PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,012 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 8. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... 1 BUPATI KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 ...

... NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. ...

... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 ...

... Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. 3. ...

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERDA Kab. Kuantan Singingi No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020
Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... -2- 4. ...

... Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...

... Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741); 6. ...

... Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1575) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala ...

... Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2013 tentang Jabatan, Kelas ...

... Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1806), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... -23LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, GEOFISIKA NOMOR 1 TAHUN 2O2O TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BADAN DAN DAN NO KELAS JABATAN ...

... TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN 1 2 J 1 17 33.240.000 00 2 16 R 27.577.500 00 3 15 19.280.000 00 4 l4 t7.064.OOO 00 5 13 10.936.000 00 6 12 9.896.000 00 7 11 8.757.600 00 8 10 5.979.200 00 9 9 R 5 ...

... I Bp 2,ss 1.250,00 KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA REPUBLIK INDONESIA, Ttd DWIKORITA KARNAWATI Salinan ini sesuai dengan aslinya, iro Hukum dan Organisasi IATI ...

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan BMKG No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai
Mencabut :
  1. Perka BMKG No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2013 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika
  2. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2013 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2016
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bone Bolango

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); Memperhatikan ...

... : Peraturan Menteri Dalam . ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. ...

... Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 'Nomor 4269); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 .Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); ? ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara ...

... Republik Indonesia Nomor 3851); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 3. ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 2010
Pengelolaan Kantin Sekretariat Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 5. ...

... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. ...

... 7 (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan bersama-sama dengan instansi terkait. ...

... Pasal 24 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Pada tanggal 4 Januari 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, Cap/ttd SUTRISNO BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI E ...

... Pasal 15 (1) Setiap pemanfaatan resto dan halaman kantin dipungut biaya sewa. (2) Biaya sewa terdiri dari: a. resto sebesar Rp66.500,00 (enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) per m² per tahun; b. halaman ...

... sebesar Rp36.500,00 (tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) per m² per tahun; c. tenaga kebersihan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun dibagi jumlah pelaku usaha. ...

... Pasal 18 Setiap pelaku usaha wajib: a. menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan lingkungan serta fungsi fasilitas kantin; b. menyediakan jenis barang dagangan yang higienis; c ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

Lingkungan Hidup

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan ...

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573; 8. ...

... diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. ...

... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522); 12. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2); Dengan Persetujuan ...

... Tahun 2011 Nomor 2) diubah sebagai berikut: 1. ...

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011
Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2021
Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Protokoler

Hasil pencarian pada file:

... - 3 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396); 2. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib; 3. ...

... Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. ...

... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA. ...

... bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan ...

... Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun ...

... 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, ...

... - 1 - DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ------- PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK ...

... INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk menjaga dan melindungi martabat, kehormatan, citra, kredibilitas, marwah, dan integritas ...

... serta kehormatan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dilaksanakan melalui suatu penegakan Tata Tertib dan Kode Etik; b. bahwa Badan Kehormatan dalam menjalankan tugas dan wewenang ...

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan DPD Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan
Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2014
Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... M A ESA KEPALA B DAN STANDARDISASI N SIONAL, bahwa tuk melaksanakan ke ntuan Pasal 3 ayat (2) 10 Peraturan Presi en Nomor 100 Tahun 2013 te tang Tunjangan Kinerja Pegawal di Lingkungan Badan Standardisasi ...

... Un ang-Undang Nomor 8 Pok k-Pokok blik Indonesia Tahun 1974 tentang (Lembaran Negara 1974 Nomor 55, bahan Lembaran Neg ra Republik Indonesia telah diubah dengan Un ang-Undang Nomor 43 ahun 1999 (Lembaran ...

... Neg ra Republik Indonesia ahun 1999 Nomor 169, Ta bahan Lembaran Neg ra Republik Indonesia No or 3890); 2.Peraturan .... ...

... BSN) BADA STANDARDISASI NASIO L 2 2. Per turan Pemerintah No or 53 Tahun 2010 g Disiplin Pegawai egen Sipil (lembaran Tahun 2010 N mor 74, Tambahan le aran Negara Nomor 51 5); 3. ...

... kali diubah tera If dengan Peraturan Pre iden Nomor 3 Tahun 20 3; 7. ...

... Ne a dan Reformasi Bir asi Nomor 20 Tahun tentang Road Map Re ormasi Birokrasi 2010Per turan Menteri Negara P Neg a dan Reformasi Bir ndayagunaan Aparatuf asi Nomor 63 Tahun 20 II tentang Pedoman Pen taan ...

... - BSN) BADAN STANDARDISASI NASIO AL 18 lAMPIRhN I PERATU~ KEPALA BADAN ST} NDARDISASI NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2014 TANGG f.L : 2 Januari 2014 SURATTUGAS No. . ....................... . ...

... is ................................................................... . pada hari .............• tangga / buJan/tahun. di ....................... . pemikian Surat Tugas ini ! ...

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan BSN No. 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
Diubah dengan :
  1. Perka BSN No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
Mencabut :
  1. Perka BSN No. 14 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional Tahun Anggaran 2013
  2. Perka BSN No. 10 Tahun 2013 tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2020
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2020

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 18. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 19. ...

... tentang Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 25. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 30 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 31. ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2020
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

Hak Asasi Manusia

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114., Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah ...

... Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2OO8 teniang PeRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 11. ...

... Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten lombok Utara Tahun 2016 Nomor 2, t ...

... BUPATI LOMBOK UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 1O ayat (21 dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten tombok Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender ...

... , maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten lombok Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengaru sutamaan Gender; 1. 2. 3. 4. 5. 6. ...

... Republik Indonesia Nomor 4419); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Lampiran : Peraturan Bupati l.ombok Utara Nomor :1Tahun2020 Tanggal ; 2Q Jaruai' 2o2o Tempat : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pengarusutamaan Gender. ...

... Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Intograsl Gendor Dalam RenJa OPD STRUKTUR RENJA OPD LANGKAH INTEGRASI GENDER GAP (LANGKAH 1-9) Program/Kegiatan OPD Urusan Pemerintahan ...

... mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator serta kerangka kerja logis sejak dari input, kegiatan, keluaran, hasil dan dam Indikator kine{a (Langkah 9) l,okasi Lokasi dari kegiatan untuk tahun ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2021
Penanggulangan Kemiskinan

Perekonomian

Hasil pencarian pada file:

... - 2 - 3. ...

... beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. ...

... Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341); 9. Peraturan Menteri … ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576); ...

... BAB I KENTENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana. 2. ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. ...

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan