PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,022 detik
Kesehatan
... Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 ten tang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 16. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 17. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ...
... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. ...
... Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor ...
... Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 ten tang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977); 2 ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 1 ...
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Nomor 5396); 2. ...
... 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); '* BUPATI MALAKA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman ...
... Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...
... daerah. 2. ...
... Menetapkan MEMUTUSKAN: • 3· Peratura11 Mcnteri Dalam Ncgcri Nomor 13 Tahun 2006 tentan~ Pedoman Pcngclolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah diubah bebcrapa kali tcrakhir dengan Peraturan Menteri Dalam ...
... Peraturan Bupati Malaka Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten Malaka Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2018 Nomor 100). .. 2 ...
... NO SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BESARAN UP KET Rp 1 2 3 4 1 DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN 800.000.000 OLAH RAGA - '1 DINAS KESEHATAN 800.000.000 .. ',c, RUMAH SAKIT PENY ANGGA PERBATASAN 800.000.000 ...
... 800.000.000 SUM BER DA YA MANUSIA 25 BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM 150.000.000 26 BAGIAN HUKUM 'r,.. 100.000.000 ~ _/ I BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SETIAP SI(PD UNTUI{ PELAKSANAAN APBD l(ABUPATEN MALAKA TAHUN ...
... ANGGARAN 2019 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALAKA NOMOR I TAHUN 2019 TANGGAL 8 JANUARI 2019 ...
- Download :
- Perbup Malaka No. 1 Tahun 2019.pdf
Pajak dan Retribusi Daerah
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. ...
... dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...
... dipertanggung jawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik ...
... Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. ...
... merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) ...
... 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH I. ...
... UMUM Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285 mengatur bahwa sumber pendapatan daerah antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa ...
... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa salah satu jenis pungutan retribusi yang merupakan kewenangan daerah adalah pemakaian atau pemanfaatan kekayaan daerah ...
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
- Download :
- PERDA 1 Tahun 2005.pdf
Kesehatan
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...
... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Nomor ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif; Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan ...
... pengganti Undang -Undang tahun 2008 tentang Perubahan Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 35 Mengingat: 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 3. ...
... Kesehatan dan pasal 6 peraturan bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan ...
... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 6. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana ...
... 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); -2- ...
- Download :
- Perda Boven Digoel Nomor 1 2021.pdf
Pajak dan Retribusi Daerah
... 2 5. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596); 11. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); ...
... Nomor 1822); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. ...
... Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan ...
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa
... Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 1. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3848) ; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan ...
... Pasal 7 Pasal 8 LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI E Disahkan di Pada tanggal WALIKOTA SINGKAWANG AWANG ISHAK TTD : : Singkawang 6 Maret 2003 Diundangkan di Pada tanggal : : Singkawang ...
... I NIP. 720001866 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN DI KOTA SINGKAWANG Bahwa dalam upaya peningkatan dibidang penyelenggaraan ...
... Hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2). Pasal 1 Cukup Jelas. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. ...
... Kecamatan Tujuhbelas adalah Kecamatan Tujuhbelas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001, Pasal 3 tentang Pembentukan Kota Singkawang. 7. 8. ...
... Desa adalah Desa yang diubah menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 22 Tahun 1999, Pasal 126 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah. ...
... dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah (3) Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun ...
Pendidikan Struktur Organisasi
... BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.97, 2018 KEMENAG. ORTA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perubahan Kedua. ...
... PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF ...
... Menteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang www.peraturan.go.id ...
... Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 8. ...
... Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 9. ...
... Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA ...
... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 6. ...
-
Peraturan Menag No. 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
-
Peraturan Menag No. 43 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan atas Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
-
Peraturan Menag No. 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Download :
- Permenag Nomor 1 Tahun 2018.pdf
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...
... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun SALINAN ...
... | 2 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578); 10. ...
... Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan pelayanan kepada jemaah haji di kloter. 14. ...
... Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. ...
... BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Asas penyelenggaraan ibadah haji daerah adalah keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas. (2) Penyelenggaraan ibadah haji daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan ...
Pariwisata dan Kebudayaan
... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055); 6. ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor ...
... Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); ...
... pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas; e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya ...
... Indonesia. (4) Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing dilarang membawa Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ...
... Pasal 22 (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan menyelenggarakan museum Kebudayaan Melayu. (2) Penyelenggaraan museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pengumpulan ...
- Download :
- Perda_btm_2018_no_01.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan