Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.808 peraturan dalam 0,008 detik

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1992

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Mencabut :

UU No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya

Download :
UU Nomor 14 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 14 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2013

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

Download :
UU Nomor 14 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Diubah dengan :

UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Mencabut :

UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Download :
UU Nomor 14 Tahun 1970.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2002

Pengadilan Pajak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

UU No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Download :
UU Nomor 14 Tahun 2002.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1956

Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Diubah dengan :

UUDrt No. 9 Tahun 1957 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
UUDrt No. 1 Tahun 1957 tentang Pengubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Nomor 30 Tahun 1956) tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Download :
UU Nomor 14 Tahun 1956.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1997

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Mengubah :

UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek

Download :
UU Nomor 14 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2003

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 14 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2014

Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 14 Tahun 2014.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-MUNA-BARAT-PROVINSI-SULAWESI-TENGGARA

2014

Undang-undang (UU) NO. 14, LN.2014/No. 171, TLN No. 5561, LL SETNEG: 15 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

Untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya dan Kabupaten Muna pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Muna, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D UUD Tahun 1945, UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 13 Tahun 1964, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2012.
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Muna Barat di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2014.
-
-
12 halaman

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2016

Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 15 Tahun 2016.pdf

Abstrak

PENGESAHAN-MARITIME-LABOUR-CONWNTION,-2006-(KONVENSI-KETENAGAKERJAAN-MARITIM,-2006)

2016

Undang-undang (UU) NO. 15, LN.2016/NO.193, TLN NO.5931, LL SETNEG : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)

ABSTRAK:

bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan,bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak,bahwa Pemerintah Republik Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan menjamin hak-hak dasar yang dimilikinya dengan tetap memperhatikan perkembangan industri pelayaran nasional dan internasional,bahwa Maitime Labour Conuention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) yang telah diadopsi pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke-94 tanggal 23 Februari 2006 di Jenewa, Swiss, menitikberatkan pada upaya Negara Anggota Organisasi Ketenagakerjaan Internasional untuk memberikan perlindungan bagi awak kapal serta industri pelayaran
Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
Maitime Labour Conuention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) diadopsi oleh ILO untuk menciptakan suatu instrumen tunggal yang memuat semua prinsip dan standar ketenagakerjaan internasional yang berlaku di industri pelayaran, untuk selanjutnya dapat diratifikasi oleh Negara Anggota.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2016.
4 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1992.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 1970.