PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan

Menemukan 1.214 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2021
Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenhub No. 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2013 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
  2. Permenhub No. 66 Tahun 2013 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian

Transportasi Darat/Laut/Udara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Permenhub No. 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2011
Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian

Pendidikan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhub No. 155 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2017
Standar Pelayanan pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenhub Nomor 47 Tahun 2009
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2010
Penatausahaan dan Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Kepegawaian, Aparatur Negara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. BAB XI Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan, Tukar Menukar Barang Milik Negara dan Tata Cara Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III di lingkungan Departemen Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2013
Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhub No. 99 Tahun 2014 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2015
Peningkatan Fungsi Penyelenggara Pelabuhan pada Pelabuhan yang Diusahakan Secara Komersil

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2014
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhub No. 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
Mengubah :
  1. Permenhub No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2019
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2018 Tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Permenhub No. 29 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2018
Layanan Perizinan Angkutan Secara Online pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan