Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,036 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Selatan Nomor 1 Tahun 2016

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2016

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 22. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 1572); 4 23. ...

... Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. 24. ...

Hal. 5, File: Perbup Bursel No 01 Tahun 2016 (ekstrak).pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 15. ...

... Peraturan Pem~rintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 17. ...

Hal. 4, File: Perbup Bursel No 01 Tahun 2016 (ekstrak).pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286}; 4. ...

... Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5234); ii ...

Hal. 3, File: Perbup Bursel No 01 Tahun 2016 (ekstrak).pdf

Download :
Perbup Bursel No 01 Tahun 2016 (ekstrak).pdf

Abstrak

aPBD TA 2016 - PENJABARAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD. 2016/NO. 01, TBD 2016, LL SETDA KAB. BURU SELATAN : 8 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Buru Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2016.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2002

Peningkatan Langkah Komprehensif dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - MENGINSTRUKSIKAN :… MENGINSTRUKSIKAN : Kepada : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; 2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian; 3. ...

... Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. ...

... sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 sebagai modalitas penyelesaian masalah Aceh, serta terus menggalang opini publik luar negeri ke arah itu. ...

Hal. 3, File: Inpres0012002.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - 3. Ketetapan… 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional; 4. ...

... Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168); 11. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 tentang Permintaan Bantuan Militer (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1971); 13. ...

Hal. 2, File: Inpres0012002.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PENINGKATAN LANGKAH KOMPREHENSIF DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN MASALAH ACEH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...

... Indonesia dan secara hukum merupakan kejahatan terhadap keamanan negara; c. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu segera diimplementasikan ...

... Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004; ...

Hal. 1, File: Inpres0012002.pdf

Download :
Inpres0012002.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan . . . 14. Peraturan KomisiPemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun ...

Hal. 3, File: 2021PERWAL3335Tegal.Walikota001.PDF

... Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimanatelah ...

... diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4150); 6. ...

... Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6409); 7. ...

Hal. 2, File: 2021PERWAL3335Tegal.Walikota001.PDF

... .+1 WALIKOTATEGAL PROVINSIJAWATENGAH PERATURANWALIKOTATEGAL NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMANPENGENDALIANGRATIFIKASI DILINGKUNGANPEMERINTAHKOTATEGAL DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTATEGAL, Menimbang ...

... Undang-Undang Nomor 16 Tahun Pembentukan Daerah-Daerah Kota 1950 tentang Besar Dalam a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ...

... Wali Kota Tegal Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundangundangan; c. bahwa ...

Hal. 1, File: 2021PERWAL3335Tegal.Walikota001.PDF

Download :
2021PERWAL3335Tegal.Walikota001.PDF

Abstrak

pedoman-gratifikasi

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2021/No.1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kota Tegal dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; b. bahwa Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
UU Nomor 16 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 1950, UU Nomor 13 Tahun 1954, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 53 Tahun 2010, Perpres Nomor 54 Tahun 2018, PermenPAN Nomor 52 Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan prinsip, pelaporan dan penetapan status gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, pengawasan, hak dan perlindungan, sanksi, pembiayaan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
19 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Kependudukan dan Perkawinan

Hasil pencarian pada file:

... dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 8. ...

Hal. 2, File: PERDA 1-2017 TTG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.pdf

... Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 5234); ...

Hal. 1, File: PERDA 1-2017 TTG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.pdf

... FC KTP 2 orang saksi; f. Pas Foto berpasangan warna sebanyak 5 lembar; (5) dihapus. 2. ...

... Ketentuan Pasal 40 Ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi se bagai beriku t: Pasal40 (1) Setiap perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ...

... sipil pada Dinas, mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan ...

Hal. 3, File: PERDA 1-2017 TTG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.pdf

Download :
PERDA 1-2017 TTG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.pdf

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD NOMOR 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

ABSTRAK:

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/62.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 6 (enam) Peraturan Daerah Kota Mojokerto mengamanatkan pencabutan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Keperidudukan .
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 3. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2012.
( 1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas , paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan; (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta perkawinan; (3) Kutipan Akta Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri; (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan se bagaimana dimaksud : a. FC KTP dan KK calon pasangan; b. FC KTP dan KK Orang tua calon pasangan; c. Surat Penetapan Perkawinan dari gereja d. FC Akta Kelahiran calon pasangan; e. FC KTP 2 orang saksi; f. Pas Foto berpasangan warna sebanyak 5 lembar;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2017.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran No. 1 Tahun 2015

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BERSIFAT WAJIB UNTUK BULAN JANUARI 2015 SAMPAI DENGAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2015

APBD

Hasil pencarian pada file:

... dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. ...

Hal. 3, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2015.pdf

... Republik Indonesia Nomor 3851); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. ...

Hal. 2, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2015.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang ...

... Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 16. ...

Hal. 4, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2015.pdf

Download :
PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2015

Standar Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); ...

Hal. 2, File: PERMENSOS NOMOR 01 TAHUN 2015.pdf

... PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR LEMBAGA PENYELENGGARA REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); ...

Hal. 1, File: PERMENSOS NOMOR 01 TAHUN 2015.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 MARET 2015 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...

... YASONNA H.LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 369 ...

Hal. 17, File: PERMENSOS NOMOR 01 TAHUN 2015.pdf

Download :
PERMENSOS NOMOR 01 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2023

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut :

Download :
PERDA PENGELOLAH KEUANGAN 20230308_13230836.pdf

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Daerah

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, BD Kab. Muaro Jambi Tahun 2023 No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung Jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020.
Pengelolaan Keuangan Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2023.
Peraturan Daerah No.2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2014
114

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 1 Tahun 2014

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 20. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 21. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Tahun 2011 Nomor 5); ...

Hal. 4, File: Pergub-Banten-No-1-Tahun-2014.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ...

Hal. 3, File: Pergub-Banten-No-1-Tahun-2014.pdf

... 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Banten Repbulik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); ...

Hal. 1, File: Pergub-Banten-No-1-Tahun-2014.pdf

Download :
Pergub-Banten-No-1-Tahun-2014.pdf

Abstrak

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, LD.2014/NO.01

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2014.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, dengan sistematika sebagai berikut; 1. Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut : a. Pendapatan Daerah: Rp6.878.071.982.000,00 b. Belanja Daerah: Rp7.349.402.032.000,00 c. Pembiayaan Daerah: 1) Penerimaan; Rp. 759.418.050.000,00 2) Pengeluaran; Rp 288.088.000.000,00 2. Pasal 2 a. Anggaran Perdapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dituangkan dalam Ringkasan Anggaran Perdapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini. b. Penjabaran Anggaran Perdapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini. c. Daftar Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini. d. Daftar Penerima Bantuan Sosial tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini. 3. Pasal 3 Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 4. Pasal 4 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2015

Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 2. ...

... Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 24); 8. ...

... Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi www.peraturan.go.id ...

Hal. 2, File: Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2015.pdf

... PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem ...

... Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, penerapannya dilakukan oleh Instansi Teknis yang mengusulkan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Tenaga Kerja ...

Hal. 1, File: Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2015.pdf

... Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364); 10. ...

... Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1439 ...

... ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1441; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN ...

Hal. 3, File: Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2015.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Perka BNPB No. 1 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana

Download :
Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

2015

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana NO. 1, BN. 2015 No. 182, www.peraturan.go.id

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, penerapannya dilakukan oleh Instansi Teknis yang mengusulkan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, penetapan dan pemberlakuannya dilakukan oleh Instansi Teknis yang mengembangkan; c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 401 Tahun 2014 telah ditetapkan Penetapan Standar Kompetensi KerjaNasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Penanggulangan Bencana; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 24); 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem StandardisasiKompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 338); 9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364); 10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1439) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1441;
Mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana

CATATAN:

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2015.
9 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat No. 1 Tahun 2017

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... 3 Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 12. ...

... Republik Indonesia Nomor 4861); 13. ...

... Peraturan Menteri dalam negari Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 21. ...

Hal. 3, File: 1. PERDA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.pdf

... 2 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 11. ...

Hal. 2, File: 1. PERDA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.pdf

... Pasal 18 ayat -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340 3. ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); ...

Hal. 1, File: 1. PERDA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.pdf

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik - PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, http://jdih.sumbawabaratkab.go.id

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABSTRAK:

a. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu; b. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sebagai sarana untuk mewujudkan iklim investasi yang sehat, kondusif, maju dan berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa Barat, perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah; c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 30 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 45 Tahun 2008; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 36 Tahun 2010; Perpres No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No. 25 Tahun 2007; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Permendagri No. 62 Tahun 2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permen PAN-RB No. 16 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Sumbawa Barat No. 6 Tahun 2008.
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Sasaran dan Prinsip; Asas-Asas Penyelenggaraan PTSP; Penyederhanaan Pelayanan; Ruang Lingkup; Pemohon dan Penyelenggara; Standar Pelayanan; Keterbukaan Informasi; Sumber Daya Manusia; Keuangan; Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2017.
-
-
26

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2002.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2015.