Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,004 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2019

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Kependudukan dan Perkawinan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

... 2 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 396); 4. ...

... 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun2012tentangPedoman Pendataandan Pengelolaan Data Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial dan Potensi ...

... dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567); 12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 22Tahun 2014tentangStandar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan ProfesiPekerjaan ...

Hal. 2, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2019 TTG PENYELENGGARAAN Kesejahteraan Sosial.pdf

... 1 WALIKOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJAR Menimbang : a. bahwa ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670); ...

Hal. 1, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2019 TTG PENYELENGGARAAN Kesejahteraan Sosial.pdf

... Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. ...

... Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar. 2. ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. ...

Hal. 3, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2019 TTG PENYELENGGARAAN Kesejahteraan Sosial.pdf

Abstrak

Kependudukan-KESEJAHTERAAN SOSIAL

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2019/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

ABSTRAK:

bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Dan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu kewenangan daerah yang menjadi urusan pemerintah wajib yang yang harus dilaksanakan karena berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan sosial, Sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Dan berdasarkan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014.
Ketentuan Umum, Asas, Maksud Dan Tujuan, Sasaran, Kewenangan, Tanggung Jawab, Penyelenggaraankesejahteraan Sosial, Sumberdaya, Peran Masyarakat, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Pendaftaran, Perizinan Dan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial, Standar Pelayanan Minimal, Kerjasama Dan Kemitraan, Usaha Pengumpulan Dan Penggunaan Sumber Pendanaan Yang Berasal Dari Masyarakat, Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan, Uang Atau Barangdan Undian, Sistem Informasi, Pembinaan Dan Pengendalian, Ketertiban Sosial, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Sanksi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2019.
35 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 1 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... 22.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran NegaraRepublikIndonesia 2020 Nomor10); 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 ...

... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor459); 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor ...

... 1540); 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (BeritaNegara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor1114); 27.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 ...

Hal. 4, File: PERDA Bima No 1 Tahun 2021.pdf

... UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor245, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6573); 10.Undang-Undang Nomor 14Tahun 2008 tentang ...

... Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 2020 ...

Hal. 2, File: PERDA Bima No 1 Tahun 2021.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara ...

... Republik Indonesia Nomor 3851); 3. ...

Hal. 1, File: PERDA Bima No 1 Tahun 2021.pdf

Download :
PERDA Bima No 1 Tahun 2021.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Bagian Hukum Pemkot Bima

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023

ABSTRAK:

a. bahwa pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan daerah yang sinergis dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sesuai dengan nilai luhur yang berkeadilan; b. bahwa kemudahan pemanfaatan data Administrasi Kependudukan dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang meliputi pendayagunaan hasil pengelolaan data secara terpadu, tertib dan terarah sebagai bentuk pelayanan publik dimasyarakat; c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum serta sebagai bentuk penyesuaian perubahan peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara - Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); _ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); . Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76).
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, yang terdiri atas 137 Pasal dari IX Bab, yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Hak Kewajiban dan Kewenangan, Bab III Pendaftaran Penduduk, Bab IV Pencatatan Sipil, Bab V pelayanan Khusus, Bab VI Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Bab VII Data dan Dokumen Kependudukan, Bab VIII Sanksi Administratif, Bab IX Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021.
Tidak Ada
Tidak Ada
38 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2014

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

... -2- 3. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722); ...

Hal. 2, File: PERDA No 1 Th 2014 CSR(tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan).pdf

... PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); ...

Hal. 1, File: PERDA No 1 Th 2014 CSR(tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan).pdf

... Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah ...

... diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No Per-05/MBU/2007; 13. ...

... Tahun 2008 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG ...

Hal. 3, File: PERDA No 1 Th 2014 CSR(tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan).pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

ABSTRAK:

bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah; bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara serasi dan seimbang serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah; bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan di Daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-07/MBU/2013; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan, Dan Asas; 3. Penyelenggaraan Tjslp; 4. Pelaksanaan Tjslp; 5. Forum Tjslp; 6. Duta Tjslp; 7. Sistem Informasi; 8. Penghargaan; 9. Pembiayaan; 10. Pembinaan Dan Pengawasan; 11. Ketentuan Peralihan; 12. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2014.
14 halaman

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2013

Pedoman dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Republik Indonesia Nomor 3851); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 5. ...

Hal. 2, File: Perka BMKG Nomor 1 Tahun 2013.PDF

... sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 007/PKBMG.01/2006. ...

... Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. ...

... Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN ...

Hal. 3, File: Perka BMKG Nomor 1 Tahun 2013.PDF

... -4- AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 658 ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2013 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, SRI WORO B. ...

... dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... Pasal 2 Peraturan Kepala Badan ini merupakan petunjuk bagi unit organisasi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah ...

Hal. 4, File: Perka BMKG Nomor 1 Tahun 2013.PDF

Download :
Perka BMKG Nomor 1 Tahun 2013.PDF

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan

Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana ...

... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

Hal. 2, File: 88perda-no01-th-2014.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); ...

Hal. 1, File: 88perda-no01-th-2014.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA PEKALONGAN ...

... UMUM Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan wewenang penyelenggaraan pendidikan kepada daerah otonom. ...

... Berkaitan dengan adanya berbagai perubahan regulasi dalam sistem pendidikan di Indonesia maka dipandang perlu untuk melakukan beberapa perbaikan terhadap Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan ...

Hal. 18, File: 88perda-no01-th-2014.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009

Download :
88perda-no01-th-2014.pdf

Abstrak

PENDIDIKAN - SISTEM PENYELENGGARAAN

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa wewenang penyelenggaraan pendidikandilaksanakan menurut norma-norma kependidikan,mengacu pada sistem pendidikan nasional danberpedoman pada program pembangunan nasional; bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundangundangan pada sistem pendidikan nasional, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pekalongan perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6, Pasal 9, penghapusan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), penyisipan ayat (1a), perubahan Pasal 11 huruf f dan huruf h, perubahan Bagian Ketiga Bab V, Pasal 14 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), penghapusan ayat (9), penghapusan Pasal 16 ayat (3), perubahan Bagian Ketiga Bab VI, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), perubahan Pasal 19 ayat (1), perubahan Pasal 20 ayat (1) huruf a, perubahan Pasal 27 ayat (2), penghapusan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, perubahan Pasal 39 ayat (1), perubahan Pasal 40 ayat (2), perubahan Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), penghapusan ayat (3), penghapusan Pasal 50 ayat (4), perubahan Pasal 52 ayat (1), penghapusan ayat (3) huruf f dan huruf g, ayat (4) huruf g dan ayat (5) huruf h dan huruf m, perubahan Pasal 56 ayat (3) huruf a, penghapusan Pasal 62 ayat (3), perubahan Pasal 65 huruf e, perubahan Pasal 68 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), penghapusan ayat (5), penghapusan Pasal 69 ayat (2), penghapusan Pasal 70 ayat (4), penghapusan Pasal 71 ayat (5), penghapusan Pasal 72 ayat (4), penghapusan Pasal 73 ayat (4), penghapusan Pasal 74 ayat (4), penghapusan Pasal 75 ayat (6), penghapusan Pasal 77 ayat (6), penghapusan Pasal 78, pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, penghapusan Pasal 82 ayat (4), perubahan Pasal 85 ayat (1), penghapusan ayat (3), perubahan Pasal 86.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2014.
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 diubah.
18 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021

Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Hasil pencarian pada file:

... Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padang 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Padang ...

... Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran NegaraTahun 2020 ...

... diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran NegaraTahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573), —1-— 2. 3. ...

Hal. 1, File: Kota Padang-perwali_01_tahun_2021.pdf

... (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 100): dan 2. ...

... Peraturan Wali Kota Padang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ...

... (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 9): diubah sebagai berikut: ...

Hal. 2, File: Kota Padang-perwali_01_tahun_2021.pdf

... SISMIOP dan secara otomatis tercantum dalam SPPT. 2. ...

... Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... NOMOR 4 L ...

Hal. 3, File: Kota Padang-perwali_01_tahun_2021.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

PERWALI Kota Padang No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wall Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Download :
Kota Padang-perwali_01_tahun_2021.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah - Perpajakan

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2021 dan untuk mengantisipasi ketidaktaatan wajib pajak membayar pajak perlu diberikan pengurangan atas besamya PBB P2 terutang yang telah ditetapkan; bahwa untuk terselenggaranya hal tersebut maka Peraturan Wali Kota Padang 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padang 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Padang 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Barigunan Perdesaan dan Perkotaan.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Wali Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dengan perubahan sebagai berikut : 1. Pengurangan PBB-P2 terutang tahun 2021 diberikan berdasarkan persentase terhadap kenaikan PBB-P2 terutang tahun 2018, melalui aplikasi SISMIOP dan secara otomatis tercantum dalam SPPT; 2. Besaran pengurangan PBB-P2 terutang tahun 2021 diberikan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari selisih kenaikan PBB-P2 terutang tahun 2018, dikecualikan: a. dalam hal perhitungan PBB-P2 terutang tahun saat diberikan pengurangan, lebih kecil atau sama dari PBB-P2 terutang tahun 2018; atau b. objek pajak non standar dan khusus yang telah dilakukan penilaian individual.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.
PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 4 TAHUN 2013
PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2021
3 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2022

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... 2. ...

... Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tenting Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah Di Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ...

... Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308); ...

Hal. 2, File: 2022pb1501001.pdf

... huruf d angka 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci ...

... Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 ten tang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tabun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam ...

... Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tenga.h sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643; ...

Hal. 1, File: 2022pb1501001.pdf

... Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tenting Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016, Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci ...

... Nomor 1 Tahun 2019 tenting perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1) ; MEMUTUSKAN : Menetapkan ...

... BAB I KETENTU AN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati Kerinci ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci. 2. ...

Hal. 3, File: 2022pb1501001.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Kerinci No. 32 Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

Download :
2022pb1501001.pdf

Abstrak

Kedudukan, susunan oerganisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Kab. Kerinci Tahun 2022 No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan beban kerja Perangkat DaerahKabupaten Kerinci dan sebagai upaya menduk:ung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika, maka perlu dilakukan penataan terhadap Kedudukan, Susunan Organiviasi,Tugas, Fungsi dan Tata Kerja; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 huruf d angka 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci; dan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci;
UU No.58 Tahun 1958; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimanan telah diubah dengan UU No.15 tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.13 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.14 Tahun 2016; Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No.1 Tahun 2019.
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Bupati Kerinci Nomor 32 Tahun 2019 Pasal 37 ayat (1) huruf c, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55
21

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana No. 1 Tahun 2010

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010; Anooarai 1. Per* 2 . Bela Suit 3. Perr a. b. ...

Hal. 2, File: Perda Bombana No. 01 Tahun 2010.pdf

... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik lndonesi3 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. ...

Hal. 1, File: Perda Bombana No. 01 Tahun 2010.pdf

... a Republik mor 4437) Penetapan ’erubahan ig-Undang i n Negara itah Pusat mor 126, Lembaran Republik tsan atas 31 Nomor Keuangan amor 90, h dengan jmerintah Anggota lomor 94, Layanan umbaran *embaran Republik ...

... i Negara Indonesia 1 Negara Indonesia i Daerah n Negara Republik a Nomor .anbaran Republik enerapan nor 150, i Instansi umbaran ih antara jgmbaran Republik Ceuangan hun 2007 Pedoman an APBD 27. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah^ dan 28, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Nomor 03/DPRD/06 Tahun 2006 tentang ...

Hal. 3, File: Perda Bombana No. 01 Tahun 2010.pdf

Download :
Perda Bombana No. 01 Tahun 2010.pdf

Abstrak

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2010/ NO. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

ABSTRAK:

Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 213 Tahun 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang APBD Kabupaten Bombana Tahun Agggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Bombana tentang Penisbaran APBD Tahun Anggaran 2010; Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2010 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2010.
UU No 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 1994; UU No 21 Tahun 1997; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 29 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2005; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; PP No 20 Tahun 2001; PP No 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No 37 Tahun 2005; PP No 23 Tahun 2005; PP No 24 Tahun 2005; PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 25 Tahun 2009; Perda Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2005; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Nomor 03/DPRD/06 Tahun 2006
Perda ini berisi tentang: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2. Penetapan; 3. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2016

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2016

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Hasil pencarian pada file:

... Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88) 6. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tl3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik lndonesia Tahirn 2014 Nomor 2093); 9. ...

... Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 20 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ...

Hal. 2, File: Perbup No 1 Tahun 2016.pdf

... Undang Undang Nomor 12 Tahun 2OfI tentang Pembentukan Perundang-Undangan (I€,nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 5234); Undang-Undang ...

... Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (L€mbaran Negara Republik Indonesia TahLn 2014 Nomor 7 Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahur, 2014 tentarg Peraturan ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 5717); I %^ ...

Hal. 1, File: Perbup No 1 Tahun 2016.pdf

... hak tradisional yang diakui dan dihorma ti dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Inconesia; 5. ...

... bagian yang tidat terpisahkal daii Peraturan Bupati Gayo Lues ini; Pasal 3 Rincian Dana Kampung untuk setiap KampLng di Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2016 sebaga,mana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasi ...

... tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dal Belalja Negara Tahun Anggaran 2016. ...

Hal. 3, File: Perbup No 1 Tahun 2016.pdf

Download :
Perbup No 1 Tahun 2016.pdf

Abstrak

dana kampung

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD. 2016/ No. 234

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah NOmor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Kabupaten Gayo Lues menetapkan rincian dana desa utnutk setiap desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PERPRES Nomor 137 Tahun 2015; PERMENKEU Nomor 93/PMK.07 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 14 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pendanaan, Perhitungan, Penyaluran dan Penggunaan; BAB III Pertanggungjawaban dan Pelaporan; BAB IV Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2016.
9 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon No. 1 Tahun 2014

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014

APBD

Hasil pencarian pada file:

... 4 21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 4614 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang ...

... Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ...

... Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan ...

Hal. 4, File: Perwali 1-2014_Penjabaran APBD 2014.pdf

... Republik Indonesia Nomor 4503 15.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 16.Peraturan Pemerintah Nomor ...

... ( mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 18.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah ( Republik Indonesia Tahun 2005 ...

... Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan ...

Hal. 3, File: Perwali 1-2014_Penjabaran APBD 2014.pdf

... 2 1994 ( Republik Indonesia Nomor 3569 3. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( ra Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 5. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 6. ...

Hal. 2, File: Perwali 1-2014_Penjabaran APBD 2014.pdf

Download :
Perwali 1-2014_Penjabaran APBD 2014.pdf

Abstrak

apbd ta 2014 - penjabaran

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2014/1, LL SEKOT AMBON : 8 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah No - 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan peraturan Walikota Ambon tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1957; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor-8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor-9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor-10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor- 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor- 21 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2014.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2014.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT