PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,059 detik
Pendidikan
... Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 ...
... Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah; 13. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); ...
... Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586); 5. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412); ...
- Download :
- Perda Kota Cimahi No.1 Tahun 2016.pdf
Pajak dan Retribusi Daerah
... 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. ...
... WALIKOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN ...
... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DEPOK, Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8744 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota ...
... Depok Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dinyatakan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan bertentangan dengan Pasal 2 ...
... 3 Pasal I Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran ...
... yang ditunjuk melalui Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dihapus. (3) Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 ( ...
... satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan. ...
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 5. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...
... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 6 ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 2. ...
... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah ...
... Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... '},WU 2022 �BUPATI KONAWE UTARA � Diundangkan di W anggudu Pada tanggal 13 jUVll 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, /( KASIM PAGALA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 1 ...
... ;21 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, PROVINS! ...
- Download :
- PERDA KAB. KONUT NO 1 TAHUN 2022.pdf
Asuransi Kesehatan Perekonomian Kebijakan Pemerintah
... yag Om Ts Ag PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dalam ...
... rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan ...
... Luar Negeri: Menteri Agama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian ...
... Untuk PERTAMA KEDUA 16. 17. 18. 19. 20. 2 ZA, 28. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ...
... Ng 2 ny Ta Ay PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2- Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional: Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Koperasi dan Usaha ...
... /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, ) Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ...
... Kg na su JAN $ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini, dan b.melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada ...
... Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk: a. melakukan upaya agar peserta penerima Kredit Usaha Rakyat menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional: dan b.melakukan penyempurnaan ...
... dalam program Jaminan Kesehatan Nasional: b.menyediakan akses data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk dapat dimanfaatkan sebagai data kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai ...
- Download :
- Inpres Nomor 1 Tahun 2022.pdf
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
... Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 29. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...
... 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 30. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 25. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1998 Nomor 46,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743); ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Negara Republik lndonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2918); 2. ...
... Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...
-
PERDA Kota Cimahi No. 8 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...
... SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...
... AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Retno Pudji Budi Astuti ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SEVENTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON ...
... Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 3. ...
... 3 DIBUAT di Singapura, pada tanggal Sembilan Belas bulan November tahun Dua Ribu Tujuh, dalam satu salinan asli berbahasa Inggris. ...
... Untuk Brunei Darussalam ttd LIM JOCK SENG Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Untuk Kerajaan Kamboja : ttd CHAM PRASIDH Menteri ...
... Senior dan Menteri Perdagangan Untuk Republik Indonesia : ttd MARI ELKA PANGESTU Menteri Perdagangan Untuk Republik Demokratik Rakyat Laos : ttd NAM VIYAKETH Menteri Perindustrian dan Perdagangan ...
- Download :
- Peraturan Presiden No 1 Tahun 2012.pdf
- 10. Terjemahan_Indonesia_AFAS_7.pdf
- 11. Terjemahan_BRUNEI_AFAS_7.pdf
- 12. Terjemahan_Kamboja_AFAS7.pdf
- 13. Terjemahan_LAOS_AFAS 7.pdf
- 14. Terjemahan_Malaysia_AFAS_7.pdf
- 15. Terjemahan_Mynmar_AFAS_7.pdf
- 16. Terjemahan_FILIPINA_AFAS_7.pdf
- 17. Terjemahan_SINGAPURA_AFAS_7.pdf
- 18. Terjemahan_THAILAND_AFAS_7.pdf
- 19. Terjemahan_Viet Nam AFAS 7.pdf
- 20. TERJEMAHAN PROTOKOL AFAS 7.pdf
- 1. AFAS_7_Brunei.pdf
- 2. AFAS_7_Indonesia.pdf
- 3. AFAS_7_Malaysia.pdf
- 4. AFAS_7_Myanmar.pdf
- 5. AFAS_7_Philippines.pdf
- 6. AFAS_7_Singapore.pdf
- 7. AFAS_7_Thailand.pdf
- 8. AFAS_7_Vietnam.pdf
- 9. AFAS 7 CTC.pdf
Pariwisata dan Kebudayaan
... dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. ...
... BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 239 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 tentang ...
... Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...
... Pasal 236 Perubahan terhadap objek pemeriksaan Inspektorat yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri. ...
... Seluruh pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian/Badan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 tentang ...
... Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62), masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya ...
... - 2- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269); 4. ...
... Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN ...
-
Permenpar No. 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Download :
- PERMEN PAREKRAF NOMOR 1 TAHUN 2021.pdf
Pajak dan Retribusi Daerah
... Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran ...
... Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 11. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 2 ...
... 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kota Kendari perlu disesuaikan; ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indom ,ia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran N
... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602) ...
... IMB. (2) Pemilik bangunan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah mendirikan/merubah/memperbaiki bangunan tanpa izin, harus mengajukan permohonan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini. (3 ...
... B A B IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Wilayah Kota Kendari dicabut ...
... dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Wilayah Kota Kendari dinyatakan masih tetap berlaku ...
- Download :
- Perda Kota Kendari No.01 Tahun 2013.pdf
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
... PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI SOSIAL ...
... kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); SALINAN ...
... Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 127); 15. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 16. ...
... Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 693); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG BANTUAN ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...
... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2013 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, ttd SALIM SEGAF AL JUFRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI ...
... MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 151 SALINAN ...
-
Permensos No. 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana
- Download :
- PERMENSOS 01 TAHUN 2013.pdf
APBD
- Download :
- SAL 1PERDA LKPD T.A 2015.doc
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan