Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,082 detik

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1993

Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Hukum Acara dan Peradilan

Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 5 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...

... Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Pebruari 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Pebruari 1993 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. ...

... MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 10 ...

Hal. 5, File: UU Nomor 1 Tahun 1993.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...

... Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, perlu dibentuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di setiap ibukota ...

... 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang dipandang terlalu luas; d. bahwa dalam rangka mengupayakan pemerataan kesempatan untuk memperoleh ...

Hal. 1, File: UU Nomor 1 Tahun 1993.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pembentukan ...

... Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (lembaran Negara Tahun 1985 Nomor, 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316); 4. ...

... Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344); 5. ...

Hal. 2, File: UU Nomor 1 Tahun 1993.pdf

Download :
UU Nomor 1 Tahun 1993.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2010

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomoor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 13. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor ...

Hal. 3, File: Perda Morowali No. 1 Tahun 2010.pdf

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40); ...

Hal. 1, File: Perda Morowali No. 1 Tahun 2010.pdf

... 2 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 11. ...

... Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah ...

Hal. 2, File: Perda Morowali No. 1 Tahun 2010.pdf

Download :
Perda Morowali No. 1 Tahun 2010.pdf

Abstrak

LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH-organisasi

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2010/No.01, TLD No. 0142

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan d UU No. 16 Tahun 2006, serta PP No. 41 Tahun 2007 , maka untuk meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, perlu membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Morowali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Morowali;
UU No, 6 Tahun 1967; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 16 Tahun 2006; PP No. 16 Tahun 2006; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002 ; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kabupaten Morowali No. 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Morowali No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Morowali No. 5 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentangOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Morowali dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan; badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten morowali; balai penyuluhan kecamatan; eselonisasi jabatan; badan penanggulangan bencana daerah kabupaten morowali; eselonisasi jabatan; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; kepegawaian; ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2010.
12 Halaman, Penjelasan: 3 Hlm, Lampiran: 2Hlm.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013

Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8 ...

Hal. 2, File: Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013.pdf

... Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 ...

... berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. ...

... Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 4. ...

Hal. 3, File: Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013.pdf

... Pasal 31 (1) Apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan massa kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengubah rute perjalanan ...

... BAB VI LARANGAN KAMPANYE Pasal 32 (1) Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan ...

... bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta ...

Hal. 15, File: Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Diubah dengan :

Peraturan KPU No. 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mencabut :

Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download :
Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2004

PAJAK-PAJAK DAERAH

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 2 Mengingat : 1. ...

... ( Tahun 1957 Nomor 77 -undang Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643 2. ...

... undang ( Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646 3. ...

Hal. 2, File: Perda Kota Tjp No.1 Tahun 2004.pdf

... 5 Rancangan Keputusan Presiden ( Negara Tahun 1999 Nomor 70 17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 18.Keputusan Menteri Dalam Negeri ...

... Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah; 19.Keputusan Menteri Dalam Negari Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan ...

... Daerah adalah Kota Tanjungpinang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang . ...

Hal. 5, File: Perda Kota Tjp No.1 Tahun 2004.pdf

... Nomor 4112 12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian ( Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174 13.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang ...

... Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Tahun 2001 Nomor 118 ...

... 15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangk at Daerah Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 16.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik ...

Hal. 4, File: Perda Kota Tjp No.1 Tahun 2004.pdf

Download :
Perda Kota Tjp No.1 Tahun 2004.pdf

Abstrak

PAJAK-PAJAK DAERAH

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2004 NOMOR 1 SERI B NOMOR 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK-PAJAK DAERAH

ABSTRAK:

Dengan berlakunya Undang -undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang, sebagai Kota Otonom dapat mengembangkan segala potensi yang ada diantaranya Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Untuk meningkatkan kemampuan Kota Tanjungpinang dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Otonomi Daerah, diperlukan ketentuan-ketentuan sebagai pedoman pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah.
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 9 Tahun 1990; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2001; PP No. 27 Tahun 1980; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 8 2003; Keppres No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepmendagri No. 173 Tahun 1997; Kepmendagri No. 43 Tahun 1999.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak-Pajak Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2004.
43 hlm.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 1 Tahun 2016

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2016

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. ...

Hal. 1, File: Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2016 - APBA.pdf

... --2 -- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 18. Peraturan ... ~ ...

Hal. 2, File: Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2016 - APBA.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan ...

... dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 20. ...

Hal. 3, File: Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2016 - APBA.pdf

Download :
Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2016 - APBA.pdf

Abstrak

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA Daerah

2016

Qanun NO. 1, LD.2016/No.1

Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2016

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 235 ayat (6) huruf d UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerntahan Aceh, Gubernur Aceh telah menyempurnakan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-832 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016. Penyempurnaan perlu dilakukan agar Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum Qanun ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.24 Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 1997; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 32 Tahun 2012; Permendagri No. 52 Tahun 2015; Qanun Provinsi NAD No. 1 Tahun 2005; Qanun Aceh No. 1 Tahun 2008; Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008.
Dalam Qanun ini diatur tentang Pendapatan sebesar Rp12.551.166.051.800,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp12.874.631.946.619,00.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
-
-
240 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2006

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIMALUNGUN, Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik ...

... 1092 ); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan ...

Hal. 7, File: perda simalungun no. 1 thn 2006.pdf

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIMALUNGUN, Menimbang : s. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik ...

... 1092 ); 2. ...

Hal. 9, File: perda simalungun no. 1 thn 2006.pdf

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIMALUNGUN, Menimbang : a. bahwa dengan beriakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik ...

... 1092 ); 2. ...

Hal. 17, File: perda simalungun no. 1 thn 2006.pdf

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan :

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun

Download :
perda simalungun no. 1 thn 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2022

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

Abstrak

pengelolaan keuangan - daerah

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2022/ NO. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

Untuk menciptakan suatu tata kelola keuangan daerah yang sesuai dengan reformasi untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa secara finansial dan dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, yang berorientasi pada pelayanan umum, perlu adanya kebijaksanaan keuangan daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pengelolaan Keuangan Daerah; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pelaksanaan dan Penatausahaan; Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Kekayaan Daerah dan Utang Daerah; Badan Layanan Umum Daerah; Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah; Informasi Keuangan Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2008
72 Hlmn. Penjelasan 24 Hlmn.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2018

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2018

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6715); Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun ...

... Anggaran 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 ...

... Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal ...

Hal. 3, File: PERBUB PasangKayu No. 1 Tahun 2018.pdf

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang ...

... dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 2, File: PERBUB PasangKayu No. 1 Tahun 2018.pdf

... dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa ...

... Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi ...

... Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 2. ...

Hal. 1, File: PERBUB PasangKayu No. 1 Tahun 2018.pdf

Download :
PERBUB PasangKayu No. 1 Tahun 2018.pdf

Abstrak

DANA-DESA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, TLD No 1 Kab Pasangkayu 2016 17 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang ersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pasangkayu
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-undang 23 Tahun 2014
• Peraturan ini berisi tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Pasangkayu

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
17

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Pemuda dan Olah Raga

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa ...

Hal. 2, File: Perda_1_2021 RZ.pdf

... SALINAN BUPATI SAMBAS PRO VINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMBAS, Menimbang : a ...

... jasmaniah, rohaniah, clan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis termasuk penyelenggaraan keolahragaan di daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik ...

... Indonesia 1945; b. bahwa penyelenggaraan keolahragaan daerah di Kabupaten Sambas perlu dilakukan untuk menjamin pemerataan dan peningkatan akses terhadap olahraga, sehingga diharapkan terjadi peningkatan ...

Hal. 1, File: Perda_1_2021 RZ.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN I. ...

... mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ...

... Hal ini salah satu yang mendasari dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. ...

Hal. 34, File: Perda_1_2021 RZ.pdf

Download :
Perda_1_2021 RZ.pdf

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2021/NO.1 LL Kab. Sambas : 54 Hal

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

ABSTRAK:

Bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera dan demokratis termasuk penyelenggaraan keolahragaan di daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Dasar hukum Perda ini adalah: Pasal 16 ayat (6) UUD 1945, UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 23 Tahun 2014.
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Hak dan Kewajiban; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga; Pengelolaan Cabang Olahraga Prestasi; Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga; Penyelenggaraan Kejuaraan dan Festival Olahraga; Tenaga Keolahragaan; Kelembagaan; Penghargaan Atlet, Pelatih dan Official Berprestasi; Partisipasi, Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan; Pembangunan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga; Penggunaan Prasarana dan Sarana Olahraga Milik Daerah; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan; Koordinasi dan Kerja Sama; Partisipasi Pelaku Usaha; Sistem Informasi Keolahragaan; Pengawasan; Sumber dan Alokasi Pendanaan; Larangan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
33 Halaman dan 21 Halaman Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 1 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan ...

... Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298) 13. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 14. ...

Hal. 3, File: PERDA NO 1 2016 - Retribusi Pelayanan Pasar.pdf

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ...

Hal. 2, File: PERDA NO 1 2016 - Retribusi Pelayanan Pasar.pdf

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran ...

... Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); ...

Hal. 1, File: PERDA NO 1 2016 - Retribusi Pelayanan Pasar.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kota Banjarmasin No. 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Download :
PERDA NO 1 2016 - Retribusi Pelayanan Pasar.pdf

Abstrak

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

ABSTRAK:

Dalam rangka pemungutan terhadap retribusi pelayanan pasar di Kota Banjarmasin, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Berdasarkan pertimbangan atas perkembangan situasi dan kondisi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan, perlu untuk melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, yaitu sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, yaitu menghilangkan pengertian tentang pemindahan hak, Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha, Sertifikat Izin Pemakaian Tempat Usaha, Hak Pemakaian Tempat Usaha dan hak Sewa; 2. Ketentuan Pasal 2 diubah, mengenai ruang lingkup Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan mengenai retribusi Pelayanan Pasar; 3. Ketentuan Pasal 9 diubah, yaitu mengenai pengertian obyek retribusi; 4. Ketentuan Pasal 10 diubah yaitu mengenai pengertian subyek retribusi; 5. Ketentuan pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) diubah yaitu mengenai struktur tarif retribusi untuk kios, los dan bak digolongkan berdasarkan volume (panjang x lebar x tinggi), kelas pasar dan besarnya tarif retribusi, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini; 6. Ketentuan pasal 19 diubah, yaitu mengenai tata cara pemungutan; 7. Ketentuan pasal 20 diubah, yaitu mengenai tata cara pembayaran. Pembayaran retribusi dibayar paling lambat pada akhir bulan dan atau dapat dibayar sekaligus. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada akhir tahun berjalan. Pembayaran retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan (karcis, kupon, dan kartu langganan). Pembayaran yang dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota; 8. Ketentuan pasal 23 diubah, yaitu mengenai tata cara penagihan. Retribusi yang tidak atau kurang bayar dapat ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran. Surat Peringatan Kesatu dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Surat Peringatan Kedua dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak Surat Peringatan Kesatu tidak diindahkan. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Peringatan Kedua disampaikan tidak diindahkan, Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas yang membawahi kegiatan tersebut akan mengeluarkan Surat Paksa. Apabila dalam jangka waktu 7 ( tujuh) hari setelah tanggal Surat Paksa dikeluarkan tidak diindahkan kembali maka Dinas yang membawahi kegiatan tersebut akan menyegel kios/los/bak. Penagihan retribusi dengan surat paksa dan penyegelan kios/los/bak dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2016.
Mengubah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
14 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 1993.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2013.