PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,016 detik
Desa
... 210 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo ...
... Nomor 1092); 2. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. ...
... dan 210 Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten ...
... Nomor 1092); 2. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. ...
... 4 Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang BPD Pasal 4 BPD mempunyai tugas dan wewenang: a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa ...
... Bagian Kedua Kewajiban Anggota BPD Pasal 6 Anggota BPD mempunyai kewajiban : a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan ...
... perundang-undangan; b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. menyerap ...
- Download :
- KAB_KARO_1_2008_OCR.pdf
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
... Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609); 5. ...
... Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43); ...
... Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Kungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224 ...
... Indonesia Tahun 2009 Nomor 293), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...
... Pasal 2 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1TAHUN 2021 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA ...
... MINERAL SELAKU KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA KELOMPOK KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ...
... REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa kelompok keija sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional Nomor 20 Tahun 2009 tentang ...
- Download :
- Permen ESDM No. 1 Tahun 2021.pdf
Standar/Pedoman
... 2023, No.151 -2- 1960 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1994); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah ...
... Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67); 6. ...
... NCANGAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA KELOLA SENJATA API DINAS DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JAKSA AGUNG REPUBLIK ...
... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukuman Istimewa Sementara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78); 3. ...
... 2023, No.151 -18- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...
... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2023 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, ttd BURHANUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK ...
... INDONESIA, ttd YASONNA H. ...
- Download :
- Peraturan Kejari No. 1 Tahun 2023.pdf
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan ...
... Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik ...
... Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...
... Lembaran Daerah Kab.HSU Tahun 2011 Nomor 1 ttg Pembentukan SOTK Sekretariat Daerah Hlm 2 dari 2 2 c. ...
... Indonesia Tahun 1999 Nomor 1069, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik ...
... Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); ...
... Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ...
... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara ...
... Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai ...
- Download :
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011.pdf
Administrasi dan Tata Usaha Negara
... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 7. ...
... Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional 13. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. ...
... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 ); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 ); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); ...
... penerbitan KTP. (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ...
... Pasal 68 (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP. (2) Orang ...
... KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status ...
Pendidikan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
... Nomor 23, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebatairuma telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OLO ...
... Peraturan Femerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 12. ...
... Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Barang/Jasa Pemerintatr Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 16); 13, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2O18 tentang Penerimaan ...
... Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 6, Feraturan Pemerintatr Nomor 19 Tahun ? ...
... Peraturan Pemerintatr Nomor 48 Tahun 20O8 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 91, Tambaharr Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a86ah 9. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengetolaan dan Penl.elenggaraan Fendidikart (kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2O1O \-, 2 ...
... Undang-Undang Nomor LT Tatrun 2OOg tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Ropublik Indonesia Tatrun 2003 Nomor 47, Tarrbahan L,embaran Negara Republik Indonesia Norrnor 428611' 2. ...
... Undang-Undang Nomor 20 Tatrun 2OOg tentang Eistem P-endidikan Nasional (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OOg Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a3O1); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah hrsat dan P"emerintahan Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
- Download :
- PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2019.pdf
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
... Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 ...
... Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, disebutkan bahwa besaran Tunjangan Komunikasi Intensif ...
... DPRD, serta Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. ...
... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun SALINAN ...
... Hulu Sungai Utara, Nomor: 170/27/Setwan-HSU, Tanggal Januari 2021, Perihal: Mohon Penetapan KKD Kab.HSU Tahun Anggaran 2021; 3. ...
... Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7810/SJ., Tanggal 2 November 2017, Perihal: Penjelasan Terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2. ...
APBD
... Undang·Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentong Pembentukan Kabup.aten Sarolangun, Kat>up.aten Tebo, KabtJp,aten Muaro Jambl, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 1999 ...
... Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3903) sebagalmana tel.,h dlubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentong Perubahan Atas Undang·Undang NQmOI'" 54 Tahun 1999 tent.ang ...
... Jndonesl.l Nomor 3969)· BUPATI TEBO, DENGAN RAHMA.T TUHAN YA.NG MAHA ESA PERATURAN DA£RAH KABUPAT£N TEBO NOMOR 1 TAHUN 2008 TENT ANG RETRIBUSI P£LAYANA.N K£S£HATAN RUMAH s,.KIT UMUM DA£RAH SULTAN THAHA ...
... 2. ~ng-Ull
... Peraturan ~m«ll'IU.l'I ~nti Und.tng-un
... Indonotste Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembtran N~a Republlk lndonesla Nomor 4548); 6. u~-u~ng Nomor JJ Tahun 200ol tentan; Pettmba~n KeiAnQan tf'lla•• Pemertntah PvHI oan DHratl {Lemblran ~re Republik ...
... ~h ac»lah Kabvploten Tebo. 2. Pffllf:rlnuoh O-ah adalllh Bu91,tl. <1.tn ()ef'•ng1t11 oa«•h ~ unsurpen~r•l)tfflerlntaMti
... Pdlyan1111 -.aw.c tna,p 9Gllah l)Clayonan ~el)ld,II l)IJlen untuk obset"v»l,c,lagnolff..~11,nehabllitasmed1k.ci.npe1ay.,,.,, kesehatan lalMya ~~temp.at tldur; 11. ...
... Pelayanan -...W.t Darl,ll"lt ac,allh 9tlaVMIII kesehatan t,1'197"' lanjut&ny1119hlo'\IS(l;bel'Wl.ansecepa,tnyauntuli:~at.1 ~lanQlralkokernatianatauQUt; ~n: PERAT\JRAN OAIUt.AH TfHTANG RETfUBUSI PfLAYANAN ...
-
PERDA Kab. Tebo No. 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Sultan Thaha Saifuddin
- Download :
- 26. Perda-1-2008.pdf
Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
... GUBERNUR LAMPUNG PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. ...
... Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014; ...
... Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019; 10. ...
... Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung; 11. ...
... Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ...
... -4Bagian Kedua Retribusi Daerah Pasal 5 (1) Target Penerimaan Retribusi Daerah per jenis Tahun Anggaran 2020, ditetapkan sebagai berikut: NO JENIS RETRIBUSI TARGET 1 Retribusi Jasa Umum Rp 1.006.233.950,2 ...
... Retribusi Jasa Usaha Rp 14.921.681.050,3 Retribusi Perizinan tertentu Rp 472.085.000,JUMLAH Rp 16.400.000.000,(2) Prosentase Pembagian Target pertriwulan peijenis Penerimaan Retribusi Daerah dimaksud ...
... BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8 Peraturan Gubemur ini sebagai pedoman bagi instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pencapaian target kineija tertentu. ...
Pemuda dan Olah Raga
... 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535); 3. ...
... Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga ...
... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460); 8. ...
... Indonesia Tahun 1945; b. ...
... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran ...
... Negara Republik Indonesia Nomor 4265); ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 12. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...
... Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun ...
- Download :
- 1. KEOLAHRAGAAN TANAH BUMBU.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan