... Kabupaten Bangli Nomor 800/249/DPRD tertanggal 21 Nopember.Prihal Rekomendasi Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya wabah flu burung yang telah menelan korban jiwa di Kabupaten Bangli dan berdasarkan Pasal ...
... Pera Iatan jaringan komputer, mengurangi rekening nomor 1.07 .01.18.05.5.2.3.26.17 Selanja Modal Pengadaan kontruksi bangunan khusus/tertentu dan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengurangi Pasal ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan adanya wabah flu burung yang telah menelan korban jiwa di Kabupaten Bangli dan berdasarkan Pasal 162 ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah yang telah menetapkan Perubahan APBD dapat
melakukan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari pimpinan DPRD Kabupaten Bangli Nomor
800/249/DPRD tertanggal 21 Nopember.Prihal Rekomendasi
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangli
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sangli Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Peraturan Supati Bangli Nomor 36 Tahun 2011;
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2011.
-
-
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2012
... DILENGKAPI DENGAN SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TA IKMALAYA E G HMATTU A YA G BUPATI TASIKMALAYA ESA Menimb g : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal ...
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dilengkapi Dengan Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dilengkapi Dengan Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 67 Tahun 2011
... Pasal 1 Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi lzin Trayek. ...
... Pasal 2 Mcmcrintahkao dan menugaskan kepada Kepala Dinas Pernubungan Kota Palembang untuk melaksanakan Pei:aturan Dacrah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 20 I I tentang Ret,·ibosi 12.iu Trnyek. ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (3) Perda No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 15 SERI C tanggal 10 Agustus 2011, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 44 Tahun 2002; Perda No. 15 Tahun 2004; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 14 Tahun 2011; Perda No. 15 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan Perda No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2011.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 29.1 Tahun 2022
... Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 48.768.991.000,00 50.287.289.000,00 1.518.298.000,00 3, 11 420101010001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 5.219.805.000,00 5.219.805.000,00 0,00 0,00 420101010002 DBH PPh Pasal ...
PERBUP Kab. Sleman No. 34.2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Sleman No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup Sleman Nomor 53.1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Bupati
Nomor 53.1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka penanganan darurat kebakaran
Sekolah Dasar Negeri Delegan 1 Kapanewon
Prambanan, diperlukan rehabilitasi ruang kelas, ruang
guru, pengadaan mebel, serta pengadaan alat praktik
dan peraga siswa;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penggunaan
belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan
mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari
belanja tidak terduga kepada belanja Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang membidangi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan
pergeseran anggaran belanja dari rekening belanja tidak
terduga ke belanja Dinas Pendidikan sebesar
Rpl.766.050.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam
puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undar,g-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
6. Peratvran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1
Tahun 2020 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7
Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20
Tahun 2022 .
Materi Pokok: Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.1 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 53.1) yang telah beberapa kali
diubah dengan Peraturan Bupati Sleman
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2022.
Peraturan Bupati SLeman yang diubah: :
a. Nomor 1.3 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022
Nomor 1.3);
b. Nomor 3.1 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022
Nomor 3.1);
c. Nomor 6 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022
Nomor 6);
d. Nomor 8 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabnpaten Sleman Tahun 2022
Nomor 8);
e. Nomor 12 Tahun 2022 (Berita Dacrah Kabupaten Sleman Tahun 2022
Nomor 12);
f. Nomor 15 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022
Nomor 15);
g. Nomor 19.1 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022
Nomor 19.1);
h. Nomor 20 Tahun 2022 (Berita Dacrah Kabupaten Sleman Tahun 2022
Nomor 20);
Halaman: 5 hlm, Lampiran: 60 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 17 Tahun 2021
... BAB VI DASAR SELEKSI Pasal 8 D asar p ela k sa n aa n seleksai PBDB sebagai berik u t : a. J a lu r zonasi : 1. ...
... BAB VII PANITIA PPDB Pasal 9 (1) P anitia PPDB di sekolah d ib en tu k d an d itetap k an dengan K eputusan Kepala Sekolah. (2) Sekolah m enerbitkan S u ra t K ep u tu san PPDB d an dikirim ke Dinas. ( ...
