PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,014 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 1 Tahun 2011
Bangunan Gedung

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Hasil pencarian pada file:

... 21- Peraturan pemerintah Nomor zg Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (r-emLaran Negara Repubrik lndonesia Tahun 2000 Nom91 64, Tambin"n Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor ggSOl; 22 ...

... Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan pembinaan Jasa Konrt*iri (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2000 rrroroi -ob, iamnanan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3g57 ...

... lndustri; 31- Peraturan Menteri pekerjaan umum Nomor 63 Tahun 1gg3 tentang Garis Sempadan . ! ...

... Repubrik lndonesia Nomor 33/2\; I 7. 8. 17. 18. 19. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Mengenai Dampak Lingkungan lndonesia Tahun tegg Ntornoi 54, Republik lndonesia Nomor .......); Tahun 19gg tentang Analisis (Lembaran Negara Republik Tambahan Lembaran Negara ...

... Repubtik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambunin Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3955); ...

... Bangun"n 6"Oung; 39' Peraturan Menteri pekerjaan urnum Nomor 26/PRT1M t2oo7 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung; 40' Peraturan Menteri Komunikasi dan rnformatika Nomor o2/PER/M. ...

... Peraturan Menteri pekerjaan umum Nomor 20/pRT/M/200g tentang Pedoman Teknis Manajemen proteksi Kebakaran di perkotaan; 45- Keputusan Menteri permukiman dan prasarana wilayah Nomor: 403/KPTS lMlzg}2 tentang ...

... Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 200g tentang 'Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2). ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2018
Juknis Pelaksanaan APBD TA 2018 Kabupaten Samosir

APBD

Hasil pencarian pada file:

... BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2 0 1 8 NOMOR | SERI F NOMOR PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 1 TAHUN 2 0 1 8 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ...

... N egara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. ...

... U ndang-U ndang Nomor 17 T ahun 2003 ten tan g K euangan Negara (L em baran N egara Republik Indonesia T ah u n 2003 Nomor 47, T am b ah an L em baran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... U ndang-U ndang Nomor 23 T ah u n 2014 ten tan g P em erintahan D aerah (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun 2014 Nomor 244, T am b ah an L em baran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) seb ag ...

... am b ah an L em baran N egara Republik Indonesia Nomor 3952); 8. ...

... P e ratu ra n P em erintah Nomor 54 T ah u n 2005 ten tan g Pinjam an D aerah (Lem baran N egara Republik Indonesia T ah u n 2005 Nomor 136, T am b ah an L em baran N egara Republik Indonesia Nomor 4574 ...

... Indonesia Nomor 70 ta h u n 2012 ten tan g P eru b ah an K edua a ta s P eratu ran P residen R epublik Indonesia Nomor 54 T ah u n 2010 tentang P engadaan B a ra n g /J a s a Pem erintah; 19. ...

... Indonesia T ah u n 2011 Nomor 310); 23. ...

... T ahun 2017 Nomor 61 Seri F Nomor 463); M enetapkan: MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2 0 1 8 KABUPATEN SAMOSIR ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2016
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 2 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); ...

... Format surat pengesahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4) tercantum dalam Lampiran D.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan ...

... Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6) tercantum dalam Lampiran D.VIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; g. ...

... Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU tercantum dalam Lampiran D.IX Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Nomor 59 Tahun 2007. ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 1 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

APBD

Hasil pencarian pada file:

... sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 15. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 21. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 22. ...

... 2. ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 2. ...

... Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021

Desa Dana Desa

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah ...

... Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021; 21. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa; 22. ...

... dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 10. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 9. ...

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan Bupati Klaten Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Hasil pencarian pada file:

... Undang·Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembanm Negara RepubJik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembanm Ncgara Republik Indonesia Nomor 3452 ...

... ); 2. ...

... kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembanm Negara RepubJik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung ...

... Menetapkan PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAl NEGERl SIPIL. ...

... Pasal I Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Sekret::ci~t Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 42), diubah sehingga berbun ...

... PP yang ditunjuk. • Pasal II Peraturan Bupati ini mula! berlaku pada tanggal diundangkan, Pj. SEKRETARISm~R • BERITA DAER1f.IjIKt\.Bl)P!~TE'N LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 1 ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2018
Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan Bantuan Keuangan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

APBD Pajak dan Retribusi Daerah Desa

Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 103 Tahun 2014 tentang Cara Pemberian Alokasi Dana Desa, BAgian dari HAsil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa, dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari APBD kepada Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Hasil pencarian pada file:

... 2 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PeIaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 11. Peraturan Menteri 3 ...

... Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341); 12. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang PengeIoIaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838); 13. ...

... Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 ten tang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ...

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ...

... Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang 2 ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2020
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

APBD

Hasil pencarian pada file:

... 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 3. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. ...

... YANG MAHAESA BUPATI KUTAITIMUR, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan ...

... Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 1. ...

... Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan tugas pembantuan; 2. ...

... 5 Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah. ...

... Ditetapkan di Sangatta pada tanggal 2 2020 BUPAT KUTAI I Diundangkan di Sangatta pada tanggal 2 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR ...

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 1 Tahun 2015
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 BAB II (Organisasi) dan BAB III (Tata Kerja) Kementerian Koordinator ...

... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. ...

... - 56 - Of Pasal 241 Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal \? ...

... Maret 2015 MENTERI KOORDINATOR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NNAH. LAOLY TA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR � 9 l/ ...

... tugas clan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (2) ...

... Pasal 241 Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis ...

... dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara clan reformasi birokrasi. ...

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenko Maritim dan Investasi No. 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Diubah dengan :
  1. Permenko Maritim dan Investasi No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan