Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.753 peraturan dalam 0,025 detik

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 1958

Penetapan Bagian VI (Kementerian Pertahanan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 33 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian VI- Kementerian-Pertahanan- dari -Anggaran-Republik- Indonesia- Untuk- Tahun- Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 33, LN. 1958 No. 83, LL SETNEG : 8 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian VI (Kementerian Pertahanan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:

-
Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
BAB I(Pengeluaran).6.1.Kementerian dan Pengeluaran Umum ....24.000.0006.1AMisi Militer Negeri Asing ...........-6.1BDemobilisan Pelajar .................25.000.0006.1CBiro Penampungan Bekas AnggotaTentara (Ex. C.T.N.) ..................106.475.000 6.2Pengeluaran Angkatan Darat ..........2.321.525.0006.3Pengeluaran Angkatan Laut .............193.000.0006.4Pengeluaran Angkatan Udara ............230.000.0006.5.Pengeluaran tak tersangka ...........MemoriJumlah ............2.900.000.000(Dua milyard sembilan ratus juta rupiah).Pasal 2.Bagian VI, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuktahun dinas 1955 mengenai Kementerian Pertahanan

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955.
-
-
8

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 1964

Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Download :
UU Nomor 33 Tahun 1964.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2000

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000

Download :
UU Nomor 33 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 1954

Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Download :
UU Nomor 33 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 1999

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998

APBN

Download :
UU Nomor 33 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 1947

Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubung Dengan Hubungan Kerja

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Download :
UU Nomor 33 Tahun 1947.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Diubah dengan :

PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Mencabut :

UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Download :
UU Nomor 33 Tahun 2004.pdf

Abstrak

perimbangan-keuangan-pemerintah pusat-daerah

2004

Undang-undang (UU) NO. 33, LN. 2004/ No. 126, TLN NO.4438, LL SETNEG : 44 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

ABSTRAK:

bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan antar Pemerintahan Daerah perlu diatur secara adil dan selaras; bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan; bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu diganti.
Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
Penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sesuai asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan; Penambahan jenis Dana Bagi Hasil dari sektor Pertambangan Panas Bumi, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21; Pengelompokan Dana Reboisasi yang semula termasuk dalam komponen Dana Alokasi Khusus menjadi Dana Bagi Hasil; Penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Umum; Penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Khusus; Penambahan pengaturan Hibah dan Dana Darurat; Penyempurnaan persyaratan dan mekanisme Pinjaman Daerah, termasuk Obligasi Daerah; Pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan; Penegasan pengaturan Sistem Informasi Keuangan Daerah; dan Prinsip akuntabilitas dan responsibilitas dalam Undang-Undang ini dipertegas dengan pemberian sanksi.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004.
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hasil penghitungan DAU per provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai DAU diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dalam Peraturan Pemerintah. Tata cara pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Darurat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pinjaman Daerah termasuk Obligasi Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKA SKPD diatur dengan Peraturan Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran, pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik Negara yang diperoleh atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik Negara yang diperoleh atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 103, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pengalihan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
95

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 1953

Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952, untuk Pemungutan Pajak Verponding untuk Tahun-Tahun 1953 dan Berikutnya" (Lembaran-Negara Nomor 90 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang

Perpajakan

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 7 Tahun 1952 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nr 14 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Verponding atas Tahun 1951 Sebagai Undang-Undang

Download :
UU Nomor 33 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2003

Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 33 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 1956

Penghapusan Ordonansi Staatsblad 1946 No. 115 dan Pembebasan Bea Meterai, Pajak Pendapatan dan Pajak Perseroan untuk Hal-Hal Tertentu Tentang Pembesaran Modal dari Perseroan dan Persekutuan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perpajakan

Download :
UU Nomor 33 Tahun 1956.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1964.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 1954.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 1999.