Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Komisi Yudisial

Menemukan 29 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2024

Tata Cara Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga di Komisi Yudisial

Standar/Pedoman

Download :
Peraturan_Komisi_Yudisial_Nomor_4_Tahun_2024.pdf

Abstrak

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2013

Pelayanan Informasi Publik

Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik

Download :
Peraturan KY Nomor 5 Tahun 2013.pdf
Lampiran Peraturan KY Nomor 5 Tahun 2013.pdf

Abstrak

layanan informasi publik - komisi yudisial

2013

Peraturan Komisi Yudisial NO. 5, BN 2013 (1115): 6 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Pelayanan Informasi Publik

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan kewajiban Komisi Yudisial sebagai Badan Publik untuk memberikan akses informasi kepada publik, perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Pelayanan Informasi Publik.
Dasar hukum peraturan ini UUD RI Tahun 1945 Pasal 24B; UU Nomor 22 Tahun 2004; UU Nomor 14 Tahun 2008; dan UU Nomor 25 Tahun 2009.
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Komisi Yudisial yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2013.
Lampiran file: 6 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 6; lampiran hlm 7 sd 10)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2016

Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Peraturan KY Nomor 5 Tahun 2016.pdf

Abstrak

peraturan - seleksi hakim ad hoc - hubungan industrial

2016

Peraturan Komisi Yudisial NO. 5, BN 2016 (1145): 15 hlm: jdih.komisiyudisial.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, perlu membentuk Peraturan Komisi Yudisial tentang Seleksi Calon Hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 1985; UU Nomor 22 Tahun 2004; dan UU Nomor 2 Tahun 2004.
Seleksi Calon Hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut Seleksi Calon Hakim ad hoc HI adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka mengisi lowongan jabatan hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2016.
Lampiran file: 15 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 15 dan lampiran hlm 16 sd 51)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2013

Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung

Standar/Pedoman

Download :
Peraturan KY Nomor 6 Tahun 2013.pdf
Lampiran Peraturan KY Nomor 6 Tahun 2013.pdf

Abstrak

pedoman - kelayakan calon hakim agung - komisi yudisial

2013

Peraturan Komisi Yudisial NO. 6, BN 2013 (1191): 3 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka perlu menyusun Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung.
Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 24B; UU Nomor 14 Tahun 1985; UU Nomor 22 Tahun 2004; dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2011.
Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung ini merupakan panduan bagi Komisi Yudisial dalam menentukan kelayakan Calon Hakim Agung.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2013.
Lampiran file: 3 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 3; lampiran hlm 4 sd 28)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011

Pedoman dan Tata Cara Kerjasama Antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan KY No. 2 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerja Sama Antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia

Download :
Peraturan_KY_No__6_Tahun_2011.pdf

Abstrak

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013

Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial

Struktur Organisasi

Download :
Peraturan KY Nomor 7 Tahun 2013.pdf

Abstrak

susunan organisasi - pembidangan kerja - komisi yudisial

2013

Peraturan Komisi Yudisial NO. 7, BN 2013 (1365: 11 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial

ABSTRAK:

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Ketua Bidang Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2011 tentang Wewenang dan Tugas Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Bidang Komisi Yudisial Republik Indonesia, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial.
Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 24A ayat (3); UU Nomor 22 tahun 2004; dan Keputusan Komisi Yudisial Nomor 16/KEP/P.KY/06/2013.
Dalam menjalankan tugasnya Pimpinan dan Anggota dibantu oleh kelompok Tenaga Ahli dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2013.
Pada saat Peraturan Komisi Yudisial ini berlaku, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Ketua Bidang Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Peraturan Nomor 2 tahun 2011 Tentang Wewenang dan Tugas Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Bidang Komisi Yudisial Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 11 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 11)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013

Advokasi Hakim

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Peraturan KY Nomor 8 Tahun 2013.pdf

Abstrak

advokasi hakim - komisi yudisial

2013

Peraturan Komisi Yudisial NO. 8, BN 2013 (1530): 9 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Advokasi Hakim

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang advokasi hakim.
Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 24B dan UU Nomor 22 Tahun 2004.
Advokasi hakim adalah kegiatan dalam rangka mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluruhan martabat hakim.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2013.
Lampiran file: 9 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 9)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 9 Tahun 2013

Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Peraturan KY Nomor 9 Tahun 2013.pdf

Abstrak

uji kelayakan dan kepatuhan - calon hakim konstitusi - komisi yudisial

2013

Peraturan Komisi Yudisial NO. 9, BN 2013 (1512): 8 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18B dan Pasal 18C ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi.
Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 22 ayat (1); UU Nomor 24 Tahun 2003; dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013.
Panel Ahli Calon Hakim Konstitusi selanjutnya disebut Panel Ahli adalah perangkat yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk menguji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2013.
Lampiran file: 8 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 8)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 10 Tahun 2013

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan KY No. 3 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi

Download :
Peraturan KY Nomor 10 Tahun 2013.pdf

Abstrak

2013

Peraturan Komisi Yudisial NO. 10, BN 2012 (1513): 8 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi.
Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 22 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Pengganti UNdang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013.
Uji kelayakan dan kepatutan adalah rangkaian kegiatan untuk menilai kualitas dan kepribadian calon hakim konstitusi.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2013.
Lampiran file: 8 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 8)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Komisi Yudisial

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2024.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2011.