Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,012 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang No. 1 Tahun 2016

Perjalanan Dinas Bagi Walikota dan Wakil Walikota

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 2 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164); 5. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; 10. ...

Hal. 2, File: Perwako Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perdin Wako.pdf

... Tahun 2015 Nomor 6A); b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka Peraturan ...

... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 3. ...

Hal. 1, File: Perwako Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perdin Wako.pdf

... Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. 7. ...

... Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang ...

... BAB II PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN JENIS PERJALANAN DINAS Pasal 2 Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan Negara dan atau daerah, apabila tidak dapat digunakan sarana ...

Hal. 3, File: Perwako Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perdin Wako.pdf

Download :
Perwako Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perdin Wako.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2016

Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17.Peraturan Menteri Dalam ...

... Layanan Umum; 19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; 20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi ...

Hal. 3, File: Perda No 1 Tahun 2016 ttg Tarif RSUD.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan ...

... Propinsi Djawa Barat Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3.Undang-Undang... ...

Hal. 1, File: Perda No 1 Tahun 2016 ttg Tarif RSUD.pdf

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 12. Undang-Undang ... ...

Hal. 2, File: Perda No 1 Tahun 2016 ttg Tarif RSUD.pdf

Download :
Perda No 1 Tahun 2016 ttg Tarif RSUD.pdf

Abstrak

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. Thn 2016/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor

ABSTRAK:

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan untuk menunjang peningkatan mutu pelayanan bidang kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, khususnya pelayanan kesehatan kelas III, perlu menetapkan tarif pelayanan kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, besaran tarif pelayanan kesehatan kelas III pada Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Perda sehingga perlu membentuk Perda tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor.
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 29 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No 61 Tahun 2007; PMK No 08/PMK.02/2006; PMK No 76/PMK.05/2008; PERMENKES No 56 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Bogor No 8 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Bogor No 11 Tahun 2009.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Bogor dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan 3. Komponen Pelayanan Kesehatan 4. Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan 5. Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Tarif 6. Penyesuaian Tarif 7. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2017.
PERDA Kabupaten Bogor No 17 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Bogor No 11 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2012.
49 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2018

Penetapan Besaran uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 2 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4575); 8. ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan ...

Hal. 2, File: PERBUP NO.1 TTG PENETAPAN BESARAN UP SKPD KAB.HST TAHUN ANGGARAN 2018 edit searchable.pdf

... Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repub1ikIndonesia Nomor 1820); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355); 4. ...

Hal. 1, File: PERBUP NO.1 TTG PENETAPAN BESARAN UP SKPD KAB.HST TAHUN ANGGARAN 2018 edit searchable.pdf

... 5 BERITADAERAHKABUPATENHULUSUNGAITENGAHTAHUN2018 NOMOR 01 Diundangkan diBarabai Padatanggal 11Januari 2018 Ditetapkan diBarabai Pada tanggal jt Januari 2018 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan ...

... pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. ...

... Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

Hal. 5, File: PERBUP NO.1 TTG PENETAPAN BESARAN UP SKPD KAB.HST TAHUN ANGGARAN 2018 edit searchable.pdf

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2018/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaranjkuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang NegarajDaerah, perlu ditetapkan Besaran Uang Persediaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 72 Tahun 2017.
Peraturan ini memuat tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2018. Penempatan Uang Persediaan adalah berupa Rekening Kas SKPD pada Bank Pemegang Kas Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Besaran Uang Persediaan untuk masing-masing SKPD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari, setiap Bendahara Pengeluaranj Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD diizinkan memegang uang tunai paling tinggi Rp10.000.000,- Penetapan besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pembayaran dengan uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2018.
6 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 4. ...

... beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

Hal. 2, File: PERDA_SAMOSIR_NOMOR_1_TAHUN_2021_OCR.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri · Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); 9. ...

Hal. 3, File: PERDA_SAMOSIR_NOMOR_1_TAHUN_2021_OCR.pdf

... Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28 tanggal 8 Desember 2016 yang terdiri dari: 1) 1 (satu) Sekretariat Daerah; 2) 1 (satu) Sekretariat DPRD; 3) 1 (satu) Inspektorat; 4 ...

... Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah pada Pasal 3 diamatkan evaluasi perangkat daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah ...

... UMUM PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TENT ANG PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 1 TAHUN ...

Hal. 9, File: PERDA_SAMOSIR_NOMOR_1_TAHUN_2021_OCR.pdf

Download :
PERDA_SAMOSIR_NOMOR_1_TAHUN_2021_OCR.pdf

Abstrak

Perangkat - daerah

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2021/ NO. 41

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir

ABSTRAK:

Dalam rangka efisiensi dan mengoptimalkan kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir maka perlu dilakukan penyempurnaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 99 Tahun 2018; Permendagri Nomor 11 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 yaitu Ketentuan Pasal 2; Ketentuan Pasal 7; Ketentuan Pasal 8; Ketentuan Pasal 9; menghapus ketentuan Pasal 11; dan Ketentuan Pasal 12.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016
8 Hlmn. Penjelasan 4 Hlmn.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2009

PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 205 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. ...

... Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 13. ...

Hal. 4, File: Perda no 1 2009.pdf

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 4. ...

Hal. 2, File: Perda no 1 2009.pdf

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. ...

Hal. 3, File: Perda no 1 2009.pdf

Download :
Perda no 1 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 01 Tahun 2019

Tanggung Jawab Sosıal Dan Lıngkungan Perusahaan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (kmbaran Netara Repubtk Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan l€mbaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 4967); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint han Daerah (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan L€mbarart Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubsh ...

... Peraturan Pemerinteh Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 2, File: Perda Nomor 1 Tahun 2019.pdf

... BUPATI MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR I TAHUN 2019 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Talun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentarE Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera selatan (kmbatan Negara Republik ...

... Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); b. c. : 1. d_ Mengingat 2. ...

Hal. 1, File: Perda Nomor 1 Tahun 2019.pdf

... BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Peraturan pelalGanaan dari Peraturan Daerah ini hams ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peratutan Daerah ini diundangkan. ...

... Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... SEKRETARIS DAERAH LEMBARAN DAERAH NOMoR..!...... 5t' u. ttpNo GUNAWAN KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 MUSI RAWAS PROVINSI NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMATERA SET,ATAN I t -13 l29r9l l3 ...

Hal. 13, File: Perda Nomor 1 Tahun 2019.pdf

Download :
Perda Nomor 1 Tahun 2019.pdf

Abstrak

TANGGUNG - JAWAB - SOSIAL DAN LINGKUNGAN - PERUSAHAAN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, L.D.2019/NO.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tanggung Jawab Sosıal Dan Lıngkungan Perusahaan

ABSTRAK:

bahwa upaya untuk mewqjudkan kesejahteraan dan kemaknruran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan bagran integral penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten; bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupar dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaal dan masyarakat; bahwa tanggungiawab sosial dan lingkungan perusahaal bertujuan untuk meningkatkan kepedulian, kepastian hukum, dan kesadaran perusahaar terhadap peLaksanaan tsnggungiawab sosial dan lingkungan perusahaaa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Talun 1945;UU No 28 Tahun 1959; UU No 11 Tahun 2OO9;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubsh beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 47 Tahun 2012 ;
Asas Prinsip Dan Ruang Lingkup,Asas, Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan ,Kelembagaan Penghargaan,Penyelesaian Perselisihan,Ketentuan Peralihan,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2019.
18 Hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2017

TARIF JASA LAYANAN PENDIDIKAN MAHASISWA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI FARMASI PROVINSI JAMBI

Badan Layanan Umum

Hasil pencarian pada file:

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 nomor 49, ...

Hal. 2, File: 9703PergubNo1Th.2017.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3359); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 10. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036); ...

Hal. 3, File: 9703PergubNo1Th.2017.pdf

... TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI, Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 Akademi Farmasi (AKFAR) Provinsi Jambi telah ditetapkan sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan yang ...

... menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD) secara penuh; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman ...

... Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah ...

Hal. 1, File: 9703PergubNo1Th.2017.pdf

Download :
9703PergubNo1Th.2017.pdf

Abstrak

TARIF - JASA LAYANAN PENDIDIKAN MAHASISWA - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - AKADEMI FARMASI - PROVINSI JAMBI

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD.2016/NO 1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TARIF JASA LAYANAN PENDIDIKAN MAHASISWA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI FARMASI PROVINSI JAMBI

ABSTRAK:

Sesuai Kepgub No. 21 Tahun 2016 Akademi Farmasi (AKFAR) Provinsi Jambi telah ditetapkan sebagai unit Kerja Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh; Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat 3 Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Layanan Umum Daerah, dalam rangka pemungutan Jasa Layanan Akademis Farmasi (AKFAR) Provinsi Jambi, perlu ditetapkan tarif Jasa Layanan dengan Peraturan Gubernur; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tarif Jasa Layanan Umum Daerah Akademi Farmasi Provinsi Jambi
UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 60 Tahun 1999; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011
PERGUB ini Mengatur Mengenai Tarif Jasa Layanan Pendidikan Mahasiswa Badan Layanan Umum Daerah Akademi Farmasi Provinsi Jambi; Meliputi Nama, Objek, Subjek dan Golongan Tarif; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Jasa Layanan; Besarnya Tarif Jasa Layanan; Pemanfaatan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2017.
7 hlmn; 1 lmprn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2016

Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 untuk Belanja yang Bersifat Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download :
PERBUB 1, 2016.pdf

Abstrak

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KUANTAN SINGINGI TAHUN 2016 NOMOR 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 untuk Belanja yang Bersifat Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

ABSTRAK:

Bahwa mengingat Anggaran Pendapatan dar Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 sampai awal Tahun 2016 belum ditetapkan maka dalam rangka kelancaran tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi sambil menunggu penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 dipandang perlu melakukan pengeluaran kas untuk pembayaran belanja yang bersifat tetap atas beban Tahun Anggaran 2016 dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 untuk Belanja Yang Bersifat Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Minimal; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana teIah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dalam peraturan ini berisi tentang pengeluaran kas mendahului penetapan APBD tahun anggaran 2016 untuk belanja yang bersifat tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi serta untuk menjamin kelangsungan Pemenuhan Pelayanan dasar yang dianggap perlu.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
5

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 1 Tahun 2018

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2018

Desa

Hasil pencarian pada file:

... dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7.peraturan ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967); 2 ...

Hal. 2, File: PERWALI KOTA TUAL NO. 1 TAHUN 2018 (ekstrak).pdf

... Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perirbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Undang-Undang Noror 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 1 ...

Hal. 1, File: PERWALI KOTA TUAL NO. 1 TAHUN 2018 (ekstrak).pdf

... Walikota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal: e. dokumen sebagaimana diraksud dalam Pasal 14 ayat (l) huruf a telah diterima; dan b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. (2] ...

... BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Januari 2018 WALIKOTA TUAL, .,, ... ' Pi, KOTA TUAL , ' • I DOANi ' / '- ' , BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2018 NOMOR Diundans ' pada tangg 11 ...

Hal. 11, File: PERWALI KOTA TUAL NO. 1 TAHUN 2018 (ekstrak).pdf

Download :
PERWALI KOTA TUAL NO. 1 TAHUN 2018 (ekstrak).pdf

Abstrak

DANA DESA - PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.268/2018, TLD 2018, LL SETDA KOTA TUAL : 13 HAL

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , Walikota Tual menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017; Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 9 Tahun 2017.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2018.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Lampiran 2 Hal

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015

Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Desa Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... - 1 - MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan ...

Hal. 1, File: Permendesa Nomor 1 Tahun 2015.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2015 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...

... LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 158 Salinan sesuai aslinya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Kepala Biro Hukum dan Humas, Fajar Tri Suprapto ...

Hal. 9, File: Permendesa Nomor 1 Tahun 2015.pdf

... - 2 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. ...

... Indonesia. 2. ...

... Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. ...

Hal. 2, File: Permendesa Nomor 1 Tahun 2015.pdf

Download :
Permendesa Nomor 1 Tahun 2015.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT