan C merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II ; b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana dimaksudhuruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Hukum Pokok Pertambanga ; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-poko Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Negara Nomor 337); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Negara Nomor 3684); 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Kewenangan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolahan Lingkungan Hidup 8. Peraturan Pemerintah Nomor.27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian Golongan C; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691); 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara Pungutan Pajak Daerah; 13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang tata cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah; 14. Perturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemda Tingkat II Kolaka.
Dalam peraturan ini diatur tentang pajak pengembalian dan pengelolahan bahan galian golongan c dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai nama, obyek dan subyek pajak; dasar pengenaan dan tarif pajak; wilayah pemungutan dan cara perhitungan pajak; masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah; tata cara perhitungan dan penetapan pajak; tata cara pembayaran; tata cara penagihan pajak; pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; tata cara pembetulan pembatalan, pengurangan sanksi administrasi; keberatan dan banding; pengembalian kelebihan pembayaran pajak; kadaluarsa; ketentuan pidana; serta penyidikan. terdapat penjelasan dalam peraturan ini

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 1998.
29

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2022

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2007

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor I 6 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat - 5 - II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4079 ); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ); 11. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pemberian Kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan ...

Hal. 3, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2007.pdf

... / Mengingat -2- Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler danKeuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daer ah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor O I Tahun 2005 yang tel ah ...

... diubah dengan 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan . ...

... Tahun 2003 Nomor 92 ' Tambahan Lernbaran Negara Nomor 43 JO ); Undang-Undang Nomor J Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran ...

Hal. 2, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2007.pdf

... • LEMBARAN DARRAH KABUPATEN KENDAL NOMOR : 1 'T AHUN: 2007 SERI : ENO. : l PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR : 01 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUAATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOk 01 ...

... TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKA� PROTOKOLER DAN KEUANGAN Pl HPINAN DAN ANGGOTA DEWAt,a PERWAltlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL DENGAN RA�"'f TORAN YANG MAHA ESA BUPATI KENDAL, Menimbang a. ...

... �ah\l' J dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah ...

Hal. 1, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2007.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Kendal No. 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal

Mengubah :

PERDA Kab. Kendal No. 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal

Download :
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2007.pdf

Abstrak

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA dprd

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2007/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal

ABSTRAK:

bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler danKeuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 01 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan . Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal I perlu diadakan perubahan: bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 01 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2006;
Peraturan ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2007.
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2005 diubah
12 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2020

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 20. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 22. ...

... Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); ...

Hal. 5, File: PERDA_1_2020 Pertanggungjawaban APBD 2019.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 30. ...

Hal. 6, File: PERDA_1_2020 Pertanggungjawaban APBD 2019.pdf

... 1 BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 ...

Hal. 1, File: PERDA_1_2020 Pertanggungjawaban APBD 2019.pdf

Download :
PERDA_1_2020 Pertanggungjawaban APBD 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019

Penetapan Besaran UP, GU Persediaan dan TU pada SKPD Kabupaten Konawe Utara TA 2019

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... I n d o n e s ia T a h un 2 0 04 N o m or 1 2 6, t a m b a h an L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia N o m or 4 4 3 8 ); 4. ...

... U n d a n g - U n d a ng N o m or 23 T a h un 2 0 14 t e n t a ng P e m e r i n t a h an D a e r ah ( L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia T a h un 2 0 14 N o m or 2 4 4, T a m b a ...

... K a b u p a t en K o n a we U t a ra T a h un 2 0 09 N o m or 8 ); 9. ...

Hal. 2, File: PERBUP NO. 1 TAHUN 2019.pdf

... A S ET D A E R AH 70 D I N AS P E N D A P A T AN 71 B A D AN K E P E G A W A I AN D AN P E N G E M B A N G AN S U M B ER D A YA M A N U S IA 1 3 250,000,000.01 . f 4 3 ' TTT: _J 5 0.0 ^1 250,000,00 I 2 ...

... 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 01 1 275,000,000.00 0.0( ^ 1 250,000,00( ^ 1 62 500 n nn J U, J U U, 0 0 0 . 0C 1 244,700,00c •* 62 500 n nn 2 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 00 i 0.00 275,000,000 ' 61 175 n nn 2 7 5 , 0 ...

... j a n u a ri 2 0 19 B U P A TI K O N A WE U T A RA H. ...

Hal. 9, File: PERBUP NO. 1 TAHUN 2019.pdf

... U n d a n g - u n d a ng N o m or 17 T a h un 2 0 03 t e n t a ng K e u a n g an N e g a ra ( L e m b a r a n N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia T a h un 2 0 03 N o m or 4 7, T a m b a h an L e ...

... m b a r an N e g a ra N o m or 4 2 8 6 ); 2. ...

... U n d a n g - u n d a ng N o m or 1 T a h un 2 0 04 t e n t a ng P e r b e n d a h a r a an N e g a ra ( L e m b a r an N e g a ra R e p u b l ik I n d o n e s ia T a h un 2 0 04 N o m or 5, T a m b a ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 1 TAHUN 2019.pdf

Download :
PERBUP NO. 1 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

penetapan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 236

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran UP, GU Persediaan dan TU pada SKPD Kabupaten Konawe Utara TA 2019

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di linkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam mewujudkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penetapan besaran uang persediaan, ganti uang persediaan, dan tambah uang sebagaimana sebagaimana yang tertuang dalam keketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana teiah diubah beberapa kail terakhir dengan Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupadi; b. bahwa berdasarkari pertimbangan diatas, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penetapan besaran uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), Dan Tambah Uang (TU) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun anggaran 2019.
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; , . . , - . , 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 98). ^^t^ 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019; 11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2019.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENETAPAN, CARA PENGAJUAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
9 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.