PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan

Menemukan 1.214 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2016
Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 174 Tahun 2015 tentang Pembatasan Usia Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (Ground Support Equipment/GSE) dan Kendaraan Operasional yang Beroperasi di Sisi Udara

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Permenhub No. 174 Tahun 2015 tentang Pembatasan Usia Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (Ground Support Equipment/GSE) dan Kendaraan Operasional yang Beroperasi di Sisi Udara
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 34 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 34 Amendment 1) tentang Persyaratan Bahan Bakar Terbuang dan Emisi Gas Buang Untuk Pesawat Udara yang Digerakkan dengan Mesin Turbin (Fuel Venting And Exhause Emission Requirement For Turbin Engine Powered Airplanes)

Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 34 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 34 Amendment 1) tentang Persyaratan Bahan Bakar Terbuang dan Emisi Gas Buang Untuk Pesawat Udara yang Digerakkan dengan Mesin Turbin (Fuel Venting And Exhause Emission Requirement For Turbin Engine Powered Airplanes)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2020
Statuta Politeknik Penerbangan Makassar

Pendidikan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenhub No. 70 Tahun 2014 tentang Statuta Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2019
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Makassar

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenhub No. 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2015
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome)

Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhub No. 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)
Mencabut :
  1. Permenhub No. 74 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2020
Statuta Politeknik Pelayaran Malahayati

Pendidikan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 126 Tahun 2016
Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Babullah Ternate

Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2010
Penetapan Standar Pelayanan Minimal pada Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya

Pendidikan Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2018
Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Udara

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan