Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.753 peraturan dalam 0,013 detik

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1961

Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Download :
UU Nomor 2 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2019

Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republic Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 2 Tahun 2019.pdf
UU Nomor 2 Tahun 2019 - salinan Kesepahaman.pdf

Abstrak

Pengesahan-Nota Kesepahaman-Antara-Kementerian-Pertahanan-Republik-Indonesia-Dan-Kementerian-Pertahanan-Kerajaan-Spanyol-Tentang-kegiatan-kerja-sama-di bidang-pertahanan

2019

Undang-undang (UU) NO. 2, LN.2019/NO.5, TLN NO.6300, LL SETKAB : 4 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republic Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence)

ABSTRAK:

1. Hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; 2. Untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol, pada tanggal 13 Februari 2013 di Jakarta, Indonesia telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan. 3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang;
Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
1. Bidang kerja sama, meliputi: a. pertukaran kunjungan pejabat pada tingkat kementerian termasuk angkatan bersenjata; b. pertukaran informasi atau praktik-praktik terbaik dalam bidang-bidang seperti kebijakan pertahanan, pendidikan dan pelatihan, bantuan medis, peraturan perundang-undangan militer, jasa militer, dan bidang lainnya yang disepakati bersama; c. pembinaan hubungan yang lebih erat antara lembaga-lembaga angkatan bersenjata kedua negara dan pengembangan kerja; d. dukungan peran serta personel angkatan bersenjata masing-masing dalam berbagai kegiatan yang tepat; e. peningkatan kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertahanan; f. pengembangan kerja sama di bidang industri pertahanan yang meliputi alih teknologi, penelitian bersama, produksi bersama, dan pemasaran bersama. 2. Kewajiban untuk saling memberikan perlindungan terhadap informasi rahasia dan hak kekayaan intelektual. 3. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman disesuaikan dengan ketersediaan dana dan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku dari setiap Pihak. 4. Penyelesaian masalah yang timbul dari penafsiran Nota Kesepahaman dilakukan secara damai melalui perundingan antara Para Pihak. Jika tidak dapat terselesaikan, masalah akan diselesaikan melalui saluran diplomatik.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2019.
-
-
-

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1966

Hygiene

Kesehatan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Download :
UU Nomor 2 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1995

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96

APBN

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 3 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 1995/96

Download :
UU Nomor 2 Tahun 1995.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2009

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Download :
UU Nomor 2 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2017

Jasa Konstruksi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Mencabut :

UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Download :
UU No 2 Tahun 2017.pdf

Abstrak

konstruksi-jasa

2017

Undang-undang (UU) NO. 2, LL SETNEG : 58 HLM

Undang-undang (UU) tentang Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional ,bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum, bahwa Undang-undang Nomor 1g rahun Lggg tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan j asa konstruksi;,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam perlu membentuk Undang_Undang tentang Jasa Konstruksi;
Pasal 20 dan pasal 2r undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S
materi muatan dalam Undang-Undang ini meliputi tanggung jawab dan kewenangan; usaha Jasa Konstruksi; penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi; tenaga kerja konstruksi; pembinaan; sistem informasi Jasa Konstruksi; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa; sanksi administratif; dan ketentuan peralihan

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
57 halaman, 38 lampiran

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1962

Karantina Udara

Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Download :
UU Nomor 2 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2000

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000

APBN

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 33 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000

Download :
UU Nomor 2 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1948

Pengesahan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Negara Kerajaan Mesir

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 2 Tahun 1948.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1999

Partai Politik

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

Mencabut :

UU No. 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya

Download :
UU Nomor 2 Tahun 1999.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 1961.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 1966.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1995.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2009.