... BAB VIII TUGAS PANITIA Pasal 10 T ugas p anitia PPDB di sekolah sebagai berikut: a. M em buat p e tu n ju k teknis PPDB b. M em berikan pelayanan inform asi d an pengaduan; dan c. ...
... BAB X JADWAL PELAPORAN Pasal 12 M ekanism e d an jadw al pelaporan dilak u k an sebagai berik u t : a. L aporan a k h ir seleksi PPDB disam p aik an kepada tim pengendali D inas; d an b. ...
... BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 13 (1) K h u su s u n tu k SD d a n SMP Negeri a ta u S w asta penerim a D ana BOS, biaya PPDB dib eb an k an p a d a anggaran BOS. (2) U n tu k sekolah yang tidak m en d ap atk ...
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
penerimaan peserta didik baru dilaksanakan untuk pemerataan layanan pendidikan yang bermutu sesuai daya tampung dan ketersediaan sarana prasarana satuan pendidikan;
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; Pemendiknas No. 39 Tahun 2008; Permendiknas No. 70 Tahun 2009; Permendikbud No. 44 Tahun 2019; Permendikbud No. 1 Tahun 2021; Perda Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menenga pertama dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2021.
Tidak ada
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2015
... pelaksanaan pembargunan Desa, c. pembinaan kemasyarakatan Desa, dan d. pemberdayaan masyarakat Des.a Kewerangan lokal berskala Desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimnaksud dalam Pasal ...
... Sumberdaya manusia, Sumberdaya alam dan Teknoogi Pasal Ruang hngup kewenatgan berdasarkan hak asal usu Des mehiput a. sister ongamisasi perang.kat desa, b sistem organisasi masyarakat adat c. pembinaan ...
... ewenangan lolad berskala Desa bdang pengemoangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dima.lsud dalam Pasal IO hurufc antara lain meliputi a pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Des.a, b pembanguan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
Bahwa agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa berjalan optimal perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014. Permendes No.1 Tahun 2015, Perda No.2 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; maksud dan Tujuan; Kewenangan Desa; Tahap dan Tata Cara Penyelenggaraan Kewenangan Desa; Pungutan Desa; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 14 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maros Nomor 57 Tahun 2023
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN BUPATI MAROS TERKAIT BIDANG ORGANISASI
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHON 2023 NOMOR . 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN BUPATI
MAROS TERKAIT BIDANG ORGANISASI
ABSTRAK:
a bahwa benlasarkan basil analisis dan kajian Produk Hukum
Daerah, teridentifikasi beberapa Peraturan Bupati terkait
bidang organisasi yang sudah tidak efektif dan tidak sesuai
lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
substansinya tidak sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga
untuk tertib administrasi Peraturan Bupati dimaksud perlu
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
b. bahwa benlasarkan pertimbangan sebagairoana dimaksud
dalam huruf a di atas, perlu roenetapkan Peraturan Bupati
tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Bupati Maros
Terkait Bidang Organisasi
I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noroor
1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Penmdang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
�omor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noroor
5234) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Noroor' 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Penmdang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
134, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tamhahan l..embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambaban lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perbahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran
Negara Republik lodonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana
Telah Diuhab dengan Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Peruhaban Atas Peraturan Menteri
DaJam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tabun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah
diuhab dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Refonnasi Birokmsi Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8,
Tambaban Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Maros Nomor 8 Tabun 2023 tentang Tata
Cara Pembentukan Prociuk Hukum Daerah di Llnglrung;,n
Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten
Maros Tahun 2023 Nomor 8).
Pasal I : Peraturan Bupati Maros Nomor 20/XII/2005 tentang Penjabaran Tugas Pokok
dan Fungsi Jabatan Stmktural Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Holtikultura Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005
Nomor 11);
Pasal II : Peraturan Bupati ini mulai berlalru pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2023.
11
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 22 Tahun 2017
... Pasal 21 (1) Setiap Kepala Dinas Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan Peraturan Perundang-undangan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah ...
... Pasal 22 (1) Setiap bawahan di lingkungan Dinas Daerah wajib bertanggungjawab kepada atasan yang berwenang dan melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggungjawab. (2) Setiap bawahan wajib ...
... BAB VI KETENTUAN LAIN–LAIN Pasal 24 (1) Ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) akan diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri. ...
... Paragraf 2 Seksi Pengembangan Industri Wisata Pasal 10 (1) Seksi Pengembangan Industri Wisata pada Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Maluku mempunyai tugas ...
... Bagian Keempat BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pasal 11 (1) Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, perlu diatur Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 18 Tahun 2016; PERDAPROMALUKU No. 6 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, uraian tugas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bidang, dan Seksi, tata kerja, kelompok jabatan fungsional, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Nomor 23 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pariwisata Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2015 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) akan diatur dengan Peraturan Gubernur Maluku tersendiri.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 34 Tahun 2010
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... P:1.ragnfl Seksi Kumen.l Pa~11l22 {1) Seksi Konservasi sebagaimanu. dill\aksud dalam Pasal S huruf d angka 3, mempunyai tug:is mdak::,aoakan ~~ \\!po Bid:i,ng ~ di: bidnng lconsm'! ...
... P,u.:1r24 D~1lam melak=iakan tugas sehagaimima di-mak~od dalam pasal 23, Bidang Penw1w21Si1n Sumberdnyl\ Per:iiI'lln mcnyeltmggarakan fi111gsi : a. ...
... _j ll Pasal20 (l) Seksi Pemnnfuat:m Swnberdo.ya Kdautan clan Pengembangmi Pesisit sebag11i=madiroaksud dalam Pasal S lmtuf d angb 1.m~ wgu, melaksanakan sebagian tugas Bidang Kelautm di bidang pemm1f¼rsn ...
... P:n--atrafl Seksi ~inran:i dan l'ra.,11.rum, renaD~apan 1•~a1.21 (I) Seksi Sara11:1 dan Prasau:ma Pe:n1111gkapan sebagaimana dimaksud dalem .Pasal 5 huruf d angka 2, mffi1Punyai togas melak:sambo ~tDgllS ...
... Pasal 6 (1) Sekrclllriat dipimpin oleh Sekrctaris, Bidang dipimpm oleh Kepala Bidang ~=g lllllSing-mi1sing bernda dibawah dan bmanggung jaW3l> kepada KeJ>ala Oinas. (2) Masing-masing Sub Bagion dipimpin ...
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD 31/2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo; b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 8 Tahun 1974; 3. UU Nomor 17 Tahun 2003; 4. UU Nomor 1 Tahun 2004; 5. UU Nomor 10 Tahun 2004; 6. UU Nomor 25 Tahun 2004; 7. UU Nomor 31 Tahun 2004; 8. UU Nomor 32 Tahun 2004; 9. UU Nomor 33 Tahun 2004; 10. UU Nomor 27 Tahun 2007; 11. PP Nomor 28 Tahun 1972; 12. PP Nomor 100 Tahun 2000; 13. PP Nomor 9 Tahun 2003; 14. PP Nomor 58 Tahun 2005; 15. PP Nomor 79 Tahun 2005; 16. PP Nomor 38 Tahun 2007; 17. PP Nomor 41 Tahun 2007; 18. PP Nomor 60 Tahun 2007; 19. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 20. Permendagri Nomor 15 Tahun 2006; 21. Permendagri Nomor 16 Tahun 2006; 22. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007; 23. Permendagri Nomor 53 Tahun 2007; 24. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007; 25. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 26. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008.
Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Perikanan; d. Bidang Kelautan; e. Bidang Pengawasan dan Sumberdaya Perairan; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2010.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 13 Tahun 2018
... melaksanakan ketentllan_ mengenai besaran tunjangan perumahan Pimpinan clan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tunjangan trasportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal ...
PERBUP Kab. Murung Raya No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Mencabut
PERBUP Kab. Murung Raya No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai besaran
tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan tunjangan transportasi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 17 Ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai besaran
tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan tunjangan trasportasi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 17 Ayat (5) Peraturan Pemerint.ah
Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor
12
Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor
Tahun 2005; Peraturan Pemerint.ah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2017; Perda Nomor 2 Tahun 2017
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Murung
Raya Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 17),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 1),
diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2018.
Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, m.aka
peraturan Bupati Nomor 1
Tahun 2018 tentang
perubahan atas peraturan Bupati Nomor 18 Tahun
2017 tentang pelaksaan peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif
Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
