Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 0,994 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018

Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2018

Kebijakan Pemerintah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

Hal. 1, File: pergub_1_th_2018.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 6 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 9. ...

Hal. 2, File: pergub_1_th_2018.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 ...

... Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 13. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; [ 14. ...

Hal. 3, File: pergub_1_th_2018.pdf

Download :
pergub_1_th_2018.pdf

Abstrak

kebijakan pengawasan di lingkungan pemerintah provinsi jawa tengah dan pemerintah kabupaten/kota

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD. 2018/No. 1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2018

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2018;
UU no 10 tahun 1950; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2006; PP no 7 Tahun 2008; PP No 60 Tahun 2008; PP no 19 tahun 2010; PP No 18 tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; Perda Provinsi Jawa Tengah No 9 Tahun 2016; Perda Provinsi Jawa Tengah No 5 Tahun 2014; Permendagri no 23 Tahun 2007; Permendagri No 25 tahun 2007; Pergub Jawa Tengah No 23 Tahun 2016; Pergub No 89 Tahun 2010; Pergub Jawa Tengah No 56 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan Kebijakan Pengawasan, Pengawasan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
17 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2019

KINERJA DAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); Dengan ...

Hal. 2, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG KINERJA DAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); \ ...

Hal. 1, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG KINERJA DAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG KINERJA DAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL I. ...

... Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya. ...

... Indonesia Tahun 1945. ...

Hal. 18, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG KINERJA DAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.pdf

Abstrak

disiplin pns

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/NO.1, TLD NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KINERJA DAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK:

bahwa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, harus didukung oleh aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan upaya yang komprehensif dan integral dalam sistem manajemen kepegawaian daerah yang dilaksanakan dengan konsisten; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: jenis, status, dan kedudukan; kinerja; disiplin pegawai ASN; Tim Penilai Kinerja PNS; sistem informasi; kerjasama; serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
17 halaman; Penjelasan 7 halaman.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Panjang No. 01 Tahun 2017

Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Hasil pencarian pada file:

... - 2 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289); 5. ...

... Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 7. ...

Hal. 2, File: perwako no 1 tahun 2017.pdf

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 962); 2. ...

... Republik Indonesia Nomor 3851); ...

Hal. 1, File: perwako no 1 tahun 2017.pdf

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Padang Panjang. 2. ...

... Indonesia Tahun 1945. 3. ...

... BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Walikota ini dilimpahkan kewenangan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal ...

Hal. 3, File: perwako no 1 tahun 2017.pdf

Download :
perwako no 1 tahun 2017.pdf

Abstrak

pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 01, BD 2017 NO. 1, LL SETDA KOTA PADANG PANJANG : 5 HLM.

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang

ABSTRAK:

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. bahwa sehubungan dengan diselenggarakannya pelayanan perizinan dan non perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu dilimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigasi, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
5

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2019

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI KELAS III RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. ALI MANSYUR KABUPATEN TUBAN

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559); 17. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643); 18. ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 /Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis; 26. Peraturan Menteri 411/Menkes/PER/Il/2010 Klinik; Kesehatan Nomor ten tang Laboratorium ...

Hal. 4, File: no 1 (2).pdf

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 12. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372 ...

... ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara ...

Hal. 3, File: no 1 (2).pdf

... r Mengingat - 2 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. ...

Hal. 2, File: no 1 (2).pdf

Download :
no 1 (2).pdf

Abstrak

retribusi

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI KELAS III RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. ALI MANSYUR KABUPATEN TUBAN

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah R. Ali Manshur, perlu didukung kelangsungan pembiayaan dan sumber daya kesehatan yang memadai melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pengenaan retribusi pelayanan kesehatan;
mengingat: 4. UU no 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran; 6. UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
peraturan ini mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan retribusi kelas III pada RSUD. pengaturan meliputi : ketentuan umum; asas, maksud dan tujuan; nama objek dan subjek retribusi; golongan retribusi, struktur tarif retribusi; cara perhitungan retribusi, masa retribusi dan saat retribusi terutang; besaran tarif retribusi; dsb

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2019.
jumlah 61 halaman + penjelasan dan lampiran 36 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan No. 1 Tahun 2012

Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980 ); 9 ...

... Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pekerjaan Umum,Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009,Nomor 07/PRT/M/2009,Nomor 19/PER/M.KOMINFO ...

Hal. 2, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012.pdf

... Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ); ...

Hal. 1, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012.pdf

... (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelangaran. ...

... BAB IX PENUTUP Pasal 25 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu ( Lembaran ...

... Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 16,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

Hal. 10, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012.pdf

Download :
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012.pdf

Abstrak

PEMBANGUNAN-DAN-PENGOPERASIAN-MENARA-TELEKOMUNIKASI

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2012/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

a. bahwa pada saat ini semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Tabanan, hal mana telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan sebagai menara pendukungnya. Sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, mendesak untuk dilakukan penataan pembangunan infrastruktur Menara Telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah ; b. bahwa keberadaan Kabupaten Tabanan sebagai daerah tujuan wisata membutuhkan suatu infrastruktur yang berfungsi oftimal sehingga dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat ; c. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi.
Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pekerjaan Umum,Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009,Nomor 07/PRT/M/2009,Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009,Nomor 3/P/2009; Peraturan Derah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009
1. KETENTUAN UMUM; 2. MAKSUD,TUJUAN DAN FUNGSI; 3. KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA; 4. KETENTUAN PERIZINAN; 5. SANKSI ADMINISTRATIF; 6. KETENTUAN PENYIDIKAN; 7. KETENTUAN PIDANA; 8. PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 9. KETENTUAN PERALIHAN; 10. PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2012.
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2008
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2020

BATAS UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2020

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIGI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ...

... Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. ...

Hal. 2, File: Perbup Nomor 1 Tahun 2020 tentang Batas Jumlah UP dan GU Persediaan pada Perangkat Daerah Tahun 2020.pdf

... 2 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. ...

... atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 8. ...

Hal. 3, File: Perbup Nomor 1 Tahun 2020 tentang Batas Jumlah UP dan GU Persediaan pada Perangkat Daerah Tahun 2020.pdf

... 7 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIGI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2020 BATAS JUMLAH ...

... UP DAN GU PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2020 NO. ...

... UNIT KERJA BELANJA LANGSUNG JUMLAH DASAR UP BESARAN UP DISESUAIKAN PEGAWAI BARANG JASA 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7.760.179.000 22.013.493.583 29.773.672.583 675.000.000 2 Dinas Kesehatan ...

Hal. 8, File: Perbup Nomor 1 Tahun 2020 tentang Batas Jumlah UP dan GU Persediaan pada Perangkat Daerah Tahun 2020.pdf

Abstrak

UP-GU

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2020/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan pada Perangkat Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 9).
Peraturan Bupati ini memuat batas Jumlah UP dan GU Persediaan untuk masing-masing Perangkat Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
7 halaman, Lampiran: 3 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2020

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 33. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 35. ...

Hal. 6, File: 2020pd327626001.pdf

... Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) 37. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 38. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213). 40. ...

Hal. 7, File: 2020pd327626001.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana ...

... Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953); ...

Hal. 1, File: 2020pd327626001.pdf

Download :
2020pd327626001.pdf

Abstrak

APBD

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2020/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 , .Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2019
Memgatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Laporan Operasional; d. Laporan Perubahan Ekuitas; e. Neraca; f. Laporan Arus Kas; g. Catatan Atas Laporan Keuangan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
12 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 01 Tahun 2022

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

Hasil pencarian pada file:

... 2 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. ...

... diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. ...

... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. ...

Hal. 2, File: Perda No.01 th 2022 ttg penyelenggaraan ketenagakerjaan.pdf

... 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46); 10. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik ...

Hal. 3, File: Perda No.01 th 2022 ttg penyelenggaraan ketenagakerjaan.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); sebagaimana telah diubah Catatan ...

Hal. 1, File: Perda No.01 th 2022 ttg penyelenggaraan ketenagakerjaan.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Prov. Gorontalo No. 14 Tahun 2015 tentang Penanganan Pengangguran

Download :
Perda No.01 th 2022 ttg penyelenggaraan ketenagakerjaan.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, BD/01/2022

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk pelaksanaan pembangunan di Daerah, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang penting, sehingga diperlukan pembangunan ketenagakerjaan yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan berperan dalam pembangunan Daerah serta untuk mewujudkan kesejahteraan bagi tenaga kerja.
Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo ini adalah Pasaln 18 ayat (6) UU 1945; UU No.38 Tahun 2000; UU No,13 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.35 Tahun 2021; Permendagri No.80 Tahun 2015.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan umum Arah kebijakan Pelatihan dan Pemagangan kerja penempatan Tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja penggunaan tenaga kerja asing hubungan kerja perlindungan, pengupahan dan jaminan sosial fasilitas kerja hubungan industrial sistem informasi ketenagakerjaan `pembinaan dan pengawasan sanksi administratif dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2022.
Terdiri dari 40 halaman tanpa lampiran

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011

Hak Uji Materiil

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

Hasil pencarian pada file:

... Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ...

... dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun ...

... Mengingat e. bahwa berhubung dengan hal tersebut dalam huruf c dan d, perlu pengaturan kembali Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil. 3. ...

Hal. 2, File: Perma Nomor 1 Tahun 2011.pdf

... PutusanHakUji Materiil Nomor 25 PjHUMj2006 tanggal 30Agustus2006; 2. ...

... yang lebih tinggi dan tidak lagi sesuai dengan "hukum yanghidup(the livinglaw)yangberlaku"; a. bahwaPasal2ayat(4) PeraturanMahkamahAgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil menentukan ...

... TENTANG Nomor 01 Tahun 2011 KETUA.MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA ", Menimbang ...

Hal. 1, File: Perma Nomor 1 Tahun 2011.pdf

... A.TUMPA, SH., MH Ditetapkandi : J AKART A Padatanggal : 30 Mei2011 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Pasal 12 ...

Hal. 7, File: Perma Nomor 1 Tahun 2011.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1993
Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1999
Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2004

Download :
Perma Nomor 1 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 1982

Harga Jual Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perekonomian

Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1982 TENTANG HARGA JUAL DALAM NEGERI BAHAN BAKAR MINYAK BUMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : 1. bahwa untuk melanjutkan ...

... Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971. ...

... MEMUTUSKAN Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Penyesuaian Harga-harga Jual Bahan Bakar Minyak Bumi ; Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...

Hal. 1, File: Keppres No 01 TH 1982.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 Pasal 2 Menugasi Menteri Pertambangan dan Energi untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini dengan tertib. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 3 Januari 1982 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd S 0 E H A R T 0 ...

Hal. 2, File: Keppres No 01 TH 1982.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Keppres No. 1 Tahun 1983

Download :
Keppres No 01 TH 1982.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 1982.