Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,018 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 1 Tahun 2011

PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TA 2011

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... • Mauaplwl /""'\ 2 S. Undang-Undaog Nomor 36 Tahun 2009 lmlllDg Kcsc:haJan (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambabao 1.,embaral\ Negara .R.epublik Indonesia Nomor 5063); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tllhun 2003 tentang PeogamaJlBll Rokok bagi Peroerintab ; 7. J>endur.ul Pemerinbh Ncmor 51 Tahun 2005 lentllng Pmgdolaan Keuangan D8e! ...

... m (Lcm'kian Negi.n Republik 1'1'brsi• Talmo 200S Nomor 140, TarnbB• IaubBrao Negara Republik Jndoresia Nomor 4578}; 8. Peratumn Mc:nteri Da1am Ncgeri Nomor .37 Tahon 20! ...

Hal. 2, File: PERBUP_01_2011.pdf

... Undmlg-Undang Nomor 5 Talnm 1984 tcDlang Pi:rindu.mian (Lembaran Negara .R.epublik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tarobabso Lcmlwan Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 2. ...

... Undimg-Undang Nomor 11 Talum 1995 tentang Cukai (Lelllbarao Negara Republik Indonesia Tslnm 1995 Nomot 76, Tambaban Lembaran Negara Republik Jndnnrsia Nomor 3613) lll'hagairnena tclah cliubml dengan Ulldsnl-Undang ...

... dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 1£D1aDg Pemm111ahan Daemh (Lembunm Negara Republik Indonesia. Tahun 2008 N01DIJI' 59, Tambahao T.embaran Negara Republik lndooesi~ Nomor 4844); 4. ...

Hal. 1, File: PERBUP_01_2011.pdf

... Penberanlasml bar.mg kena cukai illc&al, (2) Bupati bethmggungjawab unttilc menggerakkan, mendorong dan melabanakan lcefJiatan l'<'begaimen• dimabud pada ayat (l }. ...

... ltS pelaksanaan legiatm sebagaimana dimaksud dalam Pasal S, setiap 6 bulan kepadaGubemur. (2) Laporan Pelabanam Kegiatan ,iebapimana dimab,id pada ayat (I) disUSIIII denpn menggunakan format Sfflls,iimana ...

... UDtuk semmer kcdua pa)iflg lambauanggal IO Desember. (2) Dalam hal tansgal 10 jalllh pada bari libur, betas akhir penyampai1111 lnponm scbogaimam~ climabud aya1 (I} dilaksaoakau pada hari ketj11 scbelWDBya ...

Hal. 3, File: PERBUP_01_2011.pdf

Download :
PERBUP_01_2011.pdf

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD 01/2011

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TA 2011

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 106 Tahun 2010 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2011, untuk mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo dipandang perlu menetapkan Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Bupati Situbondo.
1. UU Nomor 5 Tahun 1984; 2. UU Nomor 11 Tahun 1995; 3. UU Nomor 32 Tahun 2004; 4. UU Nomor 32 Tahun 2009; 5. UU Nomor 36 Tahun 2009; 6. PP Nomor 19 Tahun 2003; 7. PP Nomor 58 Tahun 2005; 8. Permendagri Nomor 37 Tahun 2010; 9. Permenkeu Nomor 84/PMK.07/2008; 10. Pergup Nomor 106 Tahun 2010.
Pemerimah Kabupaten Situbondo mendapatkan bagian dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp. 8.586.923.073.00 (delapan milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah) yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situboodo Tahun Anggaran 2011.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2011.
4 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 1 Tahun 2003

Pajak Parkir

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 2 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530); 10. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 12. ...

Hal. 2, File: Perda_Kab_Bangka_2003_01.pdf

... Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); ...

... Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 ); 3. ...

... Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana diubah dengan Undang ...

Hal. 1, File: Perda_Kab_Bangka_2003_01.pdf

... 13 BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Hal- hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya. ...

... Pasal 34 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... 2003 NOMOR 4 SERI A ...

Hal. 13, File: Perda_Kab_Bangka_2003_01.pdf

Download :
Perda_Kab_Bangka_2003_01.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 1 Tahun 2016

Perubahan atas Perda No 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 2 6. undang-undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); ...

... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor ...

Hal. 2, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016-PERUBAHAN ATAS PERADURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.pdf

... Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2OL2 tentang Retribusi Jasa Usaha; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor ...

... 9, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara ...

... ); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2ALL kntang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S%al; ...

Hal. 1, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016-PERUBAHAN ATAS PERADURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.pdf

... I"AIVIPIRAI.I IV PER/TTURAIV DAERA}I KABUPAfEN PAMEKASANI NOMOR l TAH{.]N 20T6 TEI{TAI.IG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 14 TAHUN 2AT2 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA STRI'ICIT'R ...

... DAIS BESARIVYA TARIF ATTRIBT'SI TEMPAT REKRIII$ DAIV OI.ATIRAGA no JEI|F PETAYAITAIT TARIF SilCD YAITG UEffiB[DATq L Fenglnnaan Tempat Rekreasi : 1. analr-anak 2. dewasa &. ru. 1.Ooo,0o/sekali masuk 2 ...

... WIB s/d pulol 12.00 WIB 2l pukurl 13.OOWIB s/dpulorl 17.00WIB 3) pukul 19.00 WIB s/d pulail 22.00 WIB b. untukpertmdingan: l) pukul O7.OO WIB s/d puld 17.OO WIB 2l pukul 19.OO WIB s/d pulnrl22.OO WIB 2. ...

Hal. 4, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016-PERUBAHAN ATAS PERADURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.pdf

Abstrak

Retribusi jasa usaha

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD No 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Perda No 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat herkaitan dengan operasionalisasi Stadion Sport Centre yang berlokasi di Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan, perlu didukung dengan pemhiayaan yang memadai; b. bahwa diperlukan adanya penambahan objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha berupa Stadion Sport Centre; C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dimaksud Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negaraj Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tabun 2013 Nomor 4); 12. Peraturan Daerab Kabupaten Parnekasan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 13 Seri C);
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah sebagai berikut: 1. Di antara nomor urut 23 dan nomor urut 24 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) nomor urut yakni nomor urut 23a yang 2. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3) diubah 3. Ketentuan dalam Lampiran IV tentang Struktur dan Besamya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diubah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2016.
Perda No 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
7 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mempawah Nomor 1 Tahun 2019

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana ...

... telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, perlu melakukan Pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi ...

... Pasal 2 Cukup jelas. ...

Hal. 4, File: Perda No 1 Tahun 2019.pdf

... Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, perlu melakukan Pencabutan ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); ...

Hal. 1, File: Perda No 1 Tahun 2019.pdf

... Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5566); 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telaab diubab dengan Peraturan Menteri ...

Hal. 2, File: Perda No 1 Tahun 2019.pdf

Download :
Perda No 1 Tahun 2019.pdf

Abstrak

RETRIBUSI-perizinan

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/NO.1, LL Kab. Mempawah : 4 HAL

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, perlu melakukan Pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Peraturan daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
3 hal dan 1 hal lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2005

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 15. ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); ...

... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 22 Tahun 2001 tentang Produk – produk Hukum Daerah; 20. ...

Hal. 3, File: Perda Kolaka No.01 Tahun 2005.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara nomor 4024); 11. ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 3 4 ...

Hal. 2, File: Perda Kolaka No.01 Tahun 2005.pdf

... LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR : 1 TAHUN 2005 SERI: D NOMOR : 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR : 1 TAHUN 2005 T E N T A N G POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT ...

... Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. ...

... 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); 2 1 ...

Hal. 1, File: Perda Kolaka No.01 Tahun 2005.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kolaka No. 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Download :
Perda Kolaka No.01 Tahun 2005.pdf

Abstrak

KEUANGAN DAERAH

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2005/NO. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan semangat Otonomi Daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka perlu adanya Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); 5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4353); 6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara nomor 4024); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pengawasan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI 4416); 17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI 4330); 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 22 Tahun 2001 tentang Produk – produk Hukum Daerah; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Pelayanan Produk Hukum Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;
Dalam peraturan ini diatur tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai kekuasaan pengeloaan keuangan daerah; penyusunan dan penetapan APBD; pelaksanaan APBD; pengelolaan uang daerah; pengelolaan piutang dan utang daerah; pengelolaan investasi daerah; pengelolaan barang milik daerah; penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD; pembinaan dan pengawasan; penyelesaian kerugian daerah; pengelolaan keuangan badan layanan umum;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2005.
83

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2014

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). 7 Peraturan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 12. ...

Hal. 2, File: Peraturan Bupati Sorong Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong.pdf

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907). 2. ...

... Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... terkahir dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). 5. ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati Sorong Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong.pdf

... Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. (2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKP. ...

... Pasal 60 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... SOLOSSA BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2014 NOMOR 1 Ditetapkan di Sorong pada tanggal 10 Januari 2014 BUPATI ...

Hal. 13, File: Peraturan Bupati Sorong Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2014 NOMOR 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu diatur ketentuan mengenai SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dengan Peraturan Bupati.
UU Nomor 12 Tahun 1969; UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 60 Tahun 2008; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 23 Tahun 2007; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; dan Perda Kab. Sorong Nomor 29 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2014.
-
-
13 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 1 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Berupa Uang Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Banjar

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkriditan Rakyat Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor ); 16. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 17. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4916); 18. ...

Hal. 3, File: PERDA nomor 1 tahun 2016 ttg PD.BPR.pdf

... kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang ...

... Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. ...

Hal. 2, File: PERDA nomor 1 tahun 2016 ttg PD.BPR.pdf

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang ...

... – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang– Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

Hal. 1, File: PERDA nomor 1 tahun 2016 ttg PD.BPR.pdf

Download :
PERDA nomor 1 tahun 2016 ttg PD.BPR.pdf

Abstrak

Bumd - penanaman modal dan investasi

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal Berupa Uang Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Banjar

ABSTRAK:

Dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah, produksi masyarakat perdesaan, usaha mikro kecil menengah dan koperasi terhadap layanan perbankan serta perolehan Pendapatan Asli Daerah, perlu adanya penguatan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat se-Kabupaten Banjar melalui penambahan penyertaan modal daerah. Penambahan penyertaan modal yang diserahkan kepada PD BPR Sungai Tabuk, Martapura, Astambul dan Simpang Empat bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penambahan PAD.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 1 Tahun 2008; Permendagri No. 22 Tahun 2006; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Permendagri No. 52 Tahun 2015; Peraturan BI No. 8/18/PBI/2006; Peraturan OJK No. 20/POJK.03/2014; Perda Prov. Kalsel No. 5 Tahun 2014; Perda Kab. Banjar No. 20 Tahun 2006; Perda Kab. Banjar No. 7 Tahun 2012.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Berupa Uang Pada PD BPR Se-Kabupaten Banjar, dengan isi singkat sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan; 3. Penyertaan Modal; 4. Pengawasan; 5. Pembagian Hasil Usaha; 6. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2016.
12 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 1 Tahun 2015

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Hasil pencarian pada file:

... -2- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); ...

Hal. 2, File: PERDA-NO-1-TH-2015-ttg-Jamkrida.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 3. ...

... Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ...

Hal. 1, File: PERDA-NO-1-TH-2015-ttg-Jamkrida.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18. ...

Hal. 3, File: PERDA-NO-1-TH-2015-ttg-Jamkrida.pdf

Download :
PERDA-NO-1-TH-2015-ttg-Jamkrida.pdf

Abstrak

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.1, TLD NO.1, LL KAB. BENGKAYANG: 9 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat

ABSTRAK:

Dalam rangka memenuhi ketentuan persyaratan modal dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Bengkayang perlu melakukan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.5 Tahun 1962, UU No.10 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2007, UU No.40 Tahun 2007, UU No.20 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.71 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.1 Tahun 2014, Perda No.11 Tahun 2007, Perda No.13 Tahun 2011, Perda No.1 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyertaa Modal, Pelaksanaan Penyertaan Modal, Pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal, Pengelolaan Anggaran Penyertaan Modal, Pertanggungjawaban, Pembagian Deviden, Pengawasan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2015.
7 Halaman dan Penjelasan sebanyak 2 (dua) halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2020

Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila

Kesehatan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Hasil pencarian pada file:

... Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa ...

Hal. 1, File: Perda Barut No 1 Tahun 2020 ttg Penanggulangan Prostitusi.pdf

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 1 l. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan ...

Hal. 2, File: Perda Barut No 1 Tahun 2020 ttg Penanggulangan Prostitusi.pdf

... BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Dttetapka 1 di Muara Teweh pada tanggal 19 y,bruQ,, 2020 - \ ' Diundangkan dr Muara Teweh pada tanggal \9 r.1.\,r\,Ootri 2020 ---.-.! ...

... . � l ·e LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARJ'l'Q UTARA, PROVINS! KALIMANTAN TENGAH: 01,03/2020 Sallnan Scsuat flrn�an Asllnya Kr.PALA U/\UI. ...

Hal. 7, File: Perda Barut No 1 Tahun 2020 ttg Penanggulangan Prostitusi.pdf

Download :
Perda Barut No 1 Tahun 2020 ttg Penanggulangan Prostitusi.pdf

Abstrak

keluarga-kesehatan

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila

ABSTRAK:

bahwa prostitusi dan perbuatan asusila merupakan suatu pe rbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, adat istiadat , kesusilaan dan hukum serta berdampak negatif terhadap kesehatan, sendi -sendi kehidupan keluarga, masyarakat berbangsa dan bernegara, juga merendahk an harkat dan martabat manusia. Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat perlu upaya penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila
Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012;
Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum dalam upaya penanggulangan berbagai bentuk prostitusi dan perbuatan asusila yang mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat dan sebagai upaya merubah sikap mental yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020.
11 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 1 Tahun 2014

Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Guru Taman Pendidikan Al-Quran/Taman Pengajian Al-Quran, Guru Abdi Madrasah, Imam Masjid, Pegawai Syara Dan Pemangku Adat Di Kota Gorontalo

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pendidikan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Irdonesia Tahun 2004 Nomor 125, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa ...

... kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 33 Tahun ...

... Republik Indonesia Ncmor 4594), — Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Buta Baca Tulis Al-Ouran bagi siswa yang beragama Islam (Lembaran Daerah Kota Gorontalo tahun 2005 Nomor 22 ...

Hal. 2, File: Perwako No. 01 th 2014 ttg Juknis Pemberian Jasa Guru TPA, Guru Abdi Madrasah, Imam Masjid, Pegawai Syara & Pemangku Adat di Kota Gto.pdf

... 2 N WALIKOTA GORONTALO PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR : 1 / 23 / T y2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN JASA GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-OURAN/TAMAN PENGAJIAN AL-9URAN, GURU ABDI MADRASAH, IMAM ...

... Undang - Undang Ncmor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), ...

Hal. 1, File: Perwako No. 01 th 2014 ttg Juknis Pemberian Jasa Guru TPA, Guru Abdi Madrasah, Imam Masjid, Pegawai Syara & Pemangku Adat di Kota Gto.pdf

... BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. Ditetapkan di Gorontalo | pada tanggal, 2 Januari 209j 1 Pj. ...

... M.Sc, M.Pd NIP. 19570324 197703 1 003 PEMBINA UTAMA MADYA BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 1 ...

Hal. 6, File: Perwako No. 01 th 2014 ttg Juknis Pemberian Jasa Guru TPA, Guru Abdi Madrasah, Imam Masjid, Pegawai Syara & Pemangku Adat di Kota Gto.pdf

Abstrak

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN JASA GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN/TAMAN PENGAJIAN AL-QURAN, GURU ABDI MADRASAH, IMAM MASJID, PEGAWAI SYARA DAN PEMANGKU ADAT DI KOTA GORONTALO

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2014/NO.1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Guru Taman Pendidikan Al-Quran/Taman Pengajian Al-Quran, Guru Abdi Madrasah, Imam Masjid, Pegawai Syara Dan Pemangku Adat Di Kota Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk memotivasi Guru Ngaji, Guru Abdi Madrasah, Imam Masjid, Pegawai Syara dan Perangkat Adat dalam rangka pemberantasan buta baca tulis Al-Qur'an bagi masyarakat yang beragama Islam di Kota Gorontalo dan Pemantapan nilai-nilai religius dan pelestarian budaya Adat Istiadat melalui pemberian jasa.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; Perda Kota Gorontalo No. 22 Tahun 2005; Perda Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2013.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Guru Taman Pendidikan Al-Quran/Taman Pengajian Al-Quran, Guru Abdi Madrasah, Imam Masjid, Pegawai Syara Dan Pemangku Adat di Kota Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang tugas dan fungsi, pemberian jasa, hak dan kewajiban, persyaratan tata cara penetapan penerima uang jasa, monitoring dan evaluasi,.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT