PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,051 detik
Desa
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951); 8. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung. 3. ...
... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan ...
... C:\Users\USER\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2022\PERDA\1-PERDA PENATAAN DESA FINAL.docx 1 BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG ...
... bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang -Undang.... SALINAN ...
- Download :
- 1-PERDA-PENATAAN-DESA.pdf
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
... PeratuFan Menteri Pendttagunaan Aparatur Negnra dan Refo■■ ■ ■ asi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabaねn di Lingkungan lnsinnsi Pclnedntah(Bedta Negara Republik lndonesia Tahun ...
... Tahun 2020 Nomor 26); 17.Peraturan Menteri Dalam Nege五 Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Bc五ta Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 18.Peraturan Daerah ...
... Peraturan Bupati Kotabartl Nomor 01 Tahun 2021 tentang Per■ lbahan Atas Peraturan Bupati Kotabartl Nomor 137 Tahun 2020 tentang Pcmberian Tambahan Penghasilarl Pegawal Negeri Sipll di Lingkungan Pemcrintah ...
... BUPATI KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR I TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 137 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ...
... Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara ...
... Republik Indonesia Nomor 182O); Mengingat : 1. 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2al6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor LL4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58gg) sebagaimana 6tah diubah ...
... dengan Peraturan pemerintah Nomor T2 Ta}rwn 2ol9 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2oL6 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2otg Nomor 187, Tambahan ...
... Peraturan Pemerintah Nomor rz rahun 2olg tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zolg Nomor 42, Tambahin Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; ...
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
... Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 19. ...
... 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155); 20. ...
... Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 21. ...
... Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 19. ...
... 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155); 20. ...
... Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 21. ...
... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; d. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; f. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; ...
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 1 TAHUN 1950 TENTANG PENYERAHAN PENYELENGGARAAN SELURUH TUGAS PEMERINTAH DARI NEGARA JAWA TIMUR KEPADA KOMISARIS PEMERINTAH Presiden ...
... Republik Indonesia Serikat Menimbang : bahwa berhubung dengan berhentinya wali Negara Jawa-Timur dianggap perlu dengan segera mengadakan peraturan untuk penyelenggaraan tugas-pemerintahan bagi daerah-bagian ...
... tersebut oleh Republik Indonesia Serikat; Mengingat : Pasal-pasal 54 (1) dan 139 Konstitusi Republik Indonesia Serikat MEMUTUSKAN: Menetapkan : Undang-undang darurat sebagai berikut : Pasal 1. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT - 2 - Pasal 7. Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan, serta berlaku surut sampai pada tanggal 12 Januari 1950. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, ttd SOEKARNO. PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, MOHD. ...
... HATTA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG, Diumumkan pada tanggal 19 Januari 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, SOEKARNO ...
- Download :
- UU Darurat Nomor 1 Tahun 1950.pdf
Perbankan, Lembaga Keuangan
... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah ...
... dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963); 2. ...
... diubah, terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 952); a. bahwa dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2011 ...
... 10 AMIR SYAMSUDIN .BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR J.79 Diundangkan di Jakarta Pada tanggal ~ ;-eh iol\J MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA . REPUBLIK INDONESIA, C. ...
... penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...
... Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...
... 2 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. ...
... Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...
... Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2); LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ...
-
Peraturan LPS No.2/PLPS/2011 tentang Tata Cara Penjualan Saham Bank Gagal yang Diselamatkan
-
Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan LPS No. 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak berdampak Sistemik Sebagaimana telah diubah Beberapa Kali terakhir dengan Peraturan LPS No.3/PLPS/2011
-
Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 Peraturan LPS No. 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS No. 3/PLPS/2008
- Download :
- PLPS No.1-PLPS-2014.pdf
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... WALI KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...
... Pasal 18 ay at (6) U ndang-U ndang D asar Negara Republik Indonesia T ah u n 1945; 2. ...
... U ndang-U ndang Nomor 12 T ah u n 2001 ten tan g P em bentukan Kota Singkaw ang (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ah u n 2001 Nomor 92, T am bahan L em baran Negara R epublik Indonesia Nomor 4119 ...
... U ndang-U ndang Nomor 1 T ah u n 2004 ten tan g P erb en d ah araan N egara (Lem baran N egara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 5, T am b ah an L em baran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. ...
... Republik Indonesia Nomor 4400); 6. ...
... ah an L em baran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. ...
... ahun 2007 Nomor 20, T am b ah an L em baran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 10. ...
... baran N egara Republik Indonesia Nomor 6041); 11. ...
... P eratu ran P em erintah Nomor 12 T ah u n 2019 ten tan g Pengelolaan K euangan D aerah (Lem baran Negara Republik Indonesia T ah u n 2019 Nomor 42, T am bahan L em baran N egara R epublik Indonesia Nomor ...
- Download :
- Perwako No 1 Tahun 2020.pdf
Kepegawaian, Aparatur Negara
-
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
-
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
-
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
-
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaiat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera selatan
-
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
-
Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- Download :
- PERGUB NO.1 THN 2014.pdf
APBD
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 24. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 27. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 16. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 17. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 20. ...
... 2 Mengingat : 1. ...
... sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. ...
... dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. ...
- Download :
- PERDA-No.1-Tahun-2012-_Apbd-2012.pdf
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 65 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...
... Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1995 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd MOERDIONO ...
... LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 13 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET R.I Kepala Biro Hukum Dan Perundang-undangan Plt. ttd Lambock V.Nahattands, S.H. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 63 Pasal 126 (1) Dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini, badan hukum yang didirikan berdasarkan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonnantie ...
... op de Indonesische Maatschappij op aandeelen, staatsblad 1939:569 jo 717), wajib mengajukan permohonan pengesahan atas Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya kepada Menteri. (2) Terhadap badan hukum sebagaimana ...
... dimaksud dalam ayat (1) yang Anggaran Dasarnya telah memperoleh pengesahan Menteri, berlaku ketentuan Undang-undang ini. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 12 Bagian Ketiga Pendaftaran dan Pengumuman Pasal 21 (1) Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan: a. ...
... (2); atau c. akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3). (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan dalam waktu paling ...
... Pasal 22 (1) Perseroan yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. (2) Permohonan pengumuman perseroan sebagaimana dimaksud dalam ...
- Download :
- UU Nomor 1 Tahun 1995.pdf
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah ...
... Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284); 5. ...
... Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 ...
... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Nomor 5164); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai ...
... Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 926); dan b. ...
... Jasa Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 920), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...
-
Perka PPATK No. PER-12/1.02/PPATK/06/13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan
-
Perka PPATK No. PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan
- Download :
- peraturan-ppatk-nomor-1-tahun-2021.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan