Keputusan Presiden (Keppres) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 1999.
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Islamic Solidarity Games III Tahun 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2013.
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2015.
KEPPRES No. 30 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1971 Tentang Perizinaan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian Di Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1974
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 8, LLSETKAB : 4 HLM
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Perubahan dan Penambahan Atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1971 Tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 1974.
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1977 Tentang Simpanan Wajib Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Dan Eksportir Kayu
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 1979.
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 1999.
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1970 TENTANG MEMPERPANJANG MASA KERJA PANITIA PENYELESAIAN BARANG-BARANG MILIK NEGARA SEBAGAIMANA YANG DITETAPKAN DENGAN ...
... ditetapkan dengan KeputusanPresiden No. 64 tahun 1970, maka perlu memperpandjang tugas Panitya tersebut. ...
... KeputusanPresiden No. 64 tahun 1970 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA : Memperpandjang masa bekerdja Panitya Penjelesaian barang-barang milik negara sebagaimana jang ditetapkan dengan KeputusanPresiden ...
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Memperpanjang Masa Kerja Panitia Penyelesaian Barang-Barang Milik Negara Sebagaimana Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1970
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 1970.
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1974 TENTANG BERLAKUNYA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 1971 TENTANG "PENINGKATAN PRASARANA PENGUSAHAAN ...
... KeputusanPresiden Nomor 66 Tahun 1971. 3. KeputusanPresiden Nomor 9 Tahun 1973. ...
... MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BERLAKUNYA KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 1971 TENTANG "PENINGKATAN PRASARANA PENGUSAHAAN HUTAN" UNTUK SELURUH WILAYAH REPUBLIK ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 Pasal 1 KeputusanPresiden Nomor 66 Tahun 1971 dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. ...
... Pasal 4 Pelaksanaan dari KeputusanPresiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ...
... Pasal 5 Dengan berlakunya KeputusanPresiden ini, maka ketentuan-ketentuan yang telah ada dan yang bertentangan dengan KeputusanPresiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 6 … ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 Pasal 6 KeputusanPresiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 September 1972. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO JENDRAL TNI ...
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 19, LLSETKAB : 3 HLM
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Berlakunya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1971 Tentang "Peningkatan Prasarana Pengusahaan Hutan" Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 1972.
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - 7. KeputusanPresiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun serta Anggota Keluarganya ; 8. ...
... KeputusanPresiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Besarnya luran-iuran yang dipungut Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun jo Keputusan ...
... Presiden Nomor 8 Tahun 1977 ; M E M U T U S K A N: Menetapkan : KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 230 TAHUN 1968 TENTANG PERATURAN PEMELIHARAAN ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - Pasal 2 KeputusanPresiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1984. ...
... Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 April 1981 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd S O E H A R T O ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1981 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 230 TAHUN 1968 TENTANG PERATURAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI ...
... Presiden Nomor 230 Tahun 1968 ; Mengingat : 1. ...
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 Tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun Serta Anggota Keluarganya
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1981.
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR ...
... DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1996 PRESIDEN REPUBLIK ...
... terakhir dengan KeputusanPresiden Nomor 4 Tahun 1996; Mengingat :… ...
... KeputusanPresiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah (Lembaran Negara ...
... Tahun 1986 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KeputusanPresiden Nomor 4 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 37); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSANPRESIDEN TENTANG ...
... SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1996. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 7 - Agar... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan KeputusanPresiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd. ...
KEPPRES No. 37 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1997
KEPPRES No. 204 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1998
Mengubah
KEPPRES No. 42 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1995
KEPPRES No. 41 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1988
KEPPRES No. 59 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terkahir Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1988
KEPPRES No. 24 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Peratambahan Nilai Yang Terhutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1986
KEPPRES No. 51 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah
KEPPRES No. 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 22, LN. 1997 No. 48, LL SETNEG : 7 HLM
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1996
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 1997.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
