Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.808 peraturan dalam 0,007 detik

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1955

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1954 (Tentang Mengubah "Indonesische Comptabilteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-Undang)

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Menetapkan :

UUDrt No. 3 Tahun 1954 tentang Mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419)

Download :
UU Nomor 12 Tahun 1955.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2000

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata

Download :
UU Nomor 12 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1968

Pembentukan Pengadilan Tinggi di Menado dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU Nomor 12 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1982

Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1978/1979

APBN

Download :
UU Nomor 12 Tahun 1982.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2019

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

APBN

Abstrak

Pertnggungjawaban-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan- belanja-negara

2019

Undang-undang (UU) NO. 12, LN.2019/NO.169, TLN NO. 6388, JDIH.SETNEG.GO.ID : 11 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang telah dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018, perlu dilakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapata dan belanja negara TA 2018.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.
Pertangungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2018 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terdiri dari: 1. LRA Pendapatan dan Belanja Negara TA 2018; 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA 2018; 3. Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2018; 4. Laporan Operasional TA 2018; 5. Laporan Arus Kas TA 2018; 6. Laporan Perubahan Ekuitas TA 2018; 7. Catatan atas Laporan Keuangan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2019.
-
-
29

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2004

Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download :
UU Nomor 12 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2002

Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 12 Tahun 2002.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2009

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 12 Tahun 2009.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-KEPULAUAN-MERANTI-PROVINSI-RIAU

2009

Undang-undang (UU) NO. 12, LN. 2009/ No. 13 , TLN NO. 4968, LL SETNEG : 19 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau

ABSTRAK:

Untuk memacu kemajuan Provinsi Riau pada umumnya dan Kabupaten Bengkalis pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Bengkalis, dipandang perlu membentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 61 Tahun 1958, UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, dan UU No. 10 Tahun 2008.
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di wilayah Provinsi Riau dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2009.
-
-
19 halaman

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992

Sistem Budidaya Tanaman

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

Mencabut :

UU No. 2 Tahun 1961 tentang Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman

Download :
UU Nomor 12 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2013

Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 12 Tahun 2013.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-MOROWALI-UTARA-KEPULAUAN-PROVINSI-SULAWESI-TENGAH

2013

Undang-undang (UU) NO. 12, LN.2013/No. 83, TLN No. 5414, LL SETNEG: 16 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah

ABSTRAK:

Untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya dan Kabupaten Morowali pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Morowali, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D UUD Tahun 1945, UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 13 Tahun 1964, UU No. 51 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2012.
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Morowali Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2013.
-
-
12 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 1968.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 1982.