... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1981 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 14 A TAHUN 1980 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ...
... KeputusanPresiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Penjelasan dan Lampirannya ; Mengingat : 1. ...
... KeputusanPresiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; M E M U T U S K A N Menetapkan : KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa upaya pemasyarakatan KeputusanPresiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah dilakukan secara intensif ...
... Negara dengan KeputusanPresiden; Mengingat 1. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN ...
... Keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari upaya pemasyarakatan KeputusanPresiden tersebut yang dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. ...
... Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap KeputusanPresiden Nomor 16 Tahun 1994. PASAL… ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 3. KeputusanPresiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. ...
... MEMUTUSKAN : Menetapkan KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. ...
... Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Batang Tubuh dan Lampiran KeputusanPresiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagai berikut : 1. ...
KEPPRES No. 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997
KEPPRES No. 8 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... KeputusanPresiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Lembaga Ketahanan Nasional; 7. KeputusanPresiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional; 8. ...
... KeputusanPresiden Nomor 76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 9. KeputusanPresiden Nomor 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik; 10. ...
... KeputusanPresiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan KeputusanPresiden Nomor 40 Tahun 2000; 15. ...
... KEPUTUSANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA ...
... Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KeputusanPresiden Nomor 16 Tahun 2001; Mengingat : 1. ...
... dengan KeputusanPresiden Nomor 16 Tahun 2001; MEMUTUSKAN: Menetapkan KEPUTUSANPRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSANPRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ...
... KeputusanPresiden Nomor 19 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi Badan Koordinasi Intelijen Negara sebagaimana telah diubah dengan KeputusanPresiden Nomor 64 Tahun 1989; 2. ...
... KeputusanPresiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 3. KeputusanPresiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 4. ...
... KeputusanPresiden Nomor 33 Tahun 1988 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana telah diubah dengan KeputusanPresiden Nomor 24 Tahun 1994; 5. ...
KEPPRES No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Diubah dengan
KEPPRES No. 62 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001
KEPPRES No. 16 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2001.
KEPPRES No. 32 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997
KEPPRES No. 53 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997
Mengubah
KEPPRES No. 40 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991
KEPPRES No. 28 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 24, LN. 1997 No. 50, LL SETNEG : 6 HLM
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 1997.
KEPPRES No. 81 Tahun 2000 tentang Pembubaran Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Diatur Dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum
KEPPRES No. 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2002.
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
Keppres No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Departemen
Diubah dengan
KEPPRES No. 27 Tahun 1981 tentang Perubahan Beberapa Pasal Dari Lampiran 3 Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1980
KEPPRES No. 62 Tahun 1980 tentang Perubahan Pasal 7 Lampiran 1 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Angka 1 Huruf C Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1980 Tentang Susunan Organisasi Departemen
Mengubah
KEPPRES No. 22 Tahun 1980 tentang Perubahan Pasal 9 Lampiran 14 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 Jo. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979
Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974
tentang Susunan Organisasi Departemen
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Perubahan Beberapa Pasal Dari Lampiran 1, Lampiran 5, Dan Lampiran 6 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1980
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 1980.
PERPRES No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PERPRES No. 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PERPRES No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PERPRES No. 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PERPRES No. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PERPRES No. 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 61, LN. 2004 No. 77, LL SETNEG : 3 HLM
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2004.
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 281, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1960 Tentang Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 1960.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
