Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.753 peraturan dalam 0,01 detik

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1948

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1948.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1992

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993

APBN

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 5 Tahun 1993 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/93

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1953

Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1969

Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1969.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2010

Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultand Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tentang Kerjasama Di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of His Majesty The Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam on Defence Cooperation)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 6 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1954

Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat

Partai Politik dan Pemilu

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1996

Perairan Indonesia

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Mencabut ketentuan mengenai pembentukan badan koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3)

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1996.pdf

Abstrak

PERAIRAN - TERITORIAL INDONESIA

1996

Undang-undang (UU) NO. 6, LN. 1996, LL SETNEG : 19 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perairan Indonesia

ABSTRAK:

Untuk menetapkan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di perairan Indonesia dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, maka perlu mencabut Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan mengganti dengan Undang-Undang yang baru.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1),Pasal 20 ayat (1),dan Pasal 33 ayat 3Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
Dalam UU ini diatur mengenai wilayah perairan Indonesia. Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang dikukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Selain mengatur mengenai batas wilayah perairan, diatur juga mengenai hak lintas bagi kapal-kapal asing. Kapal semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia untuk keperluan: 1) melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman; atau 2) berlaku ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 1996.
Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 4 prp. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan : 17 hlm.

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1985

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1981/1982

APBN

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1985.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1964

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1963 Tentang Surat Hutang Landreform (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 63) Menjadi Undang-Undang

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Status Peraturan

Menetapkan :

PERPU No. 5 Tahun 1963 tentang Surat Hutang Landreform

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1965

Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1965.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1992.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1953.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 1969.