Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Undang-undang (UU)

Menemukan 1.899 peraturan dalam 0,011 detik

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1978
• Berlaku mulai 46 tahun yang lalu
Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan
Download file:
UU Nomor 6 Tahun 1978.pdf
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1978
• Berlaku mulai 46 tahun yang lalu
Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan
Download file:
UU Nomor 5 Tahun 1978.pdf
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1978
• Berlaku mulai 46 tahun yang lalu
Perubahan dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung
Download file:
UU Nomor 4 Tahun 1978.pdf
Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1978
• Berlaku mulai 47 tahun yang lalu
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 1 Tahun 1977 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978
Download file:
UU Nomor 3 Tahun 1978.pdf
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1978
• Berlaku mulai 46 tahun yang lalu
Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
UU Nomor 2 Tahun 1978.pdf
Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1978
• Berlaku mulai 46 tahun yang lalu
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 3 Tahun 1979 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979
Download file:
UU Nomor 1 Tahun 1978.pdf
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1977
• Berlaku mulai 48 tahun yang lalu
Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 1 Tahun 1976 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977
Download file:
UU Nomor 2 Tahun 1977.pdf
Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1977
• Berlaku mulai 47 tahun yang lalu
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 3 Tahun 1978 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978
Download file:
UU Nomor 1 Tahun 1977.pdf
Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1976
• Berlaku mulai 48 tahun yang lalu
Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention Nairobi, 1982)
Mencabut
  1. UU No. 10 Tahun 1969 tentang Konvensi International Telecomunication Union di Montreux 1965
Download file:
UU Nomor 11 Tahun 1976.pdf
Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1976
• Berlaku mulai 48 tahun yang lalu
Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Philippina Serta Protokol
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
UU Nomor 10 Tahun 1976.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan