PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,049 detik
Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
... Kabupaten Rembang Tahun 1989 Nomor8); 6 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 7 Peraturan Daerah ...
... Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1977 tentang Kebersihan, Kerapian, Keindahan, Kesehatan, Ketertiban dan Keamanan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 1977 Nomor 1 ); ...
... Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan - Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran ~egara Republik Indonesia Nomor 4389 ...
... Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691 ) ; 2. ...
... tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); 1. ...
... • 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten I Kota; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah; 3. ...
... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. ...
-
Peraturan Bupati Rembang Nomor 073 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame
- Download :
- perbup-rembang-2008-01.pdf
Hukum Acara dan Peradilan
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...
... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); ...
... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2. ...
... Republik Indonesia Nomor 3851); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 12. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 24 Tahun 2005 tentang Izin Pemanfaatan dan Pengumpulan Kayu. 2. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2008 Izin Pengusahaan Pertambangan Umum. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP. ...
- Download :
- PERDA_NOMOR_1_TAHUN_2017.pdf
Pajak dan Retribusi Daerah
... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat IITarakan; 2. Undang-Undang Nomor 15Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 3. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...
... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Daerah ...
... Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1/2/3 *) Tahun 2012 tentang Retribusi (12); Menimbang: a. ...
... Bahwa sehubungan dengan surat permohonan keringanan Retribusi (2) atas nama Wajib Retribusi (3') nomor (4)tanggal (5) yang diterima tanggal ........................ (6) atas SKRD1STRD*) nomor (7) Tahun ...
... : (1) TENTANG PEMBERIANKERINGANANRETRIBUSIDAERAH PROVINSIKALIMANTANUTARA WALIKOTATARAKANLAMPIRAN ..•. , PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATACARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ...
... Undang-Undang Nomor28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1/2/3 *)Tahun 2012 tentang Retribusi (14); Menimbang: a. ...
... Bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Retribusi (3) atas nama Wajib Retribusi (4) nomor (5) tanggal (6) yang diterima tanggal .... (7) atas SKRD/STRD*) nomor (8) Tahun.............. (9) ...
... PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH ...
Pajak dan Retribusi Daerah
... Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 13. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. ...
... Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264); 6. ...
... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ...
... WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TIDORE ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); ...
Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik
... Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012): Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 ...
... Negara Republik Indonesia Nomor 5795): Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Indonesia Nomor 5172), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) ...
... /KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/ 9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1 ...
... Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK ...
... Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 668): Keputusan Menteri ...
... Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4452), ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), Peraturan Pemerintah ...
... Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814), Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun ...
-
PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubenur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur
Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
... Menetapkan Memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 067/14067/SJ tanggal 16 Desember 2019 perihal Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Kemudahan Berusaha diDaerah ...
... Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor7 Tahun 2019tentang Percepatan Kemudahan Berusaha; 6. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun 2017Nomor1956); 7. ...
... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor1655); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa ...
... "Nomor 58, Menimbang :a. bahwa dengan telah ditetapkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 90 Tahun 2018 ...
... Layanan lzin Bidang Pariwisata, berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). 2. Layanan IzinBidang Industri dan Perdagangan, terdiri atas : a. Surat lzinUsaha Perdagangan (SIUP); b. ...
... Layanan lzinBidang Kesehatan, terdiri atas : a. IzinUsaha Praktek Dokter Umum; b. ...
... IzinUsaha Praktek Dokter Gigi; JENIS-JENIS PERIZINANDANNONPERIZINANYANGDILIMPAHKANKEPADA KEPALADINASPENANAMANMODALDANPELAYANANTERPADUSATU PINTUKABUPATENSUMBAWA LAMPlRAN PERATURANBUPATISUMBAWA NOMOR I TAHUN2020 ...
- Download :
- PERBUB SUMBAWA NOMOR 1 TAHUN 2020.pdf
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...
... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. ...
... Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah; 8. ...
... dimaksud sesuai kemampuan Keuangan Daerah Kota Manado sambil mempertimbangkan Upah Minimum Provinsi .zesi Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan ...
... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi ; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; I PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 01 TAHUN 2014 ...
... \ BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Manado. ...
... .--.1m~-- Mohon ditanda tangan SERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN • Ditetapkan di pada tanggal Man ado 06 .Jo.nt,\ntl 2014 WALIKOTA MANADO, NOMOR ...
- Download :
- Perwali No. 1 Tahun 2014.pdf
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Peraturan Presiden Nomor 4tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / JasaPemerintah; 2. ...
... Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 257/KPTS/M/2004 tanggal 29 April 2004, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi; 3 Peraturan Menteri PU Nomor 604/PRT/M/2005 tentang ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 5. ...
... 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737); 12 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran ...
... Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5136) sebagaimana ...
... telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara ...
... BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR : VTAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN ...
... KeUangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. ...
... Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347); ...
- Download :
- perbup-No-1-tahun-2016.pdf
Pajak dan Retribusi Daerah
... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 11. ...
... Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 ; 12. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita ...
... 2 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ...
... Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia ...
... dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. ...
... Republik Indonesia Nomor 3851); ...
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1947 TENTANG MENETAPKAN TARIP BEA KELUAR. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan yang sama untuk pulau-pulau dari daerah Republik Indonesia yang di zaman pemerintahan Jepang merupakan bagian yang berdiri sendiri ...
... Negara Republik Indonesia; Memutuskan: I. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Pasal 4. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1947. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 6 Januari 1947. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO. Menteri Keuangan, SAFROEDIN PRAWIRANEGARA. Diumumkan pada tanggal 6 Januari 1947. Sekretaris Negara, A. G. PRINGGODIGDO. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1947 I. UMUM. ...
... Dengan demikian sekarang berlaku tarip ini buat semua daerah dimana Republik kita menjalankan pemerintahannya. ...
... Pasal 2. Tentang bea keluar dari Indische Tariefwet hanya peraturan-peraturannya (formaliteiten dll.) yang berlaku. ...
- Download :
- PP No.1 Tahun 1947.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan