Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,063 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2016

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2016

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 23. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita ...

Hal. 3, File: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016.pdf

... Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Negara ...

... Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 25. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 26. ...

Hal. 4, File: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016.pdf

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 4416 terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ( Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 12. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 14. ...

Hal. 2, File: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Download :
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 1 Tahun 2014

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tah'un 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ?.OOS Nomor 140. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 07 /PMK0.5/2008; Tentang PP.n1h:::ih:::in KP.rhrn atas PPmtnr:::in Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 8. i-eraturan Ivienteri K.euangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK ...

Hal. 2, File: Perbup No. 1 Tahun 2014.pdf

... Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tah'un 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ?.OOS Nomor 140. ...

Hal. 2, File: Perbup No. 1 Tahun 2014.pdf

... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana ...

... Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. ...

... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan ...

Hal. 1, File: Perbup No. 1 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1979

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan X Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero

BUMN Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 (2) Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1), dengan disertai hak substitusi, kepada Menteri Pertanian, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968 dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi. ...

... , SH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 3 ...

Hal. 4, File: PP NO 1 TH 1979.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 (5) Pengesahan atas pertanggungjawaban likwidatur tersebut pada ayat (3)dilakukan oleh Menteri Pertanian berdasarkan atas hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pengawasan ...

... 4 Tahun 1971, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972. Pasal 4 (1) Penyelesaian pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dikuasakan kepada Menteri Keuangan. (2) Menteri … ...

Hal. 3, File: PP NO 1 TH 1979.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN X MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) Presiden Republik ...

... Indonesia, Menimbang : bahwa Perusahaan Negara Perkebunan X yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968 sudah dapat memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. ...

Hal. 1, File: PP NO 1 TH 1979.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 12 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan X Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXXI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII

Mencabut :

PP No. 14 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan (Aneka Tanaman Negara)

Download :
PP NO 1 TH 1979.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2017

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor3969); 2. ...

... Undang-Undang Nomor5 Tahun 2014 tentang AparaturSipilNegara(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5887); 6. ...

Hal. 2, File: Perbup No 1 Tahun 2017 tentang UPTD Tanaman Pangan.pdf

... Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu Membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten ...

... Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor ...

... 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro ...

Hal. 1, File: Perbup No 1 Tahun 2017 tentang UPTD Tanaman Pangan.pdf

... BABIV KETENTUANPENUTUP Pasal42 Pada saat Peraturan Bupati inimulai berlaku: a. ...

... Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Pertanian Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur; b. ...

... Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Kabupaten ...

Hal. 16, File: Perbup No 1 Tahun 2017 tentang UPTD Tanaman Pangan.pdf

Download :
Perbup No 1 Tahun 2017 tentang UPTD Tanaman Pangan.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN - UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS - DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2017/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 Perda Kab. Tanjung Jabung Timur No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu Membentuk UPTD pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permentan No. 43/Permentan/OT.010/8/2016; Perda No. 6 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi: UPTD TPH; UPTD BBPT.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku: a. Perbup No. 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Benih Pertanian Terpadu Kab. Tanjung Jabung Timur; b. Perbup No. 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTB Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Kab. Tanjung Jabung Timur; c. Perbup Tanjung Jabung Timur No. 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan UPTD Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 hlm.; Lampiran I dan II 2 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH ...

Hal. 1, File: PERDA NO. 1 TAHUN 2020.pdf

... 2 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara ...

Hal. 2, File: PERDA NO. 1 TAHUN 2020.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 15. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 19. ...

Hal. 3, File: PERDA NO. 1 TAHUN 2020.pdf

Download :
PERDA NO. 1 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

RETRIBUSI

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

a. bah wa dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi, Pemerintah Ka bu paten Wakatobi menyediakan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dengan dipungut retribusi berdasarkan Pera tu ran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; b. bahwa dengan adanya perubahan penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peru bahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran·Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 5); 20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5); 21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten W akatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);
Perubahan Ketentuan Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 11

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020.
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
7

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2020

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang - Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah ...

... YANG MAHA ESA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2019 TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 1 TAHUN 2020 BUPATI ENDE PROVINS! ...

Hal. 1, File: Perda Ende Nomor 1 Tahun 2020.pdf

... Pasal 2 Cukup Jclas. Perna] 3 Cukup .Jelas. Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Cukup Jelas. r f>ENJELAS1\N AT1\S Pf~l{/\'l'UfV\N DJ\ERAH lNOMOR I TMIUN 2020 f lFJ,'l'AN , . ...

... Keuangan Republik Indonesia. ...

... Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. ...

Hal. 10, File: Perda Ende Nomor 1 Tahun 2020.pdf

... Dipindai dengan CamScanner NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINS! ...

... NUSA TENGGARA TIMUR 01/2020 LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 1 Diundangkan di Ende, pada tanggal 15 Oktober 2020 isEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,, / PENJELASAN . . . ~ [ BUPATI ...

... ~NDE/)/ w,~ Ditetapkan di Ende pada tanggal 15 Oktober 2020 Peraturan daerah i . 1 . · m mu ai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

Hal. 9, File: Perda Ende Nomor 1 Tahun 2020.pdf

Download :
Perda Ende Nomor 1 Tahun 2020.pdf

Abstrak

APbD-pertanggungjawaban

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2020/ No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; III. Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2020.
9 halaman; 2 halaman penjelasan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bireuen

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697); 3. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6178); 5. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor1540); 6. ...

Hal. 2, File: Perbup nomor 1 tahun 2021.pdf

... Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah ...

Hal. 1, File: Perbup nomor 1 tahun 2021.pdf

... d. pelayanan kesehatan ibu hamil; e. pelayanan kesehatan ibu bersalin; f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir; g. pelayanan kesehatan balita; h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; i. pelayanan ...

... Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan ...

... dengan Pelayanan Dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. ...

Hal. 5, File: Perbup nomor 1 tahun 2021.pdf

Download :
Perbup nomor 1 tahun 2021.pdf

Abstrak

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BIREUEN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2021/ No. 588

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bireuen

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan mewujudkan mutu pelayanan serta mewujudkan kesejahteraan perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal; b. bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar Dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bireuen;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 23 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, BAB III Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal, BAB IV Pembiayaan, BAB V Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, BAB VI Pembinaan dan Pengawasan, BAB VII Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2021.
23

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2011

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Purbalingga

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Republik Indonesia Nomor 3890); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa ...

Hal. 1, File: Perbup-Nomor-01-Tahun-2011.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. ...

Hal. 2, File: Perbup-Nomor-01-Tahun-2011.pdf

... Pasal 91 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... PURBALINGGA, Cap ttd HERU SUDJATMOKO Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 3 Januari 2011 SEKRETARIS DAERAH cap ttd S U B E N O BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ...

... 2011 NOMOR 01 ...

Hal. 36, File: Perbup-Nomor-01-Tahun-2011.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Purbalingga

Download :
Perbup-Nomor-01-Tahun-2011.pdf

Abstrak

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2011/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Purbalingga

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2010), serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Susunan Organisasi Bab III Tugas Pokok dan Fungsi Bab IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2011.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2008 dicabut.
36 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2010

Alokasi Dana Desa dan Alokasi Anggaran Kelurahan

APBD Dana Desa

Hasil pencarian pada file:

... Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 1 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 01 TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 2. ...

Hal. 1, File: Perda-Nomor-1-Tahun-2010_tentang_Alokasi_Dana_Desa_dan_Alokasi_Anggaran_Kelurahan.pdf

... Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 2 3. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 10. ...

Hal. 2, File: Perda-Nomor-1-Tahun-2010_tentang_Alokasi_Dana_Desa_dan_Alokasi_Anggaran_Kelurahan.pdf

... Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 3 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 12. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11); 13. ...

... Indonesia. ...

Hal. 3, File: Perda-Nomor-1-Tahun-2010_tentang_Alokasi_Dana_Desa_dan_Alokasi_Anggaran_Kelurahan.pdf

Abstrak

alokasi-dana-desa-anggaran-kelurahan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2010/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Alokasi Dana Desa dan Alokasi Anggaran Kelurahan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa dan Kelurahan dibutuhkan dana yang besar sehingga disamping dana yang bersumber dari kekayaan desa, pendapatan desa dan swadaya masyarakat diperlukan juga dana yang berasal dari Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa esensinya bahwa Pemerintah Kabupaten memberikan Pedoman dan Bimbingan pelaksanaan ADD, karena itu untuk memberikan pedoman bagi Desa/Kelurahan dalam pengelolaan ADD/AAK perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang ADD/AAK; c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah kabupaten Purbalingga tentang Alokasi Dana Desa dan Alokasi Anggaran Kelurahan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur tentang dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, serta bantuan keuangan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2010.
8 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung No. 1 Tahun 2015

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja ...

... Daerah (Lembaran Negara Renublik indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219), Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310): - . ...

Hal. 3, File: Perda KTT No 1 Tahun 2015.pdf

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (LemHaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): 9. - Undang-Undang ...

... Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan ...

... Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan ...

Hal. 2, File: Perda KTT No 1 Tahun 2015.pdf

... PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR : 1 TAHUN 2015 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah P Paha Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perih. ...

... Kabupaten Tana Tidung di Propinsi Kalimantan Tim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Non 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nur 4750), 2. ...

Hal. 1, File: Perda KTT No 1 Tahun 2015.pdf

Download :
Perda KTT No 1 Tahun 2015.pdf

Abstrak

APBD – PERTANGGUNGJAWABAN – PELAKSANAAN TA 2014

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2014.
UU No. 34 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 34 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2010; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2010; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perdakab Tana Tidung No. 3 Tahun 2008; Perdakab Tana Tidung No. 1 Tahun 2014; Perdakab Tana Tidung No. 3 Tahun 2014; Perbupkab Tana Tidung No. 1 Tahun 2014; Perbupkab Tana Tidung No. 17 Tahun 2014.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2014 dengan sistematika sebagai berikut. Pasal 1: Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan; Pasal 2: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tentang Laporan Realisasi Anggaran; Pasal 3: Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; Pasal 4: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b tentang Neraca; Pasal 5: Peratanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c tentang Laporan Arus Kas; Pasal 6: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum huruf d catatan atas laporan keuangan memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan; Pasal 7: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini; Pasal 8: Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Pasal 9: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 1979.