Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.808 peraturan dalam 0,008 detik

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1992

Dana Pensiun

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Download :
UU Nomor 11 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1968

Charter of The Southeast Asian Ministers of Education Organization

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 11 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2001

Pembentukan Kota Batu

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 11 Tahun 2001.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1976

Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention Nairobi, 1982)

Mencabut :

UU No. 10 Tahun 1969 tentang Konvensi International Telecomunication Union di Montreux 1965

Download :
UU Nomor 11 Tahun 1976.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1952

Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) Atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1952 (Undang-Undang Darurat Nr 4 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 13 Tahun 1952 tentang Perubahan Berselang dari Jumlah Opsenten atas Beberapa Pos dari Tarip Bea-Bea Masuk

Download :
UU Nomor 11 Tahun 1952.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1985

Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention Nairobi, 1982)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan

Mencabut :

UU No. 11 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973

Download :
UU Nomor 11 Tahun 1985.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Download :
UU Nomor 11 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Kejaksaan Republik Indonesia - PERUBAHAN UNDANG-UNDANG

2021

Undang-undang (UU) NO. 11, LN.2021/No.298, TLN No. 6755, jdih.setneg.go.id : 20 hlm.

Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

ABSTRAK:

Untuk menjamin kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan Republik Indonesia harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 16 Tahun 2004.
UU ini mengatur mengenai perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam UU Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka, yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Pada Kejaksaan dapat ditugaskan aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau pejabat lain yang tidak menduduki jabatan Jaksa, serta diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap Jaksa memperoleh gaji, tunjangan, dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
UU ini mengubah UU Nomor 16 Tahun 2004.

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2013

Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol, Nagoya Tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 11 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2000

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan kabupaten Banggai Kepulauan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan

Download :
UU Nomor 11 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022

Keolahragaan

Pemuda dan Olah Raga

Status Peraturan

Mencabut :

UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Download :
UU Nomor 11 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Keolahragaan

2022

Undang-undang (UU) NO. 11, LN.2022/No.71, TLN No.6782, jdih.setneg.go.id : 67 hlm.

Undang-undang (UU) tentang Keolahragaan

ABSTRAK:

Keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk perubahan strategis di lingkungan internasional. Selain itu, UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan keolahragaan sehingga perlu diganti.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20 dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
UU ini mengatur mengenai: 1) dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip; 2) hak dan kewajiban; 3) tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 4) ruang lingkup olahraga; 5) pembinaan dan pengembangan olahraga; 6) pengelolaan keolahragaan; 7) penyelenggaraan kejuaraan olahraga; 8) pelaku olahraga; 9) prasarana olahraga dan sarana olahraga; 10) pendanaan keolahragaan; 11) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan informasi keolahragaan; 12) peran serta masyarakat; 13) kerja sama dalam bidang keolahragaan; 14) industri olahraga; 15) standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi; 16) doping; 17) penghargaan olahraga dan jaminan sosial; 18) pengawasan; penyelesaian sengketa di bidang olahraga; dan 19) ketentuan pidana terkait keolahragaan. Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2022.
UU ini mencabut UU Nomor 3 Tahun 2005.
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
Penjelasan: 72 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 1992.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 1968.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 1976.