Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.753 peraturan dalam 0,021 detik

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1997
Peradilan Militer

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 8 Tahun 1958 tentang Penetapan Hari Mulai Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 1) Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan
  2. UU No. 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" (Undang-Undang Darurat Nr. 17, Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal
  3. UU No. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2002
Partai Politik

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Mencabut :
  1. UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1964
Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2007
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1999
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan :
  1. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Diubah dengan :
  1. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  2. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Mencabut :
  1. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2000
Desain Industri

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak
Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1954
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1954 tentang Pemungutan Tambahan Pembayaran atas Pengiriman Uang Keluar Negeri Sebagai Undang-Undang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan
Menetapkan :
  1. UUDrt No. 5 Tahun 1954 tentang Pemungutan Tambahan Pembayaran atas Pengiriman Uang ke Luar Negeri
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1958
Penetapan Bagian VA (Kementerian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan