Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,012 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 1 Tahun 2015

Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. ...

Hal. 2, File: PERBUP NO 1 THN 2015 TTG JUKNIS RASKIN 2015.pdf

... Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); SALINAN ...

Hal. 1, File: PERBUP NO 1 THN 2015 TTG JUKNIS RASKIN 2015.pdf

... LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR : 1 TAHUN 2015 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK ...

... Latar Belakang Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu ...

... Penduduk Indonesia saat ini 95 % masih mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS, 2011). ...

Hal. 6, File: PERBUP NO 1 THN 2015 TTG JUKNIS RASKIN 2015.pdf

Download :
PERBUP NO 1 THN 2015 TTG JUKNIS RASKIN 2015.pdf

Abstrak

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2015/NO.1, TBD NO.1, LL KAB. KAYONG UTARA: 23 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan program beras untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015
UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 18 Tahun 2012, PP No. 23 Tahun 2014, PP No. 68 Tahun 2002, PP No.7 Tahun 2003, PP No. 38 Tahun 2007, Perpres No. 54 Tahun 2005, Keputusan Menteri Kesra No. 29 Tahun 2014, Perda Kab Kayong Utara No. 1 Tahun 2009, dan Perda Kayong Utara No. 2 Tahun 2009
Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Camat, Beras, Berita Acara Serah Terima, DPM-1, DPM-2, Formulir Rekapitulasi Pengganti, HTR, Kelompok Kerja, Kelompok Masyarakat, Kualitas Beras Raskin, Musyawarah Desa/Kelurahan, Musyawarah Kecamatan, Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat, Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat, Petunjuk Pelaksana, PPLS 2011, RTS-PM Raskin, Satker Raskin, Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin, Surat Permintaan Alokasi, Titik Distribusi, Titik Bagi, Warung Desa, DO, SPPB dan UPM; Pelaksanaan Program Raskin; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
23

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2009

Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium Dan Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi, Dan Pelayanan Umum

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perindustrian

Hasil pencarian pada file:

... MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA PERATlJRAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MlNERAL NOMOR 01 TAHUIV 2009 TENTANG HARGAJUALECERANBAHAN BAKARMINYAK JENlS MINYAK TANAH (KEROSENE), ...

... Koordinator Bidang Perekonomian dan perlu ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai ketentuan Pasal 9 Peiaturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak ...

... Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tanggal 30 September 2005 tenlang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006; ...

Hal. 1, File: Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2009.pdf

... Nomor 55 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006. ...

... Pada saaf Peraturan f'lenteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin ...

... Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2009. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2009 ...

Hal. 3, File: Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2009.pdf

... 2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu; 3. ...

... Keputusan Presiden Nomor 187lM T'ahun 2004 tanggal 20 Oktober 2084 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Pres~den Nomor 77lP Tahun 2007 tangyal 28 Agustus 2007; Wlenetapkan : ...

... PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS MINYAK TANAH (KEROSENE), BENSIN PREMIUM, DAN MINYAK SOLAR (GAS OIL) UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA, USAHA ...

Hal. 2, File: Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2009.pdf

Download :
Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2022

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 19. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781); 21. ...

Hal. 3, File: Perbup OKUT No 1 Tahun 2022.pdf

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); 10. ...

... sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara ...

... Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); ...

Hal. 2, File: Perbup OKUT No 1 Tahun 2022.pdf

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. ...

... Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. ...

Hal. 1, File: Perbup OKUT No 1 Tahun 2022.pdf

Download :
Perbup OKUT No 1 Tahun 2022.pdf

Abstrak

petunjuk pelaksanaan-kegiatan pemerintah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2022 /No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu adanya pedoman bagi Perangkat Daerah Dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pembinaan dan pengendalian atas program dan kegiatan yang direncanakan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No 17 Tahun 2003; UU No 37 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; UU No 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 7 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 8 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 9 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 14 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No15 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 16 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 6 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 7/PRT/M Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 11 Tahun 2021; Peraturan BUpati Ogan Komering Ulu Timur No 33 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 33 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 62 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Petunjuk pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, ketentuan mengenai perencanaan pelaksanaan kegiatan pada prencanaan pengadaan, spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, pemaketan pengadaan barang/jasa, konsolidasi pengadaan barang/jasa, pengumuman rencana umum pengadaan penetapan kebijakan umum dan penyusunan kerangka acuan kerja dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, organisasi pengendali program dan kegiatan, perencanaan pelaksanaan kegiatan, jadwal dan perencanaan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penyelesaian kontrak, penghapusan BMN, serah terima pengadaan barang/jasa, pelaporan, pengendalian, rakoorlak, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kegiatan di luar APBD, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022.
26 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 1 Tahun 2015

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua ...

... atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); ...

Hal. 4, File: Perda No.1 Th 2015 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 kab. Sukamara_input .pdf

... dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 24. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 25. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); 26. ...

Hal. 5, File: Perda No.1 Th 2015 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 kab. Sukamara_input .pdf

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); ...

Hal. 3, File: Perda No.1 Th 2015 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 kab. Sukamara_input .pdf

Abstrak

apbd

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/52/2015 Tanggal 28 Januari 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Sukamara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2015;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
APBD Tahun Anggaran 2015

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2015.
11 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2022

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... .telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan. ...

... Negara..Republik Indonesia .Nomor6322); 10.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor547); 11.Peraturan ...

... Menteri Dalam NegeriNomor 77.Tahun 2020 tentang PedomanTeknisPengelolaanKeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor1781); 12.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 ...

Hal. 2, File: Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.pdf

... bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor77Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang PokokPokokPengelolaan ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4286); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421); 5. ...

Hal. 1, File: Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.pdf

... .-; : Pasal1 .Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu. 2. ...

... .:..' tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana:dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. ...

... Tahun 1945. 3. .Pemerintah Daerah adalah' Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin . pelaksanaari 'urusan pemerintahan yang menjadi . .kewenangan daerah otonom. ._.. . 4. ...

Hal. 3, File: Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.pdf

Abstrak

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Berita Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 tahun 2004, UU No 15 tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 tahun 2004, UU No 48 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2014, PP No 27 tahun 2014, PP No 12 Tahun 2019, PerMendagri No 77 Tahun 2020, Perda kab Pringsewu No 16 tahun 2016, Perda Kab Pringsewu No 9 tahun 2017
Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman 124

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2018

Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan

Hasil pencarian pada file:

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan ...

... lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OL6 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Kotamobagu; Menetapkan MEMUTUSKAI{: : PERATURAN ...

Hal. 2, File: Perwali Kotamobagu No. 1 Th 2018 -Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemkot Kotamobagu.pdf

... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... 4680); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5494); c. ...

... Mengingat : 1. b. 2. ...

Hal. 1, File: Perwali Kotamobagu No. 1 Th 2018 -Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemkot Kotamobagu.pdf

... ) (21 Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasar bobot penilaian komponen disiplin sebagaimana dimaksud lampiran I peraturan ini. ...

... hari kerja dan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu kurang dari 3 (tiga) hari serta cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun tersebut tidak berlaku pada tahun berikutnya. 2. ...

... Tenaga kontrak yang menderita sakit lebih dari 2 (dua) bulan, harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter, apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan ternyata tenaga kontrak tersebut belum sembuh dari ...

Hal. 6, File: Perwali Kotamobagu No. 1 Th 2018 -Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemkot Kotamobagu.pdf

Abstrak

TENAGA-KONTRAK

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.KOTAMOBAGU2018/NO.1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu

ABSTRAK:

Manajemen tenaga kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu belum dilakukan secara optimal sebab pengelolaannya masih di unit SKPD masing-masing. Guna mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan tenaga kontrak dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah Kota Kotamobagu perlu dibuat aturan manajemen tenaga kontrak yang berpedoman pada ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
- UU Nomor 4 Tahun 2007; - UU Nomor 5 Tahun 2014; - UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP Nomor 58 Tahun 2005; - PP Nomor 79 Tahun 2005; - Perda Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016.
Perwali ini mengatur ketentuan-ketentuan pokok tentang manajemen tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. Ruang lingkup Perwali ini antara lain: a. Pengadaan; b. Pengangkatan; c. Hak dan Kewajiban; d. Larangan; e. Sanksi disiplin; f. Pemberhentian; g. Penilaian kinerja; h. Pemberian honorarium; i. Pengembangan kompetensi; j. Pakaian dinas; k. Hari kerja dan jam kerja dan l. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
26 halaman, terdiri dari 18 halaman batang tubuh (28 Pasal) dan 8 halaman lampiran.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2022

Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... 2 3. ...

... Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) 5. ...

Hal. 2, File: PERBUP BALANGAN NO 1 TAHUN 2022.pdf

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

Hal. 1, File: PERBUP BALANGAN NO 1 TAHUN 2022.pdf

... 22 BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Balangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan ...

... Dinas Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan Prosedur Perjalanan Dinas Dalam ...

... Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 98) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

Hal. 22, File: PERBUP BALANGAN NO 1 TAHUN 2022.pdf

Download :
PERBUP BALANGAN NO 1 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainny

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2022/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas

ABSTRAK:

Bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan perjalanan dinas dalam Negeri perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas perjalanan dinas tersebut; Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas dalam Negeri bagi pelaksana perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Balangan, perlu adanya pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan dan pertanggung jawaban perjalanan dinas; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas.
Dasar Hukum; . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Bupati tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Biaya Perjalanan Dinas; Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Dan Pemeriksaan; Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Propinsi; Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi; Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan; Biaya Pemetian Dan Angkutan Jenazah; Surat Perintah Tugas Dan Surat Perintah Perjalanan Dinas; Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas; Ketentuan Khusus; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
44 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 2 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 2, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018 PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.pdf

... Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 3. ...

... Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347); ...

Hal. 1, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018 PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.pdf

... 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timr Tahun 2013 Nomor 4) diubah ...

... Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 2. ...

... Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda ...

Hal. 3, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018 PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.pdf

Status Peraturan

Mengubah sebagian :

PERDA Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Abstrak

PERUBAHN ATAS - PERATURAN - DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR - NOMOR 4 TAHUN 2013 - TENTANG - PAJAK DAN BANGUNAN - PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 bahwa sesuai dengan adanya penataan kelembagaan Perangkat Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan nomenklatur dan adanya hal yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 perlu diubah
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah ; Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU No 19 Tahun 1997;UU No 37 Tahun 2003 ;UU No 28 Tahun 2009 ;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 69 Tahun 2010;PP No 55 Tahun 2016;Perda No 4 Tahun 2013;
Materi poko dalam peraturan ini adalah : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2018.
9 Hlm

Qanun Kota Langsa No. 1 Tahun 2012

Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran ...

... Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ...

... Indonesia Nomor 3529): Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.41993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

Hal. 2, File: Qanun Nomor 1 Tahun 2012.pdf

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209): Undang-Undang Nomor 28 Tahun ...

... : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110): Undang-Undang Nomor ...

... 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 ): Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan ...

Hal. 1, File: Qanun Nomor 1 Tahun 2012.pdf

... (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, ...

... Oanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Oanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan atas Oanun Kota ...

... Langsa Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2). 0 b. ...

Hal. 27, File: Qanun Nomor 1 Tahun 2012.pdf

Download :
Qanun Nomor 1 Tahun 2012.pdf

Abstrak

RETRIBUSI JASA UMUM

2012

Qanun NO. 1, LD.2012/No.1

Qanun tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

Bagi jasa tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, daerah mengenakan pungutan kepada orang atau badan yang menikmati jasa tersebut yang kemudian digolongkan pada Retribusi Jasa Umum. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu Qanun yang mengacu kepada Ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 41 Tahin 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; QANUN ACEH NO.5 Tahun 2011.
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Retribusi Jasa Umum, Wajib Retribusi Jasa Umum, Wilayah Pemungutan, Saat Retribusi Terutang, Pemungutan Retribusi Jasa Umum, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Retribusi, Pembukuan dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Jasa Umum, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal .
108 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2017

Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013 Nomor 1)
Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2013 Nomor 3)

Download :
PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2017 D.pdf

Abstrak

PENDELEGASIAN-KEWENANGAN-PENGELOLAAN-PENDAPATAN-ASLI-DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Indragiri Tahun 2017 No. 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan pengelolaan pendapatan asli daerah dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah dari Bupati kepada Perangkat Daerah berdasarkan Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2012; KEPMENDAGRI No. 43 Tahun 1999; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 2 Tahun 2013; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 1 Tahun 2012; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 2 Tahun 2012; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 3 Tahun 2012; PERDA Kabupaten Indragiri Hulu No. 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 5 (lima) Bab dan 12 (dua belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Kewenangan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Dengan berlakukannya Peraturan Bupati ini maka, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp. : 12 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT