Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan

Menemukan 1.214 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2014

Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2008 Tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara

Download :
PM_39_TAHUN_2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2023

Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lingkungan Hidup Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mencabut :

Permenhub No. 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai

Download :
2023pmkemenhub039.pdf

Abstrak

Sepeda Motor - Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai

2023

Peraturan Menteri Perhubungan NO. 39, BN 2023 (573): 17 hlm; jdih.dephub.go.id

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai

ABSTRAK:

Guna mendorong percepatan program penyelenggaraan konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai maka perlu mengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2020 tenting Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam penyelenggaraan konversi sepeda motor listrik berbasis baterai.
Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; PERPRES No. 55 Tahun 2019; PERPRES No. 23 Tahun 2022; PERMENHUB No. 17 Tahun 2022.
Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyelenggaran konversi dimana setiap sepeda motor dengan penggerak Motor Bakar yang telah dilakukan registrasi dan identifikasi dapat dilakukan Konversi menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai yang dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

CATATAN:

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
Lampiran file: 34 hlm.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2019

Tatanan Kebandarudaraan Nasional

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenhub No. 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional

Mencabut :

Permenhub No. 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional

Download :
PM_39_TAHUN_2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2022

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan RP0,00 (Nol Rupiah) Atau 0% (Nol Persen)

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenhub No. 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen)

Mengubah :

Permenhub No. 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen)

Download :
2022pmkemenhub039.pdf

Abstrak

PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - MENTERI - PERHUBUNGAN - NOMOR PM - 92 - TAHUN - 2021 - TENTANG - BESARAN - PERSYARATAN - DAN - TATA - CARA - PENGENAAN - TARIF - ATAS - JENIS - PENERIMAAN - NEGARA - BUKAN - PAJAK - SAMPAI - DENGAN - RP0,00 - (NOL RUPIAH) - ATAU - 0% - (NOL PERSEN)

2022

Peraturan Menteri Perhubungan NO. 39, BN 2023 (1361) : 4 Halaman, jdih.dephub.go.id

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan RP0,00 (Nol Rupiah) Atau 0% (Nol Persen)

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan tarif atas penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No.9 Tahun 2018; PP No. 15 Tahun 2016; PP No. 69 Tahun 2020; Perpres No. 23 Tahun 2022; Permenhub No. PM 92 Tahun 2021; Permenhub No. PM 17 Tahun 2022; PMK No. 138/ PMK.02/2022.
Pasal I Ketentuan dalam Lampiran II huruf A Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Noi Rupiah) atau 0% (Noi Persen) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1343), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

CATATAN:

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021
Lampiran file: 6 hlm.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018

Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PM_40_TAHUN_2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2011

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Subsidi, PSO

Download :
pm._no._40_tahun_2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2017

Pengaturan Lalu Lintas Melalui Pembatasan Operasional Kendaraan Bermotor Dan Penutupan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Pada Masa Angkutan Lebaran

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 34 Tahun 2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2018

Download :
PM_40_Tahun_2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2010

Standar Spesifikasi Teknis Lokomotif

Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 153 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Lokomotif Sarana Perkeretaapian

Download :
km._no._40_tahun_2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2022

Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai Dan Danau

Sistem Pengendalian Intern Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
2022pmkemenhub040.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN - PELABUHAN - SUNGAI - DAN - DANAU

2022

Peraturan Menteri Perhubungan NO. 40, BN 2022 (1380) : 50 Halaman, jdih.dephub.go.id

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai Dan Danau

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 36, Pasal 78, Pasal 109, Pasal 144, dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau
Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2009; Perpres No. 23 Tahun 2022; Permenhub No. PM 17 Tahun 2022
Pasal 2 Pelabuhan Sungai dan Danau menurut hierarki dibedakan menjadi: a. Pelabuhan Tipe A merupakan pelabuhan yang melayani trayek Angkutan Sungai dan Danau dan/atau Angkutan Penyeberangan lintas antarprovinsi dan/atau antarnegara; b. Pelabuhan Tipe B merupakan pelabuhan yang melayani trayek Angkutan Sungai dan Danau dan/atau Angkutan Penyeberangan lintas antarkabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi; dan c. Pelabuhan Tipe C merupakan pelabuhan yang melayani trayek Angkutan Sungai dan Danau dan/atau Angkutan Penyeberangan lintas dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

CATATAN:

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Lampiran file: 74 hlm.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2016

Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenhub No. 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
Permenhub No. 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
Permenhub No. 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
Permenhub No. 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

Mengubah :

Permenhub No. 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
Permenhub No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
Permenhub No. 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
Permenhub No. 177 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
Permenhub No. 159 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

Download :
PM_40_TAHUN_2016.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.