PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,027 detik
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
... . -··--~· Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor · · 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); · 3. ...
... Pusat dan Peme~intahan Daerah (Lembaran Negara· Republik indonesia Tahun 2004 · Nomor -126; Tambahan Lembaran Negan;1 Republik Indonesia Nomor 4'4'S6); 1. Undang-Undang Nornor 7 Ort. ...
... Republik Indonesia Nomor 1092); 2. ...
... Peraturan Perundang-undanqan (Lembaran · Neg~ua Republik · Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara · Republik Indonesia Nomor 5234); 5. ...
... Republik Indonesia Tahun . 2005 Nomor 1sa; ramoanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 6. · Peraturan · Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian . ...
... Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'tahun · .2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. ...
... BABV KETENTUANPENUTUP · Pasal 5 (1) Peraturan Bupati ini berlaku 1 (satu) tahun, yaitu Tahun Anggaran 2014. (2) Semua pengangkatari Dokter, Perawat dan Bidan PD (Pegawai Tidak Tetap) Daerah yang telah ...
... KETENTUAN PERALIHAN Pasal4 melaksanakan kewenangan sebagaimana dirnaksud pada Pasal 2 ayat (2) peraturan ini, Bupati Simalungun dapat menarik kembali kewenangan terse but. (2) Laporan · tertulis sebagaimana ...
... Kesehatan Kabupaten Simalungun selama Tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi. -----· .,,, ___ ...
Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO
... Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Pemerintah ...
... Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun ...
... Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/ ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor. 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan " Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 18 Tahun- 2004 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 5. ...
... Memperhatikan : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/MDAG/PER/Z/ 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi ...
... Untuk Sektor Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/ 15/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha ...
... Ketahanan Pangan; Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Nomor 1327SR.130/B.5/12/2013, Hal Penyampaian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2012 ...
- Download :
- Pergub PB Tahun 2014 Nomor 1.pdf
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji
... beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Unda 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia ...
... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang P (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No or 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 406); 5. ...
... Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pe Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206); Menetapkr ...
... 1 SALINAN BUPATI GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GROBOGAN ...
... Indonesia Tahun 1945; b. bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan fasilitasi pengembangan Pesantren di Kabupaten Grobogan di bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat guna mendukung dan memperkuat ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; ...
... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENT ANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN sangat dalam I. ...
... Kabupa en Grobogan yang merupakan salah satu pelopor pesantr n di Indonesia, telah mewarnai semangat beragama dan be egara engedepankan keluhuran akhlak melalui para santrinya yang t rsebar h pelosok ...
... Maka bukan tidak mungkin dengan adanya pe antren esantren sebagai salah satu bentuk perwujudan pendidikan kea amaan yang te ah ada sejak lama di Indonesia merupakan bentuk ikhtiar par ulama untuk erperan ...
- Download :
- Perda Grbg 1_2023.pdf
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pajak dan Retribusi Daerah
... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 13. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. ...
... Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. ...
... Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 5. ...
... Republik Indonesia Nomor 4593); 15. ...
... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 16. ...
... Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2); 18. ...
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang ...
... Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Lewat Dana APBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...
... Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4); 32. ...
... Daerah adalah Kota Pontianak. 2. ...
... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...
... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 28. ...
... Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan ...
APBD
... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577): Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun ...
... 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang ...
... 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614): Peraturan Menteri ...
... Indonesia Nomor 4090): Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138): ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139): Peraturan Pemerintah ...
... Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... 2 10. 11. 12. 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048): Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah ...
... Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2063 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 6. ...
... Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), 8. ...
- Download :
- Perda-No.-1_2009.pdf
Pajak dan Retribusi Daerah
... BUPATI PELALAWAN PROVINSI RIAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 1 TAHUN 2 0 2 2 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2 0 1 6 TENTANG RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN ...
... Pasal 18 ayat (6 ) U ndang-U ndang D asar Negara Republik Indonesia T ahun 1945; 2. ...
... 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah, Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2. ...
... 26, T am bahan L em baran N egara Republik Indonesia Nomor 6628); D engan Persetujuan Bersam a DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN dan BUPATI PELALAWAN MEMUTUSKAN : M enetapkan : PERATURAN ...
... DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2 0 1 6 TENTANG RETRIBUSI DAERAH. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran ...
... 25 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2 0 1 6 TENTANG RETRIBUSI DAERAH I. ...
... PENJELASAN UMUM D engan d isa h k an n y a U ndang-U ndang Nomor 11 T ahun 2020 tentang Cipta kerja p a d a tanggal 2 November 2020, m em baw a d am pak p eru b ah an yang san g at m endasar. ...
... PENJELASAN UMUM Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja pada tanggal 2 November 2020, membawa dampak perubahan yang sangat mendasar. ...
-
PERDA Kab. Pelalawan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah
- Download :
- Perda No 1 Tahun 2022 Tentang PBG.pdf
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri ...
... Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 2. ...
... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan & Kinerja Instansi Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 16 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); ...
... BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PAGU INDIKATIF KECAMATAN DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN KABUPATEN ...
... Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Jo. pasal 5 ayat pasal 50 ayat (1) ayat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka dipandang perlu disusun Pagu Indikatif Kecamatan ...
... Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961); 2. ...
- Download :
- Perbup Halsel Nomor 1 Tahun 2017.pdf
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran ...
... Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 8. ...
... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. ...
... 4 Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... Ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Januari 2018 BUPATI BANTUL, ttd. ...
... RIYANTONO BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 01 ...
-
PERBUP Kab. Bantul No. 1 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pajak dan Retribusi Daerah
... Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283); 6. ...
... Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/ 11/ 2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719); 7. ...
... Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812); ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingakat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Tahun · 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang wajib dan pembebasan untuk ditera dan/ atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat ukur, tera, timbangan dan perlengkapannya mengatur tentang alat ...
... Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Pelaksanaan metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan merupakan urusan konkuren pemerintah daerah kabupaten/kota. ...
... UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 1 TAHUN 2021 TENT ANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG 10 ...
- Download :
- Perda Karangasem No. 1 Tahun 2021.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan