Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.753 peraturan dalam 0,015 detik

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1947

Naturalisasi George Wilhelm August Friedrichs

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
UU Nomor 25 Tahun 1947.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1953

Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950, tentang Mengadakan Pajak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara Nomor 19 Tahun 1950) dan "Undang-Undang Darurat Nomor 38 Tahun 1950 tentang Tambahan dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara Nomor 80 Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang

Perpajakan

Download :
UU Nomor 25 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2014

Hukum Disiplin Militer

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mencabut :

UU No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Download :
UU Nomor 25 Tahun 2014.pdf

Abstrak

hukum-disiplin-militer

2014

Undang-undang (UU) NO. 25, LN.2014/No. 257, TLN No. 5591, LL SETNEG: 29 HLM

Undang-undang (UU) tentang Hukum Disiplin Militer

ABSTRAK:

bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional; bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa serta pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan; bahwa dalam mengemban tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, prajurit Tentara Nasional Indonesia memerlukan disiplin tinggi, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik sehingga hukum disiplin militer perlu dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara; bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Tentara Nasional Indonesia sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer;
Dasar hukum UU 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Subjek dalam Undang-Undang ini adalah Militer dan tidak menggunakan istilah prajurit dengan pertimbangan sebagai berikut: Pada dasarnya hukum pidana terdiri atas hukum pidana umum dan hukum pidana militer (militair straafrecht). Hukum pidana militer adalah hukum pidana yang subjeknya “Militer” atau mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Militer. Penggunaan sebutan Militer sesuai dengan sebutan subjek tindak pidana militer sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perlu menyeragamkan, menyinkronkan, dan membakukan istilah yang berkaitan dengan subjek hukum militer dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara militer, seperti: Hukum Militer yang terdiri atas Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Pidana Militer, Hukum Tata Usaha Militer, dan Hukum Disiplin Militer; dan Polisi Militer, Oditurat Militer, Peradilan Militer, dan Lembaga Pemasyarakatan Militer. Diterapkannya asas keadilan, pembinaan, persamaan di hadapan hukum, praduga tak bersalah, hierarki, kesatuan komando, kepentingan militer, tanggung jawab, efektif dan efisien, dan manfaat dalam penyelesaian perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Militer. Dirumuskannya alat-alat bukti dalam rangka pembuktian proses penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer. Pemberian peringatan secara tertulis oleh Ankum Atasan kepada Ankum yang lalai atau sengaja tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer. Pembentukan DPPDM yang bersifat ad hoc di lingkungan internal yang bertugas memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan pengawasan atas pelaksanaan penegakan Hukum Disiplin Militer.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2014.
UU 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mencabut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
-
21

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1968

Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
UU Nomor 25 Tahun 1968.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah
UU No. 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat
Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Barat
UU No. 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan
Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Selatan
UU No. 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur
Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Timur

Diubah dengan :

UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
Pasal 1 angka 3 UU No. 25 Tahun 1956
UUDrt No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 (Lembaran-Negara No. 65 Tahun 1956)

Mencabut :

UUDrt No. 2 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan

Download :
UU Nomor 25 Tahun 1956.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1954

Perjanjian-Perjanjian Pos Sedunia

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 5 Tahun 1961 tentang Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuannya

Download :
UU Nomor 25 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2002

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 25 Tahun 2002.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Perkoperasian

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
Berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, UU Nomor 17 Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru, berlaku kembali UU Nomor 25 Tahun 1992

Diubah dengan :

UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Mencabut :

UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian

Download :
UU Nomor 25 Tahun 1992.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2003

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian Uang

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Download :
UU Nomor 25 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

APBD APBN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Mencabut :

UU No. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara Dengan Daerah-Daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri

Download :
UU Nomor 25 Tahun 1999.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Undang-undang (UU)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1951.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1968.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .