PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan

Menemukan 1.214 peraturan dalam 0,028 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2016
Pengalihan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhub No. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
Diubah dengan :
  1. Permenhub No. 68 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2020
Pengawasan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Berbasis Teknologi Informasi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Transportasi Darat/Laut/Udara

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2018
Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Curug

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenhub No. 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2014
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi bagi Kapal Berbendera Indonesia pada Badan Klasifikasi

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Permenhub No. 7 Tahun 2013 tentang Kewajiban Klasifikasi bagi Kapal Berbendera Indonesia pada Badan Klasifikasi
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2016
Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2015
Fasilitasi (Fal) Udara

Teritorial Indonesia Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Permenhub No. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 61 Tahun 2015 Tentang Fasilitasi (Fal) Udara
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2013
Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhub No. 1 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2019
Kelaiklautan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia

Teritorial Indonesia Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhub No. 12 Tahun 2022 tentang Kelaiklautan Kapal Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 1999 tentang Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2018
Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Penerbangan Palembang

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhub No. 24 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang
Mencabut :
  1. Permenhub No. 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan